Sirekap KPU yang Sedot APBN Rp 30 Triliun, akan Dibatalkan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

DPR-RI Ungkit Penggunaan Sirekap Saat Pilkada November 2024 Mendatang

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU dalam Pemilu 2024 terus mendapat sorotan. Pihak parlemen dan masyarakat sipil memberikan catatan terhadap penggunaan Sirekap saat Pilkada 2024.

"Sirekap ini ada dana dari APBN untuk penyelenggaraan pemilu," kata staf KPU, yang dihubungi Surabaya Pagi di Jakarta, Minggu (7/7/2024). Staf KPU itu mengaku, pengampu Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, juga menyoroti anggaran Sirekap. Katanya, ICW, menuntut KPK transparan terkait anggaran Sirekap.

Staf KPU itu mengatakan Hasyim Asyari saat masih menjabat Ketua KPU RI, menjelaskan, anggaran yang dihabiskan untuk pembuatan hingga pemeliharaan sistem itu tak kecil, yakni mencapai Rp30 triliun

"Padahal anggaran ini juga dari pajak yang dibayarkan oleh publik sebesar Rp 3,5 miliar telah dihabiskan untuk Sirekap," lanjutnya.

 

DPR akan Undang KPU

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya akan mengundang KPU untuk menjelaskan terkait penggunaan Sirekap di Pilkada 2024. Doli meminta KPU membatalkan penggunaan Sirekap jika tak bisa mempresentasikannya.

Hal itu disampaikan Doli yang hadir virtual dalam diskusi 'Sirekap di Pemilu 2024: Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pilkada 2024', Sabtu (6/7/2024). Doli mengatakan DPR akan mengundang KPU pekan depan terkait Sirekap.

Doli menyampaikan pihaknya telah berulang kali meminta KPU menjelaskan penggunaan Sirekap pada Pileg dan Pilpres 2024. Namun, kata dia, saat itu KPU terus beralasan jika Sirekap belum sempurna.

 

Jelaskan Penggunaan Sirekap di Pilkada

"Kemarin kita di Pileg dan Pilpres, kami ini sebetulnya mengundang beberapa kali teman-teman KPU untuk mempresentasikan (Sirekap), tapi waktu itu mepet, karena mereka waktu itu alasannya sistemnya belum siap, belum lengkap," jelasnya.

Kali ini, Doli meminta KPU untuk menjelaskan penggunaan Sirekap di pilkada. Doli mengaku tidak ingin peristiwa di Pemilu 2024 kembali terjadi di pilkada.

"Untuk Pilkada 2024 ini kami ada insist. Yuk kalau misalnya minggu depan nggak bisa presentasi mending batalin aja," kata Doli.

"Karena nanti pada akhirnya kita menerima sistem yang kayak kemarin lagi," sambungnya.

 

Kesalahan-kesalahan Penggunaan Sirekap

Doli menyayangkan KPU tidak menjelaskan penggunaan Sirekap saat pemilu. Doli memastikan kesalahan-kesalahan penggunaan Sirekap di pemilu akan menjadi perhatian di pilkada.

"Jadi tidak pernah sempat dipresentasikan lengkap (Sirekap), karena waktu itu alasannya belum sesempurna yang mereka harapkan, pada akhirnya sudah langsung dipergunakan," tuturnya.

"Jadi catatan akan diperhatikan, dalam waktu dekat kami akan minta diagendakan untuk mengundang teman-teman KPU untuk mempresentasikan itu, itu pasti," imbuh dia. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Saling Dukung Kemajuan Daerah, Pemkab Situbondo Belajar SPM ke Banyuwangi

Saling Dukung Kemajuan Daerah, Pemkab Situbondo Belajar SPM ke Banyuwangi

Kamis, 19 Nov 2026 12:38 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 12:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Dalam rangka saling mendukung kemajuan daerah, salah satunya mempelajari pengawalan standar pelayanan minimal atau SPM serta…

Solusi Urai Kemacetan, Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti Ditarget Rampung 2027

Solusi Urai Kemacetan, Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti Ditarget Rampung 2027

Kamis, 19 Nov 2026 11:57 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna memperkuat konektivitas antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, proyek pelebaran Jalan Raya Wiyung-Menganti di kawasan…

Perkuat Budaya Peduli Lingkungan, Pemkab Sidoarjo Siapkan Modul Edukasi untuk TK-SMP

Perkuat Budaya Peduli Lingkungan, Pemkab Sidoarjo Siapkan Modul Edukasi untuk TK-SMP

Kamis, 19 Nov 2026 11:38 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Dalam rangka memperkuat upaya membangun budaya peduli lingkungan sejak dini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyusun modul…

Hadapi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Kebut 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai

Hadapi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Kebut 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai

Kamis, 19 Nov 2026 11:27 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya dalam memperlancar aliran air dan mengurangi risiko genangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat…

‎Imigrasi Madiun Deportasi Lima WNA, Warga Tiongkok Mendominasi‎

‎Imigrasi Madiun Deportasi Lima WNA, Warga Tiongkok Mendominasi‎

Kamis, 19 Nov 2026 10:15 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 10:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun telah mendeportasi lima warga negara asing (WNA) sepanjang Januari hingga November 2026. D…

Momen Walikota Mojokerto Tinjau Lokasi Bencana Angin Kencang dan Korban Plafon Ambruk SMPN 5 

Momen Walikota Mojokerto Tinjau Lokasi Bencana Angin Kencang dan Korban Plafon Ambruk SMPN 5 

Kamis, 19 Nov 2026 06:04 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 06:04 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memastikan para siswa SMP Negeri 5 Kota Mojokerto yang menjadi korban ambruknya plafon ru…