Sirekap KPU yang Sedot APBN Rp 30 Triliun, akan Dibatalkan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

DPR-RI Ungkit Penggunaan Sirekap Saat Pilkada November 2024 Mendatang

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU dalam Pemilu 2024 terus mendapat sorotan. Pihak parlemen dan masyarakat sipil memberikan catatan terhadap penggunaan Sirekap saat Pilkada 2024.

"Sirekap ini ada dana dari APBN untuk penyelenggaraan pemilu," kata staf KPU, yang dihubungi Surabaya Pagi di Jakarta, Minggu (7/7/2024). Staf KPU itu mengaku, pengampu Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, juga menyoroti anggaran Sirekap. Katanya, ICW, menuntut KPK transparan terkait anggaran Sirekap.

Staf KPU itu mengatakan Hasyim Asyari saat masih menjabat Ketua KPU RI, menjelaskan, anggaran yang dihabiskan untuk pembuatan hingga pemeliharaan sistem itu tak kecil, yakni mencapai Rp30 triliun

"Padahal anggaran ini juga dari pajak yang dibayarkan oleh publik sebesar Rp 3,5 miliar telah dihabiskan untuk Sirekap," lanjutnya.

 

DPR akan Undang KPU

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya akan mengundang KPU untuk menjelaskan terkait penggunaan Sirekap di Pilkada 2024. Doli meminta KPU membatalkan penggunaan Sirekap jika tak bisa mempresentasikannya.

Hal itu disampaikan Doli yang hadir virtual dalam diskusi 'Sirekap di Pemilu 2024: Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pilkada 2024', Sabtu (6/7/2024). Doli mengatakan DPR akan mengundang KPU pekan depan terkait Sirekap.

Doli menyampaikan pihaknya telah berulang kali meminta KPU menjelaskan penggunaan Sirekap pada Pileg dan Pilpres 2024. Namun, kata dia, saat itu KPU terus beralasan jika Sirekap belum sempurna.

 

Jelaskan Penggunaan Sirekap di Pilkada

"Kemarin kita di Pileg dan Pilpres, kami ini sebetulnya mengundang beberapa kali teman-teman KPU untuk mempresentasikan (Sirekap), tapi waktu itu mepet, karena mereka waktu itu alasannya sistemnya belum siap, belum lengkap," jelasnya.

Kali ini, Doli meminta KPU untuk menjelaskan penggunaan Sirekap di pilkada. Doli mengaku tidak ingin peristiwa di Pemilu 2024 kembali terjadi di pilkada.

"Untuk Pilkada 2024 ini kami ada insist. Yuk kalau misalnya minggu depan nggak bisa presentasi mending batalin aja," kata Doli.

"Karena nanti pada akhirnya kita menerima sistem yang kayak kemarin lagi," sambungnya.

 

Kesalahan-kesalahan Penggunaan Sirekap

Doli menyayangkan KPU tidak menjelaskan penggunaan Sirekap saat pemilu. Doli memastikan kesalahan-kesalahan penggunaan Sirekap di pemilu akan menjadi perhatian di pilkada.

"Jadi tidak pernah sempat dipresentasikan lengkap (Sirekap), karena waktu itu alasannya belum sesempurna yang mereka harapkan, pada akhirnya sudah langsung dipergunakan," tuturnya.

"Jadi catatan akan diperhatikan, dalam waktu dekat kami akan minta diagendakan untuk mengundang teman-teman KPU untuk mempresentasikan itu, itu pasti," imbuh dia. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Pesanan Parcel di Kota Madiun Tembus Ratusan Paket Jelang Lebaran 2026

Pesanan Parcel di Kota Madiun Tembus Ratusan Paket Jelang Lebaran 2026

Senin, 02 Mar 2026 11:35 WIB

Senin, 02 Mar 2026 11:35 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Memasuki pertengahan hingga akhir bulan suci membawa berkah tersendiri bagi para pelaku bisnis hampers dan parcel Lebaran di Kota…

Akibat Hujan Deras, Dua Kelas di SD Trenggalek Diterjang Material Longsor

Akibat Hujan Deras, Dua Kelas di SD Trenggalek Diterjang Material Longsor

Senin, 02 Mar 2026 11:30 WIB

Senin, 02 Mar 2026 11:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Akibat intensitas curah hujan tinggi di Kecamatan Munjungan, Trenggalek, Jawa Timur mengakibatkan bencana tanah longsor Desa…

Dukung Swasembada Pangan Nasional, Bulog Tulungagung Serap Gabah dan Jagung Pipil Petani

Dukung Swasembada Pangan Nasional, Bulog Tulungagung Serap Gabah dan Jagung Pipil Petani

Senin, 02 Mar 2026 11:20 WIB

Senin, 02 Mar 2026 11:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Dalam rangka mendukung program swasembada dan ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Perum Bulog…

Momentum Safari Ramadhan, Bupati Nganjuk Pastikan Gabah Petani Terserap Rp 6.500 per Kilogram

Momentum Safari Ramadhan, Bupati Nganjuk Pastikan Gabah Petani Terserap Rp 6.500 per Kilogram

Senin, 02 Mar 2026 11:14 WIB

Senin, 02 Mar 2026 11:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Nganjuk - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur menggelar Safari Ramadhan di Masjid Baiturrahman, Dusun Kandangan, Desa…

Menuju Kota Bersih, Sidoarjo Masuk 10 Terbaik Nasional Pengelolaan Sampah

Menuju Kota Bersih, Sidoarjo Masuk 10 Terbaik Nasional Pengelolaan Sampah

Senin, 02 Mar 2026 10:56 WIB

Senin, 02 Mar 2026 10:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1048 Tahun 2026 tentang Penilaian Kinerja…

Perkuat Sektor UMKM, Pemkab Trenggalek Cetak 5 Ribu Wirausaha Baru per Tahun

Perkuat Sektor UMKM, Pemkab Trenggalek Cetak 5 Ribu Wirausaha Baru per Tahun

Senin, 02 Mar 2026 10:48 WIB

Senin, 02 Mar 2026 10:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal, Pemerintah…