PKS Kritik KRIS

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menanggapi sistem layanan kelas 1, 2, 3 dalam BPJS Kesehatan dihapus dan diganti dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Anggota DPR RI ini memberikan setidaknya tiga catatan mengenai sistem KRIS. Pertama, perlunya ada jaminan kesamaan standar dalam pelayanan rawat inap jika nantinya diberlakukan KRIS.

Jumat, 17 Apr 2026 16:47 WIB

Sinergi dengan Media, BPJS Kesehatan Mojokerto Dorong Pemanfaatan Layanan Digital JKN

"Saya mewanti-wanti akan ada diskriminasi pelayanan dalam implementasi di lapangan," kata Habib dalam keterangan tertulis, Rabu (15/5/2024).

Kedua tentang pemberlakuan iuran BPJS Kesehatan jika nantinya kelas pelayanan dihapus. "Saya mengingatkan jangan sampai iurannya memberatkan masyarakat dengan berbagai latar belakang ekonomi.

Selasa, 24 Feb 2026 15:55 WIB

Santer Isu JKN Non Aktif, DPRD Kota Mojokerto Gercep Gelar RDP

Adanya pergantian iuran ini jangan sampai memberatkan para peserta sehingga mereka tidak mampu bayar. Akhirnya mereka akan banyak tunggakan dan banyak dikenakan denda," ujarnya.

Ketiga, pemberlakuan KRIS ini harus diikuti dengan layanan yang optimal.

Senin, 23 Feb 2026 15:41 WIB

Ketua DPRD Kota Mojokerto Pastikan Layanan PBI-JK Aman Meski Isu Penonaktifan Mencuat

"Harus ada semangat perbaikan, jangan lagi layanan BPJS dianggap layanan gratisan. Sehingga selalu mendapatkan layanan kelas dua. Ini tidak boleh terjadi," tutup Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan ini. n jk/erc/rmc

Editor : Moch Ilham