SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saya analisis menggunakan judul diatas, ingin mengajak pembaca menggunakan frame akal sehat? Mengapa? Kisah Gibran, bisa diteropong dari berbagai sudut pandang dan kepentingan politik. Ya PDIP, Prabowo sampai Jokowi.
Saya memotret kisah Gibran menggunakan akal sehat untuk mencegah pemikiran picik. Ada situasi tertentu yang membuat Gibran, sebuah kisah.
Dalam banyak momen diwawancarai wartawan, omongan Gibran, standar kayak bukan sosok seorang kepala daerah. Diplomasi jawaban mengelak gunakan bahasa jawa. Tapi manuver politiknya menurut akal sehat saya, termasuk canggih. Kesan saya di belakang Gibran ada invisible hand. Entah sutradara, entah pengatur peran, tapi pernah ia ungkapkan saat diwawancarai sebuah program acara di TV nasional, kalau Gibran mengaku punya tim konsultan khusus. Hal yang mencolok Gibran sering single fighter. Tak ada juru bicara atau pendamping. Nah..!
Ia mirip seorang aktor yang menyampaikan karakter yang ia mainkan dalam sebuah "kisah".
Seperti umumnya alur cerita, ada tahapan awal yaitu dimulai dari tahap orientasi atau pengenalan tokoh.
Dalam suatu kisah dikenal lima tahapan alur cerita. Usai tahap pengenalan, pemunculan konflik, konflik memuncak, klimaks, pemecahan masalah dan akhir cerita.
Saya tidak tahu persis kapan dan dimana terjadi pemunculan konflik dan konflik memuncak sampai klimaks.
Hal pasti usai kader PDIP menerima surat keputusan Rapimnas partai Golkar terkait penunjukkan Gibran sabagai bakal calon wakil presiden adalah deklarasi lalu mendaftar sebagai peserta pilpres 2024 di KPU, jelang tanggal 25 Oktober. Dengan siapa Gibran, mendaftar ke KPU. Publik sudah dikisahkan yaitu Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Lalu, Gibran yang kader PDIP, mewakili partai mana?
Secara ketatanegegaraan sebuah penunjukkan dari partai yang dia belum pernah terdaftar sebagai anggota, apakah sah ia mewakili sebuah partai?
Menurut KBBI, arti penunjukan adalah proses, cara, perbuatan menunjuk. Ada pemberian hak kepada pemegangnya untuk melakukan sesuatu. Termasuk membeli saham dengan kurs yang ditetapkan.
Disana ada istilah "menunjukkan" atau memberi tahu (tentang sesuatu) dan memperlihatkan.
Kelaziman dalam surat penunjukan ada "perintah" menunjuk untuk menjabat sebagai....?
Urusan Gibran yang belum dipecat dari keanggotaan PDIP atau keluar secara sukerela dari partai pimpinan Megawati, bisa jadi akan menjadi tahap pemunculan konflik, atau konflik memuncak atau klimaks dari sebuah kisah menjadi cawapres Prabowo?
Dalam Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Yang isinya sebagai berikut: (a) Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
Nah, apakah penunjukan Gibran, yang bukan diusulkan partainya sah? Ini bisa menimbulkan klimaks perselisihan antar partai sampai gugatan hukum.
***
Akal sehat saya, berfokus hanya pada informasi dari sumber yang layak dipercaya, Gibran itu bila tidak direkomendasi dari PDIP, tidak bisa maju menjadi kepala daerah kota Solo. Sebab, saat itu Gibran, belum menjadi anggota partai politik mana pun.
Politikus PDIP Panda Nababan pernah mengungkit sejarah di balik pilkada Solo. Panda mengatakan Jokowi menemui Megawati untuk mengajukan nama Gibran di pilkada 2020 lalu.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming memberi respon soal pernyataan politikus PDIP Panda Nababan itu.
“Ya tanya Pak Panda, kita kan melalui semua prosesnya fit and proper tes dan lain lain,” kata Gibran, Kamis (12/10/2023).
Ketika ditanya soal PDIP yang memberikannya tiket? Gibran mengatakan tak mempersoalkan kalau mau mengungkit hal tersebut. Namun, ia mengatakan pada akhirnya yang menentukan adalah masyarakat.
Jawaban Gibran ini bukan membantah pernyataan Panda Nababan yang lugas! Putra sulung Jokowi, cenderung menjustifikasi proses pilkada Solo.
Menurut akal sehat saya, jawaban Gibran semacam ini menunjukkan tidak menggunakan akal sehat. Artinya, Gibran, tidak menggunakan akal sehatnya. Mengingat pernyataan Panda itu sifatnya informasi. Kualifikasinya bocoran informasi. Dan nyatanya, Jokowi tidak membantah. Artinya informasi yang disampaikan Panda Nababan adalah fakta atau peristiwa hukum. Bukan hoaks.
***
Saya menulis sosok Gibran dari episode kisah menggunakan pendekatan akal sehat semula diilhami surat Q.S.Az-Zumar[39]:9). “Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran”.
Jujur saya menampilkan kisah Gibran, menggunakan daya pikir sehat dan dengan hati yang bersih tanpa disertai iri dan dengki.
Ini karena saya bukan wartawan partisan.
Catatan jurnlistik saya menunjukan Gibran, termasuk politisi muda yang muncul ke permukaan jujur belum matang. Ini karena proses pematangannya dibuat instan. Ada darah kekuasaan Gibran yaitu bukan darah biru seperti Puan dan AHY..
Ada kesan kemunculannya pun kuat dugaan dikarbit atau dimatangcepatkan. Bisa dibilang Gibrai belum teruji dalam satu proses kerja politik.
Selama ini Gibran seperti "dibopong" Megawati, sepanjang proses pilkada kota Solo.
Sepertinya Gibran dalam kisah pencawapresan ini dimainkan segelintir elite politik dan bisnis saat bapaknnya sedang berkuasa.
Nah, pada tahun politik tahap pendaftaran capres - cawapres 1-2 hari ini, saya memotret dimaknai ada elite parpol saling dukung-mendukung secara membabi buta. Alhamdulillah tak ada saling ejek-mengejek. sesama anak bangsa. Juga belum tampak adanya perseteruan antar koalisi.
Para anggota koalisi tampak masih memakai unsur akal sehat. Ini peran yang sangat penting dalam dunia perpolitikan, dimana elite politik tiga koalisi mulai meninggalkan cara berpikir yang irasional. Peran elite ini bisa membawa situasi ke arah yang lebih kondusif.
Pertanyaan akal sehat saya apakah kisah Gibran ini settingan Jokowi? Ini karena Jokowi sudah beberapa kali menggunakan manuver ingin maju periode ketiga. Ada beberapa menteri menggerakkan massa dan sistem dengan bermacam narasi demokrasi.
Pertanyaan akal sehat saya, bila kisah Gibran ini Jokowi, ikut cawe-cawe? Peristiwa politik ini bisa dipersepsikan sederet kerancuan Jokowi dalam upaya mengakhiri jabatannya.
Dari sudut pandang keanggotaan di PDIP, posisi Gibran, agak rawan. Ia bisa dikatagorikan mengkhianati misi-visi PDIP.
Saya khawatir dengan gaya kepempinan Megawati, ia akan menarik sejumlah menteri yang duduk dalam pemerintahan Jokowi. Termasuk membekukan keanggotaan Jokowi sebagai kader dengan alasan tidak mampu mengendalikan anak mantunya.
Akal sehat saya tergelitik tentang kisah Gibran? Dengan baru berpengalaman kelola kota kecil sekelas Solo, mampukah Gibran kelola problem sosial, politik, ekonomi dan hukum seluas Indonesia.
Apakah kisah Gibran ini diolah oleh unsur-unsur ketidakwarasan dalam berpolitik? Hal kuat penonjolan kepentingan kekuasaan dan politik dinasti. Betul atau betul? Walahualam.
Editor : Moch Ilham
