Aulia Masaid, Titip Kesehatan Mental Masyarakat ke Ganjar-Mahfud

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Momen Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Deklarasi Ganjar-Mahfud bersama anak-anak muda di Gedung Arsip Nasional, Rabu (18/10/2023) malam.
Momen Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Deklarasi Ganjar-Mahfud bersama anak-anak muda di Gedung Arsip Nasional, Rabu (18/10/2023) malam.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bakal cawapres Mahfud Md menegaskan dalam pemilu 2024, digunakan sebagai momentum melakukan perubahan penegakan Hukum.

"Ini penting, bila ada kepastian hukum, 50% Indonesia sudah bagus," tegasnya pada malam  Deklarasi Ganjar-Mahfud bersama anak-anak muda bertempat Gedung Arsip Nasional, Jl Gajah Mada, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Ada Aulia Masaid, mahasiswi psikologi yang bertanya soal kesehatan mental masyarakat.

Bakal capres Ganjar Pranowo, mengapresiasi kejelian anak muda soal masalah kesehatan mental masyarakat.

"Dua kali saya ditanya hal sama seperti mbak Aulia. Saya diskusikan dengan istri dan anak. Masalah ini akan dijadikan pemerintahan mendatang," jelas Ganjar disambut tepuk tangan kaum milenial.

 

Jokowi Setujui Mahfud Cawapres

Terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengungkapkan Jokowi telah memberikan izinnya kepada Mahfud.

"Bapak Presiden telah memberikan persetujuan atas dua surat yang disampaikan Pak Mahfud Md tadi sore (kemarin, red)," kata Ari kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Ari menjelaskan ada dua surat Mahfud yang sudah disetujui Jokowi. Dua surat itu yakni terkait Mahfud maju sebagai cawapres dan cuti satu hari untuk mendaftar bersama Ganjar Pranowo ke KPU.

Persetujuan ini diberikan Presiden merujuk pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian, sesuai arahan Kepala Negara, surat persetujuan dari Presiden telah diproses secara administratif oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Dan telah disampaikan oleh Mensesneg melalui surat (Mensesneg) kepada Menko Polhukam, dengan tembusan ke KPU RI dan Bawaslu RI," tutur Ari.

"Sedangkan permohonan (Menko Polhukam) menghadap Bapak Presiden akan dijadwalkan, setelah Bapak Presiden kembali ke Tanah Air dari kunjungan kerja ke Beijing dan Riyadh," tambahnya. n erc/rmc

Berita Terbaru

Istri di Blitar Tewas Diduga Dianiaya Suami

Istri di Blitar Tewas Diduga Dianiaya Suami

Selasa, 03 Feb 2026 16:35 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:35 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Kehebohan awal Februari tepatnya hari Selasa pagi (3 Februari 2026) di desa Boro Kec Selopuro Kabupaten Blitar, sempat kejutan warga…

 Pengemudi Becak Lamongan Terima Bantuan Becak Listrik dari Prabowo

 Pengemudi Becak Lamongan Terima Bantuan Becak Listrik dari Prabowo

Selasa, 03 Feb 2026 16:30 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Pengemudi becak Lamongan akhirnya ikut kebagian pemberian becak listrik dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang…

Perkuat Layanan Prioritas, Bank Jatim Lakukan Kerja Sama dengan KAI Wisata

Perkuat Layanan Prioritas, Bank Jatim Lakukan Kerja Sama dengan KAI Wisata

Selasa, 03 Feb 2026 16:30 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) secara resmi telah melakukan kerja sama dengan PT Kereta Api Pariwisata (KAI…

Pasca Geledah Balai Kota Madiun, KPK Segera Periksa Saksi-Saksi Kasus Dugaan Korupsi Proyek dan CSR 

Pasca Geledah Balai Kota Madiun, KPK Segera Periksa Saksi-Saksi Kasus Dugaan Korupsi Proyek dan CSR 

Selasa, 03 Feb 2026 16:17 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:17 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan penyaluran Corporate Social R…

Mokong, Izin PBG Teryata Belum Diajukan Pengembang  PT Zam-Zam Residence

Mokong, Izin PBG Teryata Belum Diajukan Pengembang  PT Zam-Zam Residence

Selasa, 03 Feb 2026 16:14 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sudah sebulan lebih ini pasca audensi dengan  komisi C DPRD,  PT Zam-Zam teryata masih mokong, enggan untuk mengurus izin P…

Lahan Reklamasi di Samping SHGB Mie Sedap Belum Kantongi PKKPRL, Maspion Akui Masih Milik Negara

Lahan Reklamasi di Samping SHGB Mie Sedap Belum Kantongi PKKPRL, Maspion Akui Masih Milik Negara

Selasa, 03 Feb 2026 16:12 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:12 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik — Polemik dugaan pencaplokan wilayah laut melalui penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01914 di kawasan Pabrik Mie S…