Unggul di Survei, Belum Tentu Menang! Ingat Hillary vs Trump

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 24 Jan 2024 20:51 WIB

Unggul di Survei, Belum Tentu Menang! Ingat Hillary vs Trump

i

Raditya M Khadaffi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Capres Prabowo dan cawapres Gibran dalam sejumlah survei selalu paling unggul dibandingkan dua paslon lain yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Apakah ada jaminan capres unggulan beberapa lembaga survei, otomatis bakal menang dalam pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Baca Juga: Begini Diplomasi ala Prabowo

Soal survei, saya teringat ketika Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat tahun 2016 mengalahkan Hillary Clinton.

Padahal beberapa survei selalu unggulkan Hillary. Saat pemilihan hari "H" orang-orang Amerika baru sadar bahwa ternyata Donald Trump yang terpilih menjadi presiden, bukan Hillary.

Saat itu ada gambaran telah terjadi sebuah titik balik yang membingungkan rakyat Amerika Serikat.

Kemenangan Trump yang "membuat gaduh" itu memicu banyak pertanyaan tentang statistik, kredibilitas survei, termasuk perihal big data, yang selama itu terbiasa diandalkan untuk mengukur banyak hal dalam kehidupan masyarakat.

Juga muncul berbagai penjelasan dan analisis untuk kejadian anomali dan "keganjilan elektoral Trump".

Ada yang menunjuk pada kehadiran Trump di media sosial. Sementara yang lain menyebutkan bahwa biang keroknya adalah partisipasi pemilih yang rendah.

Padahal berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan menjelang pemilu, diselenggarakan survei eksklusif diselenggarakan oleh lembaga-lembaga survei kelas kakap seperti Gallup, Pew Research Center, CBS News, dan New York Times. Lembaga-lembaga survei tersebut hampir "ijtima" memberi Hillary berpeluang menang lebih dari 70 persen. Ia menghabiskan lebih dari $200 juta untuk iklan di TV.

Sedangkan Trump menghabiskan kurang dari setengahnya. Gambaran kasus Trump ini, menunjukan memprediksi pemilu bukan perkara mudah.

 

***

 

Catatan jurnalistik saya sampai tanggal 22 Januari, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, banyak mendapat dukungan dari relawan dan beberapa komunitas.

Selasa (22/1) komunitas pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Menurut Boy dalam acara Relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (22/1) malam, Prabowo, hingga Erick Thohir yang merupakan adik Boy, hadir dalam acara tersebut.

Luar biasa cara mobilisasi pengusaha. Ini tak bisa dilepaskan dari pengaruh kekuasaan yaitu menteri BUMN.

Apakah dukungan bos-bos berduit otomatis bisa mengajak karyawannya? Belum ada penelitian yang signifikan bos usaha memastikan karyawan ikuti pilihan capres majikannya.

Secara teoritis, suatu dukungan dari komunitas hanya akan bermanfaat apabila selaras dengan elektabilitas terhadap figur yang dideklarasikan.

Kaitan dukungan komunitas mesti dikomunikasikan dengan partai politik karena mereka yang memegang tiket pencalonan presiden.

Baca Juga: TKN Isyaratkan Ada Pimpinan Parpol Rivalnya akan Gabung

 

***

 

Januari 2024 ini, elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menurun.

Dengan perolehan elektabilitas para kandidat yang ada saat ini, kemungkinan besar Pemilihan Presiden 2024 bakal berlangsung dua putaran.

Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mulai naik kembali dan hampir bersinggungan dengan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Ini didasarkan hasil survei Charta Politika Indonesia periode survei 4-11 Januari 2024. Survei terbaru ini elektabilitas Ganjar-Mahfud mencapai 28 persen. Ini artinya, elektabilitas pasangan calon (paslon) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura itu mulai rebound dibandingkan dengan survei sebelumnya, periode 20-27 Desember 2023, yang sebesar 26,5 persen.

Menurut survei Charta Politika, saat ini masih ada 20,9 persen pemilih yang masih bisa berubah pilihannya.

Analis politik dari Charta Politika, Nachrudin, dalam jumpa pers daring, Minggu (21/1/2024), mengatakan,elektabilitas Prabowo-Gibran, jika dibandingkan dengan hasil survei periode Desember, turun sebanyak 1,6 persen, dari 43,8 persen menjadi 42,2 persen.

”Elektabilitas Prabowo-Gibran malah belum ada kenaikan signifikan. Kalau dilihat penurunan di 43,8 persen ke 42,2 persen masih di rentang kesalahan. Jadi, ada stagnasi di Prabowo dan Gibran,” ucap Nachrudin.

Baca Juga: Akankah Sri Mulyani Dipakai Lagi, Bila Prabowo Presiden?

Charta Politika kemudian juga mengecek kemantapan pilihan pemilih. Hasilnya, sebesar 75,7 persen pemilih sudah merasa yakin dengan pilihan pasangan capres-cawapresnya. Namun, masih ada 20,9 persen yang kemungkinan bisa berubah pilihannya

Misal, Anies-Muhaimin unggul di pemilih PKB, Nasdem, dan PKS. Begitu pula, pemilih Gerindra juga memilih Prabowo-Gibran, bahkan kesolidannya hampir 94 persen. Lalu, lebih dari 82 persen pemilih PDI-P juga telah memilih Ganjar-Mahfud. ”Artinya, memang pergeseran antara pilihan masyarakat ke partai dan paslon tidak akan berubah signifikan. Konstelasi sudah terpusat pada dukungan paslon masing-masing,” ucap Nachrudin.

Jika melihat tren elektabilitas paslon sekarang, pasangan Prabowo-Gibran juga kemungkinan besar akan lolos di putaran pertama meskipun elektabilitasnya cenderung stagnan di kisaran 40 persen.

Lalu, terkait paslon yang bakal melawan Prabowo-Gibran di putaran kedua, Nachrudin belum dapat memastikannya. Sebab, hingga saat ini elektabilitas Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin juga dalam rentang margin of error.

Guru besar Psikologi Politik, Prof Dr Hamdi Muluk, yang juga menjabat anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, Persepi mengatakan tidak ada masalah dengan survei yang dilakukan atas permintaan pihak tertentu .

"Itu sah-sah saja, sepanjang lembaga survei yang dipesan tidak melakukan kejahatan-kejahatan akademis, seperti memalsukan data, memalsukan sampling dan seterusnya," jelas Prof Hamdi.

"Nanti tentang hasilnya terbuka dua kemungkinan, diarahkan pada yang memesan namun bisa juga dirilis ke publik sebagai pegangan untuk, misalnya elektabilitas.

Namun menurut Prof Hamdi, studi memperlihatkan publik sebenarnya tidak terlalu mudah untuk dipengaruhi oleh hasil survei, karena publik melakukan penilaian tentang pelaksana survei sehingga, menurut Prof Hamdi: "Publik tidak terlalu mudah untuk disetir."

Pendapat Prof Dr Hamdi Muluk ini, sama dengan hasil survei saat pilpres Trump vs Hillary . ([email protected])

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU