Selenggarakan Pemilu Serentak 2024, TNI/Polri dan BIN Bersinergi Petakan Wilayah Berpotensi konflik
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPU dalam menyelenggarakan pemilu serentak pada 2024. KPU menilai pemilu serentak itu tidak mudah. Sebab, saat ini KPU masih mengurusi masalah-masalah seperti pemungutan suara ulang di sejumlah TPS setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Karena itu, KPU meminta dukungan semua pihak untuk menyukseskan pilkada serentak.
"KPU, Bawaslu, DKPP, insyaallah akan bergandengan tangan sukseskan pilkada kita semua. Para gubernur, para bupati, wali kota, kepolisian, TNI, kami mohon support untuk mengawal proses pemilu pilkada kita berjalan baik," kata Afif saat menjadi pembicara di Rakor Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak Wilayah Sumatera, Selasa (9/7/2024).
Maka itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada. Ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk ini.
"Dalam rangka mensukseskan pemilu dan Pilkada 2024 Kemenko Polhukam telah membentuk desk koordinasi pemilu dan pilkada yang di dalamnya terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan pilkada," ujar Hadi , disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (9/7/2024).
Desk koordinasi ini berperan untuk menyinergikan tiap kementerian dan lembaga tersebut. Hadi mengatakan tugas kementerian dan lembaga di desk ini sudah dibagi-bagi tugasnya.
Menko juga ciptakan sinergitas antara TNI/Polri dan BIN. Sinergitas lembaga ini diperlukan untuk memetakan wilayah yang berpotensi konflik guna mengantisipasi gangguan keamanan.
Maskot Pilgub Jatim "Si Jalih"
Menurut putusan MK nomor 14 tahun 2013, Pemilu Serentak dilaksanakan dengan melihat perkembangan demokrasi dan sistem pemilu. Selain itu, Pemilu serentak ini juga punya banyak manfaat dan keuntungan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71,3 triliun . Rincian alokasi per tahunnya, yakni Rp 3,1 triliun pada 2022, Rp 30,0 triliun pada 2023, dan Rp 38,2 triliun pada 2024. Keseluruhan anggaran ini dialokasikan untuk menetapkan jumlah kursi, pengawasan penyelenggara Pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dapil, pengelolaan dan pengadaan laporan, serta dokumentasi logistik.
Jatim telah melaunching jingle Pilgub Jatim 2024, beserta maskot sebagai alat peraga, Jingle dan Maskot Pilgub Jatim "Si Jalih". Pilkada dilangsungkan tanggal 27 November 2024, tepatnya hari Rabu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur melantik serentak 3.330 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada 2024 dari 38 Kabupaten dan Kota pada Kamis 16 Mei 2024.
Komisioner KPU Jatim Miftahur Rozaq mengatakan pelantikan ini dilakukan secara serentak di seluruh Jawa Timur.
Beban Kerja Lebih Berat
Saat masih menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pemilu serentak untuk membentuk pemerintahan di pusat dan daerah.
Melalui pemilu, jabatan pemerintahan nasional yang meliputi presiden, anggota DPR, dan anggota DPD akan terisi.
Begitu pula dengan jabatan pemerintah daerah yang mencakup kepala daerah serta anggota DPRD. Menyerentakkan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil.
"Pemerintahan akan stabil di antaranya kalau menggunakan desain kepemiluan. Ada keseretakan pemilu karena konstelasi politiknya yang akan mengawal 5 tahun ke depan," kata Hasyim, Kamis (2/6/2022) lalu.
"Jadi saat mereka memulai masa jabatan durasi 5 tahunannya kemudian dilembagakan supaya dilakukan pada tahun yang sama," tuturnya.
Kata Hasyim, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 akan menjadi kerja besar dan kerja keras semua pihak. Penyelenggara pemilu mau tak mau harus menanggung beban kerja yang jauh lebih berat dibanding pemilu dan pilkada sebelumnya dan lewat perseorangan atau dikenal sebagai calon independen," jelas Hasyim. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
