SURABAYAPAGI, Surabaya - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur (Jatim) melaporkan beberapa perkembangan ekonomi, realisasi APBN Regional, APBD Konsolidasian, penerimaan pajak dan kepabeanan cukai sampai periode 31 Januari 2024.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur, Taukhid menyampaikan bahwa secara umum realiasasi pendapatan negara di APBN Regional Provinsi Jawa Timur cukup baik.
Baca Juga: Dishub Jatim Segera Pamerkan Bus Luxury Trans Jatim untuk Koridor 1 dengan Tarif Rp 20 ribu
"Sampai dengan 31 Januari 2024 ini, berdasarkan catatan kami pendapatan negara di Provinsi Jawa Timur terkumpul sebanyak Rp21,65 triliun atau sebesar 7,73 persen dari target sebesar Rp279,95 triliun," kata Taukhid, di Surabaya, Selasa, (27/2/2024).
Menurut Taukhid, meskipun secara nominal turun dibandingkan periode yang sama. "Ini turun diangka minus 6,97 persen, kalau dibandingkan dengan periode yang sama TAYL. Tapi dari sisi penerimaan pajak, telah tercapai realisasi sebesar 8,45 persen (Rp10,36 triliun). Itu dari target kami sebesar Rp122,36 triliun" jelasnya.
Lanjut Taukhid, sedangkan pada pos Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai presentase 8,45 persen yakni sebesar Rp10,84 triliun dari target Rp152 triliun. Serta untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,45 triliun yakni mencapai 8,38 persen dari target Rp5,33 triliun.
Diketahui untuk Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2024 telah terserap Rp11,67 Triliun atau 9,09 persen dari pagu belanja negara di Jawa Timur sebesar Rp128,36 Triliun.
Secara keseluruhan, APBN di Jawa Timur sampai dengan 31 Januari 2024 menunjukkan kinerja yang baik ditunjukkan dengan capaian surplus hingga Rp9,98 Triliun atau 6,59 persen dari target surplus di angka Rp151,59 Triliun.
Selain itu, realisasi APBD konsolidasian se-Jatim berhasil mencapai Rp12,51 triliun (9,86 persen) dari Target TA 2024 sebesar Rp126,86 Triliun. Serta mengalami pertumbuhan baik persentase (69,32 persen) maupun nominal (69,07 persen) secara year-on-year (yoy).
Taukhid juga menyebut jika Realisasi APBD konsolidasian se-Jatim menunjukkan kinerja yang baik, karena terdapat surplus sebesar Rp9,32 triliun, dengan Pembiayaan Bersih sebesar minus Rp0,63 triliun sehingga SILPA sampai 31 Januari 2024 sebesar Rp8,69 Triliun.
Baca Juga: Pj Gubernur Adhy: Transformasi Digital dalam Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Keberhasilan Jatim
"Untuk Saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sampai dengan akhir Januari 2024 sebesar Rp17,08 triliun," ujar Taukhid.
Menurut pria yang pernah mengenyam pendidikan Master Of Science In International Business di University Of Stirling itu juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan IV-2023 mencapai 4,69 persen (yoy).
"Ini menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan Triwulan sebelumnya. Tapi Jatim sendiri masih kokoh sebagai kekuatan ekonomi ke-2 di Pulau Jawa dengan kontribusi 24,99 persen serta berkontribusi sebesar 14,22 persen dari total PDB Indonesia pada Triwulan IV-2023," ungkapnya.
Tambahnya, Investasi di Jatim juga terus tumbuh konsisten, mencapai total Rp145,10 Triliun hingga akhir tahun 2023, tumbuh sebesar 29,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kabupaten Gresik ini menjadi daerah yang nilai investasi terbesar di Jawa Timur, selanjutnya diikuti Surabaya dan Pasuruan," kata Taukhid.
Baca Juga: Kadis Kominfo Jatim Sherlita Buka Rakor Pembinaan KIM se Jatim
Meskipun demikian, tingkat inflasi bulan Januari 2024 sebesar 2,47 persen (y-on-y) tidak bisa terhindarkan namun terjadi deflasi 0,10 persen (m-to-m) dan 0,10 persen (y-t-d).
"Untuk inflasi sendiri, terdapat peristiwa yang mempengaruhi di bulan ini antara lain pada makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil paling tinggi. Selain itu, beras juga salah satu pemicunya. Karena cuaca tidak menentu dan rusaknya jalan menyebabkan kurangnya pasokan beras disejumlah wilayah," pungkas Taukhid.
Disisi lain, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin turut menjelaskan risiko atau tantangan yang akan dihadapi oleh Kanwil DJP se-Jawa Timur dalam menghimpun penerimaan negara serta membangun perekonomian yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pada tahun 2024 ini, ekonomi mengalami perlambatan pada semester pertama. Hal ini terjadi karena tidak banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha, sebab mereka sedang mengambil sikap wait and see akibat adanya pesta demokrasi atau pemilihan umum," tandas Vita. Ain
Editor : Mariana Setiawati
