BPBD Jatim Luncurkan ULD-PB, Ajak Disabilitas Siap Siaga Bencana

author Lailatul Nur Aini

- Pewarta

Selasa, 25 Jun 2024 17:02 WIB

BPBD Jatim Luncurkan ULD-PB, Ajak Disabilitas Siap Siaga Bencana

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya -  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan SIAP SIAGA, sebuah kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk Pengelolaan Risiko Bencana, serta Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dan berbagai pihak terkait, meluncurkan dan mensosialisasikan Program Kerja Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Acara yang diikuti oleh ragam komunitas disabilitas yang meliputi fisik (daksa, eks kusta), mental (eks mental, autis), sensorik (rungu, wicara, low vision, total blind), intelektual (lambat belajar, grahita, down syndrome), serta disabilitas ganda itu digelar di salah satu Hotel di Surabaya, pada Selasa (25/6/2024).

Baca Juga: BPBD Jatim Bagikan Bendera Merah Putih

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto, menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya ULD-PB tersebut.

"Terima kasih atas dukungan SIAP SIAGA yang merupakan partnership dari pemerintah Australia dan Indonesia. Langkah selanjutnya dengan ULD ini, kita tahu potensi bencana di Jawa Timur itu ada, 16 ancaman. Yang terdampak itu bukan hanya masyarakat umum tetapi juga teman-teman difabel," kata Gatot.

Lanjutnya, ia juga menekankan pentingnya fasilitas dan pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk mengantisipasi dampak bencana.

"Teman-teman difabel harus difasilitasi dengan pelatihan penanganan bencana dan sosialisasi pencegahannya. Dari itu semua, kami butuh narasumber, salah satunya yang akan disediakan ULD ini," ungkap Gatot.

"Komunikasi dengan teman-teman difabel pasti berbeda, sehingga saya minta dukungan dari SIAP SIAGA untuk membantu dalam hal ini," sambungnya.

Perlu diketahui, berdasarkan data E-Disabilitas Provinsi Jawa Timur per Mei 2024 mencatat bahwa terdapat 16.798 penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

Namun, partisipasi aktif kelompok disabilitas dalam penanggulangan bencana masih minim. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki, serta adanya stigma dan keraguan atas kemampuan mereka dalam upaya penanggulangan bencana. Kurangnya layanan publik yang mendukung disabilitas juga menjadi hambatan.

Baca Juga: BPBD Jatim Tinjau Progres Perbaikan Infrastruktur di Magetan dan Madiun

Kendati demikian, Gatot menyoroti pentingnya pengembangan sistem peringatan dini (EWS) sebelum bencana yang inklusif.

"Selama ini, EWS yang ada hanya fokus untuk masyarakat umum. Bagaimana kita memperkenalkan EWS ini ke kelompok disabilitas? Misalnya, alat EWS untuk tuna netra jika terjadi banjir, atau untuk tuna rungu jika ada potensi tsunami. Inilah yang kami minta masukan dari teman-teman disabilitas," ujarnya.

Oleh karena itu, dengan terbentuknya ULD-PB, diharapkan para penyandang disabilitas di Jawa Timur dapat lebih aktif berperan dalam penanggulangan bencana.

ULD-PB yang berada dalam kelembagaan BPBD Provinsi Jawa Timur akan membantu menjalankan fungsi terkait layanan inklusi disabilitas dalam penanggulangan bencana di wilayah ini.

"Peluncuran ULD-PB ini menandai langkah maju dalam memastikan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana yang inklusif, dengan melibatkan semua elemen masyarakat termasuk penyandang disabilitas," pungkas Gatot.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Kekeringan, BPBD Jatim Siapkan Droping Air Bersih

Sementara itu, ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Jatim, Saiful Anam menyambut baik pembentukan ULD-PB Pemprov Jatim ini. Selama ini, kelompok disabilitas belum dilibatkan dalam proses penanggulangan bencana.

"Penyandang disabilitas banyak yang terabaikan atau tertinggal ketika terjadi bencana. Nah ini kawan kawan dari penyandang disabilitas, terlibat dalam pembentukan ULD," papar pria penyandang disabilitas mental atau Skizofrenia ini.

Ia pun berharap kedepan, penanggulangan bencana ini harus melibatkan disabilitas. Jadi harus terbangun paradigma baru, bahwa penyandang disabilitas bukan objek penanggulangan bencana, tetapi subjek, dalam penanggulangan bencana.

"Sehingga dilibatkan secara aktif, dan ini sesuai dengan amanah undang undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," tandas Anam.Ain

Editor : Mariana Setiawati

BERITA TERBARU