SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Komisi IX DPR akan memanggil Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin hingga pihak BPJS Kesehatan buntut polemik perubahan kelas I, II, dan III BPJS Kesehatan ke Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). BPJS Watch menilai penghapusan kelas BPJS Kesehatan juga akan merugikan pengusaha rumah sakit swasta
Komisi IX DPR akan meminta penjelasan Kemenkes dan BPJS Kesehatan terkait itu. "Akan dipanggil," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh kepada wartawan, Rabu (15/5/2024).
Nihayatul mengatakan seluruh pihak terkait akan diundang dalam rapat untuk dimintai penjelasan, termasuk Menkes Budi dan BPJS Kesehatan. "Semua (dipanggil)," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya berencana memanggil BPJS Kesehatan guna meminta penjelasan terkait penghapusan kelas iuran I, II, III dan menggantinya dengan KRIS mulai 30 Juni 2025. Dasco menyebut hal itu akan dikoordinasikan dengan Komisi IX DPR.
"Mungkin nanti komisi teknis, dalam hal ini Komisi IX DPR, akan mengundang pihak BPJS untuk kemudian meminta penjelasan tentang KRIS itu bagaimana," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Dasco menyampaikan DPR akan meminta klarifikasi terkait pro dan kontra yang ditimbulkan di masyarakat.
Perpres tak Hapus Kelas
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tidak menyebutkan ada penghapusan variasi kelas rawat inap 1, 2, dan 3 bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurutnya, berdasarkan Perpres tersebut, mekanisme pelaksanaan KRIS akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan.
"Jika dilihat narasi Perpres Nomor 59 Tahun 2024, secara eksplisit tidak ada satu kata atau satu kalimat pun yang mengatakan ada penghapusan variasi kelas rawat inap 1, 2, dan 3. Sampai dengan saat ini, belum ada regulasi turunan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tersebut. Kebijakan KRIS ini masih akan dievaluasi penerapannya oleh Menteri Kesehatan dengan melibatkan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pihak-pihak terkait lainnya," kata Rizzky dalam keterangannya, Selasa (14/5/2024).
Iuran Peserta Mandiri
Rizzky mengungkapkan sampai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 diundangkan, nominal iuran yang berlaku bagi peserta JKN masih mengacu pada Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
Dan untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya sebesar Rp 150 ribu, kelas II Rp 100 ribu dan kelas III Rp 42 ribu per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp 7 ribu per orang per bulan dari pemerintah sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp 35 ribu.
"Nominal iuran JKN sekarang masih sama. Tidak berubah. Hasil evaluasi pelayanan rawat inap rumah sakit yang menerapkan KRIS ini akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk menetapkan manfaat, tarif, dan iuran JKN ke depannya," papar Rizky.
Kualitas Pelayanan Kesehatan
Rizzky, menambahkan dari perspektif BPJS Kesehatan, KRIS merupakan upaya untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. Artinya, jangan sampai kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di daerah perkotaan berbeda dengan pelayanan di daerah pedesaan atau daerah yang jauh dari pusat ibu kota.
"Sampai dengan Perpres ini diundangkan, pelayanan bagi pasien JKN masih tetap berjalan seperti biasanya. Bersama fasilitas kesehatan, kami tetap mengutamakan kualitas pelayanan kepada peserta. Kami juga memastikan rumah sakit menerapkan Janji Layanan JKN dalam melayani peserta JKN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku," pungkas Rizzky.
Rugikan Rumah Sakit Swasta
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan sederet dampak negatif terkait keputusan pemerintah untuk menghapus kelas 1,2, dan 3 di BPJS Kesehatan dengan skema Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Namun hal ini berpotensi meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang menunggak akibat penyesuaian iuran.
Ia menilai penghapusan kelas BPJS Kesehatan juga akan merugikan pengusaha rumah sakit swasta. Mengingat, adanya kegiatan renovasi ruang perawatan sesuai aturan Kelas Rawat Inap Standar.
Kabarnya kegiatan renovasi ruang perawatan sesuai aturan Kelas Rawat Inap Standar. “Kalau RS pemerintah tinggal nunggu alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” ucapnya.
Oleh karena itu, Timboel meminta pemerintah untuk meninjau ulang penghapusan kelas BPJS Kesehatan. erc/jk/rmc
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
