Cak Imin dan Mahfud Klaim Food Estate Dinilai Gagal dan Abaikan Petani Lokal, Apa Iya?

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kawasan food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan. SP/ JKT
Kawasan food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan. SP/ JKT

i

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Dalam debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) semalam, Minggu (21/01/2024) turut menyoroti program Lumbung Pangan Nasional  (food estate) merupakan kebijakan pemerintah merespons ancaman situasi perekonomian dunia yang mengalami krisis pangan.

Pasalnya cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 2 Mahfud MD kompak menyinggung kegagalan proyek Food Estate dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Keduanya sepakat program lumbung pangan nasional itu minus manfaat dan mengabaikan partisipasi petani lokal. 

Bahkan, lewat unggahan satir pada akun media sosialnya, Mahfud menyebutkan program yang ikut jadi proyek strategis nasional (PSN) itu merugikan negara. Mahfud menyinggung komoditas jagung yang ditanam di lahan Food Estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah karena terkesan dipaksakan untuk menutupi kegagalan proyek perkebunan singkong.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ari Dwipayana Koordinator Staf Khusus Presiden memberikan klarifikasi jika nyatanya banyak negara di dunia gagal memenuhi kebutuhan pangan untuk rakyatnya pascapandemi Covid-19. Kondisi itu kemudian memicu ketidakstabilan harga pangan global. Sehingga Pemerintah Indonesia lalu melakukan terobosan kebijakan berskala besar yaitu program food estate.

“Kebijakan food estate itu kan untuk merespons situasi yang kita hadapi ya. Kita tahu bahwa situasi perekonomian dunia saat ini tidak baik-baik saja,” ujarnya, Senin (22/01/2024).

Program itu dilaksanakan mulai 2021 di Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Pakpak Bharat, Sumatera Utara, dengan luas 30 ribu hektare dalam bentuk lahan agrikultural kentang, dengan komoditas bawang merah dan bawang putih.

“Tujuannya, untuk menghasilkan produksi yang bisa memenuhi cadangan pangan pemerintah. Sehingga, kemampuan Indonesia untuk mandiri dari sisi pangan bisa tercukupi tanpa harus impor dari negara lain, khususnya pada waktu harga pangan dunia melambung tinggi,” papar Ari.

Dalam prosesnya, Ari menegaskan ada sejumlah evaluasi untuk menyempurnakan program food estate supaya tujuannya bisa tercapai. Proyek lumbung pangan (food estate) yang bertujuan untuk mengantisipasi krisis pangan di Indonesia.

Diketahui, program tersebut sampai melibatkan sejumlah kementerian. Di antaranya, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pertahanan. jk-08/dsy

Berita Terbaru

Oktober Nanti, Jukir Kota Mojokerto Kenakan Rompi Berbarcode QRIS

Oktober Nanti, Jukir Kota Mojokerto Kenakan Rompi Berbarcode QRIS

Rabu, 30 Sep 2026 11:36 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 11:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto akan meluncurkan sistem  parkir non-tunai menggunakan QRIS untuk mempermudah transaksi serta menutup …

Beri Nilai Tambah Ekonomi, Pemkab Bangkalan Usulkan 466 Sumur Gas Jadi Sumur Rakyat

Beri Nilai Tambah Ekonomi, Pemkab Bangkalan Usulkan 466 Sumur Gas Jadi Sumur Rakyat

Rabu, 30 Sep 2026 11:22 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 11:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Dalam rangka memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemkab dan warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, mengusulkan…

Ratusan PAUD di Surabaya Ikuti Lomba Asah Terampil Manfaatkan Barang Bekas

Ratusan PAUD di Surabaya Ikuti Lomba Asah Terampil Manfaatkan Barang Bekas

Rabu, 30 Sep 2026 11:15 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 11:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai bagian dari upaya mengenalkan kepedulian lingkungan melalui proses belajar yang menyenangkan, sebanyak 166 satuan…

Berlaku Oktober 2026, Pemkot Malang: Wajib Halal Beri Kepastian Akses Pasar UMKM

Berlaku Oktober 2026, Pemkot Malang: Wajib Halal Beri Kepastian Akses Pasar UMKM

Rabu, 30 Sep 2026 10:54 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 10:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, menyatakan kebijakan sertifikasi halal (Wajib Halal) yang akan diberlakukan pada Oktober 2026,…

Tingkatkan Produksi Tanaman Pangan saat Kemarau, Pemkab Tulungagung Terapkan ‘Tabela’

Tingkatkan Produksi Tanaman Pangan saat Kemarau, Pemkab Tulungagung Terapkan ‘Tabela’

Rabu, 30 Sep 2026 10:46 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 10:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Sebagai salah satu upaya meningkatkan efisiensi budi daya dan produksi tanaman pangan di tengah kondisi kemarau panjang, Dinas…

Gus Fawait  Sampaikan Problem Jalan Rusak hingga Tambang Ilegal ke Komisi D DPRD Jatim

Gus Fawait Sampaikan Problem Jalan Rusak hingga Tambang Ilegal ke Komisi D DPRD Jatim

Rabu, 30 Sep 2026 10:45 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 10:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, JEMBER – Urusan jalan rusak hingga tambang ilegal menjadi pembahasan serius antara Komisi D DPRD Jawa Timur dan Bupati Jember Muhammad F…