SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut APBN akan berat menanggung beban akan bergizi gratis. Bahkan, ia menilai Rp71 triliun terlalu besar untuk program bantuan sosial (bansos) jenis baru ini.
"Kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti. Kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN," tutur Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono,dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
Baca Juga: Kemenparekraf Berharap Iuran Pariwisata Bersumber dari APBN
Maksimal 50% Anggaran Terserap
Nailul ragu penyerapan anggarannya bakal maksimal. Menurutnya, uang yang sudah dianggarkan di 2025 itu tak akan terpakai seluruhnya untuk makan bergizi gratis.
"Feeling saya maksimal hanya 50 persen anggaran tersebut yang terserap. Jika lebih dari itu, defisit APBN akan mendekati angka 3 persen dan bisa impeachment (pemakzulan) terhadap presiden di tahun depan (2026)," katanya kepada CNNIndonesia.com.
"Ini berbahaya bagi pemerintah. Program yang tidak sustain dipaksakan (menggunakan anggaran) Rp71 triliun tahun depan," sambung Nailul.
Baca Juga: Realisasi Pembiayaan Utang 3 Bulan ini, Turun 53,6%
Ia menekankan upaya memaksakan program populis Prabowo adalah hal tak realistis. Nailul merinci beberapa ancaman yang akan membahayakan APBN ke depan, mulai dari lesunya penerimaan hingga jerat utang.
Tak Diikuti Penerimaan Negara
Baca Juga: APBN Regional Jatim Tumbuh Positif, Penerimaan Pajak Tembus Rp18,22 Triliun
Ekonom Celios itu mengatakan beban yang timbul di APBN dari makan bergizi gratis tak diikuti kemampuan penerimaan negara yang mumpuni. Terlebih, tax ratio Indonesia ia perkirakan merosot di 2025.
"Kemampuan pendanaan dari pajak menyusut. Otomatis diambilkan dari penerbitan utang baru, pembayaran bunga utang sekarang sudah 14 persen-15 persen dari APBN. Berat kalau harus menanggung program populisnya Prabowo 100 persen, tak realistis," tegasnya.
Nailul bahkan berani bertaruh bahwa program Prabowo-Gibran ini tak akan terealisasi 100 persen hingga akhir masa jabatannya usai. Menurutnya, sampai 2029 nanti hanya akan menyasar 50 persen-75 persen dari target 82,9 juta orang. n ec/cr7/rmc
Editor : Moch Ilham
