Bisnis Videotron Ditengarai Dikelola Oknum Pejabat Berkolaborasi dengan Oknum APH di Gresik

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Videotron di samping kantor Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jl Wahidin Sudirohusodo Gresik yang konon dikelola oknum pejabat pemkab dan oknum APH. SP/Grs
Videotron di samping kantor Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jl Wahidin Sudirohusodo Gresik yang konon dikelola oknum pejabat pemkab dan oknum APH. SP/Grs

i

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Keberadaan videotron yang terletak di  Jalan dr Wahidin Sudirohusodo Gresik atau tepatnya di samping kantor Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) Kabupaten Gresik menuai sorotan masyarakat. 

Pasalnya, keberadaan videotron yang sedianya dipersiapkan oleh Pemkab Gresik sebagai sarana untuk  menginformasikan kualitas udara atau air quality monitoring system (AQMS)  secara real time kepada masyarakat. 

Namun pada kenyataan di lapangan, videotron itu berisi beberapa video yang tidak ada hubungannya dengan penyebarluasan informasi tentang AQMS. Tetapi malah berisi iklan komersial yang tentunya memiliki nilai ekonomis yang cukup besar. 

Ironisnya lagi berdasarkan informasi yang terhimpun dari beberapa sumber, menyebutkan bahwa videotron itu ditengarai dikelola oleh oknum aparat penegak hukum (APH) bersama oknum pejabat di lingkungan Pemkab Gresik. Sehingga, bisa leluasa mengganti fungsi awalnya tanpa ada persoalan. 

"Yang saya ketahui dulu videotron ini, digunakan untuk menginformasikan kualitas udara. Karena, tingginya mobilitas kendaraan dan menjamurnya industri di Gresik. Tapi nyatanya tidak demikian, malah dijadikan sarana bisnis ini gimana," kata salah seorang warga Gresik yang tak ingin identitasnya disebutkan, Rabu (06/03/2024). 

Ditanya dari mana dirinya tahu jika videotron tersebut hendak difungsikan untuk AQMS. Ia mengaku tahu langsung dari pegawai di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik saat berbincang-bincang di sebuah warkop. 

"Saya tahu sudah lama, saat videotron baru dibangun dan hendak difungsikan. Kebetulan orang yang saya tanya itu teman sendiri dan bercerita banyak. Namun kok sampai sekarang info AQMS tidak pernah saya lihat, malah berisi iklan-iklan," tuturnya. 

"Kabar yang saya dapatkan videotron itu kini dikelola oleh oknum pejabat yang berkolaborasi dengan oknum APH," tandasnya singkatnya. grs

Berita Terbaru

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…