PKS Kritik KRIS

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menanggapi sistem layanan kelas 1, 2, 3 dalam BPJS Kesehatan dihapus dan diganti dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Anggota DPR RI ini memberikan setidaknya tiga catatan mengenai sistem KRIS. Pertama, perlunya ada jaminan kesamaan standar dalam pelayanan rawat inap jika nantinya diberlakukan KRIS.

Kamis, 08 Okt 2026 20:55 WIB

BPJS Kesehatan: Kemampuan Fiskal Jember Kecil Tapi Programnya Istimewa

"Saya mewanti-wanti akan ada diskriminasi pelayanan dalam implementasi di lapangan," kata Habib dalam keterangan tertulis, Rabu (15/5/2024).

Kedua tentang pemberlakuan iuran BPJS Kesehatan jika nantinya kelas pelayanan dihapus. "Saya mengingatkan jangan sampai iurannya memberatkan masyarakat dengan berbagai latar belakang ekonomi.

Kamis, 17 Sep 2026 07:54 WIB

BPJS, Minta Menkeu Suntik Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan

Adanya pergantian iuran ini jangan sampai memberatkan para peserta sehingga mereka tidak mampu bayar. Akhirnya mereka akan banyak tunggakan dan banyak dikenakan denda," ujarnya.

Ketiga, pemberlakuan KRIS ini harus diikuti dengan layanan yang optimal.

Minggu, 19 Jul 2026 20:59 WIB

Komitmen Lindungi Anggota BPD, BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Santunan Rp 164 Juta di Ponorogo

"Harus ada semangat perbaikan, jangan lagi layanan BPJS dianggap layanan gratisan. Sehingga selalu mendapatkan layanan kelas dua. Ini tidak boleh terjadi," tutup Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan ini. n jk/erc/rmc

Editor : Moch Ilham