Cak Imin Sodok Ketum PBNU, yang Nyinyiri Pansus Haji

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar sodok  pernyataan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf  yang mencurigai Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang NU.

Cak Imin malah mengingatkan Pansus Haji terbentuk karena Kemenag tertutup dan tidak memberikan keterangan memadai soal polemik kuota haji.

"Pansus Angket Haji berawal dari Komisi VIII DPR yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai. Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII DPR bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket," kata Cak Imin, dalam akun X-nya @cakimiNOW  Senin (29/7/2024).

Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mencurigai Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang NU. Anggota pansus dari Fraksi PKB pun memberikan bantahan.

Gus Yahya menilai pansus haji menimbulkan pertanyaan. Menurutnya tak ada alasan yang cukup dibentuknya pansus haji.

 

Jangan-jangan Masalah Pribadi

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

Cak Imin menyebut Pansus Haji dimaksudkan untuk membela hak jemaah haji yang sudah antre berpuluh-puluh tahun. Dia menegaskan ini urusan pekerjaan Komisi VIII DPR RI.

 

Telusuri Penyelewengan Visa Haji

"Terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antre berpuluh tahun. Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII DPR yang meminta Pansus Angket Haji," ucapnya.

Karena itu lah, Cak Imin menyebut pihaknya akan menelusuri dugaan penyelewengan penggunaan visa haji. Dia membantah kalau Pansus Haji ini dibentuk atas dasar persoalan pribadi PKB dan PBNU.

"Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. Gak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!" tegas Cak Imin. n ecn/jk/rmc

Berita Terbaru

Gerindra, Tahun 2029, Belum Bahas Cawapres

Gerindra, Tahun 2029, Belum Bahas Cawapres

Jumat, 06 Feb 2026 18:53 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:53 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Saat ditanya terkait posisi cawapres 2029 pendamping Prabowo Subianto , Sekjen Partai Gerindra Sugiono menegaskan belum ada…

Ribuan Hufadz Gelar Semaan Al Qur'an Berharap Sidoarjo, Makmur Aman dan Damai

Ribuan Hufadz Gelar Semaan Al Qur'an Berharap Sidoarjo, Makmur Aman dan Damai

Jumat, 06 Feb 2026 18:42 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo  - Ribuan masa Hafidz memadati Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) Ke …

Pilpres 2029, PAN Ajukan Zulhas Dampingi Prabowo

Pilpres 2029, PAN Ajukan Zulhas Dampingi Prabowo

Jumat, 06 Feb 2026 18:40 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:40 WIB

Wakil Ketua Umum PAN Tegaskan Dukung  Prabowo, tak Sepaket dengan Gibran Rakabuming Raka, Juga PKB     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kini, ada sejumlah partai …

Pengondisian Jalur merah, Tiap Bulan Rp 7 Miliar

Pengondisian Jalur merah, Tiap Bulan Rp 7 Miliar

Jumat, 06 Feb 2026 18:38 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:38 WIB

Modus Suap Importir PT Blueray ke Para Oknum Dirjen Bea Cukai Temuan KPK   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK menyebut para oknum Bea Cukai juga menyewa safe …

Usai Uang Asing, Ada Suap dengan Logam Mulia

Usai Uang Asing, Ada Suap dengan Logam Mulia

Jumat, 06 Feb 2026 18:35 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:35 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK mulai menganalisis fenomena suap dengan emas.  Dalam OTT terhadap pejabat Bea Cukai Jakarta, KPK sita Logam mulia seberat 2,5 …

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Diduga Tersandung Suap

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Diduga Tersandung Suap

Jumat, 06 Feb 2026 18:31 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:31 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Fitroh Rohcahyanto, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa  menyatakan OTT di PN Depok, berkaitan dengan dugaan suap pengurusan …