SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Berita kita edisi Jumat, turunkan berita berjudul "Aktor Reza Rahadian:
Ini Bukan Negara Milik keluarga tertentu, Saya tak Bisa Diam."
Baca Juga: Ketua KPK Sementara Nawawi, Mulai Bermain Politik
Aktor Reza Rahadian, Bintang film Habibie & Ainun, ikut aksi demo di gedung DPR-RI, Kamis siang sampai sore. Aktor berusia 37 tahun ini berbaur ikut aksi tolak revisi UU Pilkada.
Saat orasi di depan gedung DPR RI, ia menggunakan kaus dan topi hitam.
"Semoga masih semangat. Saya hadir pada hari ini, karena kekecewaan. Saya tidak pernah tahu dalam kontestasi politik, saya tidak ikut campur dalam urusan atau dari kubunya siapa, kubunya siapa," ucap Reza Rahadian di atas mobil komando di depan Gedung DPR RI dilihat, Kamis (22/8/2024).
Ia datang untuk menyuarakan keluh kesahnya melihat kondisi Indonesia. Meski DPR RI menunda rapat paripurna pengesahan Revisi UU Pilkada, Reza Rahadian wanti-wanti jangan sampai lengah.
"Kita harus hati-hati karena kita tidak bisa membaca di dalam itu seperti apa," kata Reza Rahadian .
Aktor ganteng itu bahagia bisa memberikan suaranya di depan massa untuk menolak revisi UU Pilkada. Reza Rahadian menegaskan dirinya tak membawa nama siapapun dan turun ke jalan untuk nama sendiri.
"Saya berbicara, saya cukup bahagia, saya tidak ikut dalam partisipasi politik manapun. Saya bisa datang ke sini sebagai rakyat, bertemu teman-teman sesama masyarakat karena saya tidak mewakili siapa-siapa. Saya hanya membawa diri saya sendiri," ungkapnya.
"Kita lihat jangan sampai ini merupakan momen di mana kita berhenti seolah semua sudah kembali, nanti tiba-tiba (rapat) dimulai. Seolah semua baik saja, padahal...," pesan Reza Rahadian.
Reza Rahadian juga bicara di atas mobil komando. Dia menyuarakan rasa kecewanya melihat kondisi politik Indonesia saat ini.
"Semoga masih semangat. Saya hadir pada hari ini, karena kekecewaan. Saya tidak pernah tahu dalam kontestasi politik, saya tidak ikut campur dalam urusan atau dari kubunya siapa, kubunya siapa," ucap Reza Rahadian di atas mobil komando.
Bintang film Habibie & Ainun itu mengungkapkan keresahannya atas kondisi Indonesia. Reza Rahadian merasa tak lagi bisa diam.
"Saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam...," ucap Reza Rahadian diiringi dengan tepukan dan teriakan massa.
"Ini bukan negara milik keluarga tertentu," tegasnya. Narasi yang diorasikan menggugah akal sehat saya, karena ia bukan aktivis, akademisi atau politisi.
Pesan yang menarik akal sehat saya kalimat yang diucapkan Reza Rahadian: "Ini bukan negara milik keluarga tertentu"
***
Baca Juga: Sejarah Kudeta dan Pendongkelan Soekarno
Teman teman seprofesi tahu, politik dinasti adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarga. Biasa dijumpai di negara demokrasi.
Menurut KBBI politik dinasti merupakan suksesi pejabat yang dilanjutkan oleh kerabat pejabat yang berkuasa. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, politik dinasti merujuk pada sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
Dalam buku Politik Lokal & Otonomi Daerah (2014), Leo Agustino, malah dijabarkan politik dinasti sebagai “kerajaan politik” yang elite politiknya menempatkan keluarga, saudara, dan kerabatnya di beberapa posisi penting pemerintahan baik lokal ataupun nasional. Ini atau membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis.
Dikutip dari website umsida.ac.id, Direktur PolMark Research Centre Eep Saefulloh Fatah, dalam siaran bocoran hasil surveinya yang tersebar di media sosial , pernah mengungkapkan secara terang benderang perlawanannya, untuk mengalahkan Presiden Joko Widodo. Targetnya, Sang Presiden harus turun.
Ia ungkapkan Jokowi membangun dinasti politik menjadi solusi keselamatannya.
Dinasti ini menyaingi politik trah yang telah ada: trah Soekarno, Soeharto, Abdul Rahman Wahid, Soesilo Bambang Yudhoyono.
Tragisnya, trah dinasti politik presiden ke-8 ini dibentuk dari cara-cara yang yang “tidak etis,” pelanggaran etika berat, dengan memanfaatkan dimensi kekeluargaan tersebut.
Namun rencana ini gagal total. Ironisnya, Demokrat malah merapat ke koalisi politik “Prabowo Gibran.”
Baca Juga: Menag Dituding Berbohong, Menkominfo Bela Menantu Jokowi
Kini, tersedia karpet merah yang lebih menjanjikan bagi Jokowi dengan dijadikannya putranya Kaesang Pangarep (29 tahun) menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ini menjadikan jalan lebar bagi Jokowi untuk memiliki partainya sendiri, dan membentuk trah politiknya.
Jaring kekuasaannya itu mulai dibentuk sejak menantunya menjadi walikota Medan. Juga anaknya, Gibran yang menjadi walikota solo dan kemudian cawapres. Eep menduga Gibran akan bisa mengantarkan terwujudnya trah/dinasti politik Joko Widodo dengan menjadi pucuk pimpinan tertinggi eksekutif.
Soal Gibran, publik tahu ada kaitannya dengan putusan MK pamannya. Putusan ini merevisi beleid batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dengan menambahkan frasa “sepanjang pernah atau sedang menjabat kepala daerah” meski belum berusia 40 tahun. Putusan MK ini memang melapangkan jalan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.
Gibran yang kini masih berusia 36 tahun memenuhi kualifikasi lantaran ia menjabat Wali Kota Surakarta.
Kini, malah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep yang baru berusia 29 tahun tak bisa maju di Pilkada 2024, karena sejak Kamis (22/8) DPR RI sudah membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Dengan demikian pencalonan kepala daerah harus sesuai putusan MK. Kaesang sementara dipublikasikan maju cawagub Jateng.
Artinya, rencana Kaesang Pangarep yang disebut-sebut akan maju di Pilgub Jawa Tengah batal, karena usia putra bungsu Presiden Jokowi ini belum genap 30 tahun saat pendaftaran calon kepala daerah yang pada 27 hingga 29 Agustus 2024.
Juga Bobby Nasution , menantu Presiden Jokowi, diusung delapan partai di Pilgub Sumatera Utara. Dengan tidak ada peluang jadi cawagub Jateng, bisa jadi Kaesang masih belum punya jabatan di pemerintahan seperti kakak kandungnya maupun kakak iparnya. Saat ramainya putusan MK dan revisi UU Pilkada, Kaesang diberitakan pergi ke Amerika Serikat.
Apakah "gagalnya" Kaesang cawagub, akan mengurangi kelengkapkan politik dinasti Jokowi.?. Walahualam([email protected])
Editor : Moch Ilham
