SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Usai eks Sekjen PKB Lukman Edy, beberkan jerohan parpol Pimpinan Cak Imin, PBNU makin bergairah dalami hubungan PKB dengan PBNU.
Pendalaman itu melalui mekanisme Panitia Khusus (Pansus) PKB. Pansus ini masih terus melakukan pendalaman hingga nantinya menghasilkan rekomendasi.
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut pihaknya berencana lanjut memanggil petinggi PKB lain usai memanggil eks Sekjen PKB Lukman Edy beberapa waktu lalu.
"Mereka (tim pendalaman) juga kerja, makanya saya juga nggak bisa ngomong mendahului hasil gitu, nggak boleh. Tapi ini bekerja nanti akan ada kesimpulannya. ditunggu kayak apa kesimpulannya. Kesimpulannya macam-macam, rekomendasinya bisa macam-macam, tergantung temuan-temuan lapangannya seperti apa," kata Ipul kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).
"Kemarin baru (panggil) satu, besok ini ada Senin, Selasa, Rabu," imbuh dia.
Gus Ipul mengaku belum tahu persis perkembangan kerja tim pendalaman tersebut. Yang pasti, kata dia, hasilnya akan dilaporkan kepada Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar dan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf nantinya.
"Belum tahu persis, saya belum tahu kerjanya ya. Nanti pasti lapor beliau ke Rais Aam dan ketua umum apa yang merasa cukup masa kesimpulannya akan direkomendasikan ini, gitu," katanya.
Sentralisasi Kepimpinan Ketua Umum
Lukman Edy mengatakan ada perubahan AD/ART PKB setelah Muktamar PKB di Bali pada 2019. Lukman menilai terjadi perubahan di struktur PKB yang menghilangkan sejumlah peran Dewan Syuro, yang berdampak pada sentralisasi kepemimpinan di bawah ketua umum.
"Akibat hilangnya kewenangan Dewan Syuro ini, kemudian kepemimpinan PKB itu tersentralisasi di ketua umum," kata Lukman Edy.
"Muktamar di Bali itu secara eksplisit menyatakan bahwa ketua umum itu punya kewenangan yang luar biasa. Bukan hanya menentukan kebijakan-kebijakan partai yang strategis, tapi bahkan bisa memberhentikan DPW, bisa memberhentikan DPC, tanpa musyawarah, tanpa ada musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang," jelasnya.
Lukman juga menjelaskan kepada Tim Lima PBNU mengenai keuangan PKB yang tidak transparan dan akuntabel. Menurut Lukman, persoalan itu adalah hal yang substansial di lingkup internal PKB.
Keuangan Tidak Transparan
"Saya bilang saya jujur saja saya katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres. Sampai sekarang dana pilkada, itu tidak transparan dan tidak akuntabel," katanya.
Harapan Wapres
"Tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban, seperti muktamar atau rapat-rapat dan sebagainya," ucapnya.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin berharap agar konflik di antara PBNU dan PKB tidak terjadi lagi. Ia menyarankan agar kedua pihak fokus dengan tugasnya masing-masing. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
