Akan Hilangkan Kemiskinan dan UMR

Managing Director PEPS Nilai Pemerintahan Jokowi, Terburuk Atasi Kemiskinan Dibanding Rezim SBY, Megawati, Gus Dur dan Soeharto

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kemiskinan dan UMR (Upah Minimum Regional) akan dihilangkan oleh Calon Presiden Prabowo Subianto. Ini janji kampanyenya di depan kader PSI. Tentu bila ternyata ia bisa jadi presiden. Sayang, saat membeberkan dua janji itu, Ketua Umum Partai Gerindra, tidak menjelaskan cara dan metodenya. Kecuali gimmick bagi susu gratis.

Prabowo Subianto, menyinggung soal upah murah yang diterima oleh rakyat. Menurutnya rakyat sudah bosan karena terus menerus diberi upah murah, dan menyebut Indonesia tak ingin menjadi bangsa UMR (Upah Minimum Regional).

"Rakyat Indonesia, kita sudah bosan rakyat kita selalu dapat upah-upah murah. UMR-UMR nggak ada lagi. Bangsa Indonesia tak mau jadi bangsa UMR," katanya pada Puncak Peringatan HUT ke-9 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Stadion Jatidiri, Semarang, disiarkan YouTube PSI, Sabtu (9/12/2023).

Prabowo Akui Banyak yang Ragukan

Ia menyebut Indonesia harus sama dengan negara-negara maju. Meski banyak yang meragukan, Prabowo yakin Indonesia mampu mewujudkan itu.

"Kita mau jadi negara suatu bangsa yang sama dengan bangsa-bangsa maju. Saya selalu ada, nanti ada orang-orang yang bertanya apa bisa. Belum bertarung sudah menyerah. Saya katakan bisa, Indonesia bisa dan Indonesia akan," tegasnya.

Dibandingkan Upah Negara Tetangga

Dikutip dari https://smeru.or.id, tingkat upah di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan tingkat upah di negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini terutama disebabkan produktivitas yang rendah dan besarnya jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan.

Kebijakan upah minimum di Indonesia lahir sejak adanya aturan berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

Dasar dari penetapan upah minimum tersebut adalah kebutuhan fisik hidup layak. Tujuan pemerintah menetapkan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapatkan upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Penggunaan upah minimum dalam konteks instrumen anti kemiskinan harus digunakan dengan bijak, sebab dampaknya tergantung pada distribusi lapangan kerja di tingkat rumah tangga.

UMR DKI Jakarta Tertinggi

Menurut Pasal 26 PP 51/2023 bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sekarang UMR tertinggi di indonesia 2023 dimana?

Tercatat, besaran UMR DKI Jakarta hanya Rp4.901.798. Di bawah DKI Jakarta, UMR terbesar 2023 disusul oleh Kota Depok, Kota Cilegon, dan Kota Bogor.

UMP di India dan RI

Berdasarkan data Country Economy tahun 2022, rata-rata upah minimum di India sebesar US$ 62,2 per bulan atau Rp 912.163 (kurs Rp 14.665/US$).

Artinya, UMP di India kurang dari Rp 1 juta per bulan, jauh di bawah Indonesia sebesar US$ 188,4 per bulan atau sekitar Rp 2,76 juta per bulan, berdasarkan data Country Economy.

Pada tahun 2022, berdasarkan data upah minimum dari Country Economy secara global, India menduduki urutan ke-107, sehingga termasuk negara dengan gaji minimum terendah berdasarkan Country Economy yang berjumlah 115.

Sementara Indonesia, dari data Country Economy secara global, menduduki posisi ke-86. Indonesia pun masuk ke dalam daftar 115 negara dengan gaji minimum terendah.

Kemiskinan dan Minum Susu

Kemiskinan juga menjadi hal yang ingin dihilangkan oleh Prabowo. Baginya, kecukupan gizi anak-anak Indonesia harus terpenuhi, salah satunya lewat program bagi-bagi minum susu.

"Indonesia harus minum susu supaya dia kuat. Semua anak-anak Indonesia harus bisa bekerja dengan baik. Semua anak-anak Indonesia harus bisa sekolah dengan baik," pungkasnya.

Tingkat kemiskinan September 2022 sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang. Tingkat kemiskinan September 2022 sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) dan lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). Namun, angka terbaru ini lebih tinggi dibandingkan September 2019 yang sebesar 9,22%, dengan jumlah penduduk miskin 24,78 juta orang.

Pemerintahan Jokowi Terburuk

“Pemerintahan Jokowi menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia (sejak 1970) dalam mengatasi masalah sosial kemiskinan,” kata Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan beberapa waktu lalu, Minggu kemarin.

Anthony Budiawan mencatat, selama 8 tahun menjabat, Jokowi hanya mampu mengurangi tingkat kemiskinan 1,39%, yaitu dari 10,96% pada 2014 menjadi 9,57% pada 2022. “Jumlah ini sangat tidak signifikan, mungkin dapat dikatakan gagal total,” tandas Anthony.

Anthony membandingkan dengan kinerja pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengatasi kemiskinan. Sepanjang 10 tahun menjabat atau dalam dua periode kepresidenan, tingkat kemiskinan di era pemerintahan SBY turun 5,7%, dari 16,66% pada 2004 menjadi 10,96% pada 2014.

Era Pemerintahan Gus Dur

Anthony pun membandingkan dengan era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang prestasinya lebih spektakuler. “Tingkat kemiskinan turun 4,29% hanya dalam satu tahun, yaitu dari 23,43% pada 1999 menjadi 19,14% pada 2000,” beber Anthony.

Bahkan, secara keseluruhan, pemerintahan Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 6,77% hanya dalam 5 tahun, yaitu dari 23,43% pada 1999 menjadi 16,66% pada 2004.

Era Pemerintahan Soeharto

Kembali ke masa era pemerintahan Soeharto yang menuai banyak kritik, Anthony menilai presiden kedua RI ini ternyata mempunyai prestasi mengagumkan dalam pengentasan kemiskinan.

“Pemerintahan Soeharto berhasil mengurangi kemiskinan lebih ekstrim lagi, angka kemiskinan turun 31,4% dalam sepuluh tahun, yaitu periode 1970-1980. Tingkat kemiskinan pada 1970 sebesar 60% dari populasi, kemudian turun menjadi 28,6% pada 1980,” papar Anthony.

Kritik Bagi Susu

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa kegiatan membagikan susu yang dilakukan oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka selama masa kampanye termasuk politik uang.

“Kalau kemudian ada pembagian susu, pembagian makanan gratis pada saat kampanye itu termasuk money politic atau tidak? Kalau menurut saya, iya,” kata pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI yang akrab disapa Hensat di Kawasan Tebet, Jakarta, Selasa.

Hensat mengingatkan bahwa masa kampanye merupakan ajang menyampaikan gagasan dan bukan menukar suara dengan barang.

Penilaian Ahli Saraf Nutrisi

Selaku ahli saraf nutrisi, Dokter Tifa menyayangkan penggunaan susu UHT kemasan untuk dibagikan, khususnya kepada anak-anak.

“Susu UHT kemasan, kandungan gulanya sebesar 9.000 sd 12.000 mg, sangat tinggi untuk anak-anak.” Jelas Dokter Tifa, dilansir Kilat.com dari akun X @DokterTifa pada 8 Desember 2023.

Tifauzia Tyassuma atau yang kerap disapa dengan sebutan Dokter Tifa menilai aksi Gibran Rakabuming membagikan susu UHT kemasan kurang tepat, sebab memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. n erc/jk/rmc

Editor : Moch Ilham