SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah atau yang akrab disapa Bu Min, meminta penyaluran program keluarga harapan (PKH) tepat sasaran. Pasalnya, selain untuk membantu warga kurang beruntung (miskin), PKH juga untuk mengurangi angka kemiskinan.
Hal tersebut diungkapkan Bu Min ketika membuka rapat koordinasi dan rekonsiliasi PKH Inklusif tahun 2023, serta rapat rencana kerja Dinas Sosial (Dinsos) Gresik tahun 2024, Jumat (26/1/2024).
Baca Juga: Melalui Mudik Gratis, Pemkab Gresik Jemput 326 Santri Ponpes Tebu Ireng
Di hadapan 131 pendamping PKH, 18 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan 20 anggota tanggap bencana (Tagana), ia menyebut PKH memiliki korelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan dan angka kemiskinan masyarakat di Kota Pudak.
"10 tahun terakhir, angka kemiskinan terendah di tahun 2023 yakni 10 persen di Kabupaten Gresik. Kita harus terus bekerja keras dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik," tuturnya.
Menurut dia, tantangan terkait data menjadi fokus untuk terus bekerja nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan adanya kolaborasi dan konvergensi antara Dinsos, BPS dengan para pendamping sosial.
Baca Juga: Pemkab Gresik Mulai Salurkan Bansos di 18 Kecamatan
"Semoga melalui program PKH yang merupakan tanggung jawab kita bersama dapat menjawab target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Gresik, Umi Khoiroh, mengatakan bahwa dalam penanganan penanggulangan kemiskinan beberapa program menjadi fokus pemerintah, di antaranya membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
"Ini bertujuan untuk melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Dimana program teknisnya, salah satunya adalah melalui pelaksanaan program keluarga harapan," paparnya.
Baca Juga: Gresik Raih Tiga Penghargaan Dalam Top BUMD Awards 2024
Ia mengajak Tagana sebagai pembantu dalam pembuatan dapur umum dan penyaluran bantuan makanan dalam penanganan kebencanaan. Selain itu, lembaga kesejahteraan sosial yang secara khusus menangani permasalahan-permasalahan sosial di lingkungan TKS.
"Melalui rakor dan rekonsiliasi ini diharapkan membantu permasalahan, mulai dari penemuan hingga penanganan masalah sosial sejak dini dapat segera ditanggulangi," ucapnya. Gr-01/ham
Editor : Moch Ilham
