Muktamar Ulang 2-3 September di Jakarta Undang Seluruh tokoh-tokoh NU yang Dibuang oleh Muhaimin seperti Yenny Wahid hingga Khofifah Indar Parawansa
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Tampaknya ada upaya mengoyak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Muhaimin Iskandar. Setelah gagal "bubarkan" Muktamar PKB di Bali oleh ratusan pria berseragam banser, rencana akan digelar ulang Muktamar PKB pada 2-3 September 2024 di Jakarta.
Sampai Senin (26/8) ada pergerakan eks pengurus PKB di Jakarta. Mereka menyebut akan menggelar muktamar tandingan. Mereka adalah fungsionaris DPP PKB.
"Atas nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada tanggal 2-3 September 2024 di Jakarta," kata Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain dalam jumpa pers di Hotel Mahagany, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (26/8/2024) dini hari.
Penyelenggara disebut orang yang mengklaim dirinya sebagai fungsionaris DPP PKB. Muktamar ulang itu dilakukan setelah fungsionaris mendapat ratusan surat mandat dari pemilik suara sah yang merasa suara mereka tidak diakomodir di muktamar Bali.
Fungsionaris PKB Abdul Malik Haramain, mengatakan ada ratusan DPC dan puluhan DPW PKB yang menginginkan muktamar ulang. Karena sudah seharusnya kongres tertinggi PKB digelar dengan dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Selain itu, dalam muktamar di Bali, para ketua DPC merasa tidak terjadi proses permusyawaratan layaknya Muktamar.
"Kekuasaan Pak Muhaimin Iskandar itu memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang terutama para kiai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah," ingat Malik dalam keterangan tertulis.
Selain itu Juga ada pemecatan terhadap tokoh-tokoh senior PKB seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy. Pemecatan ini juga menjadi alasan sebagian kader memberi mandat untuk menggelar muktamar ulang.
"Ratusan surat mandat dari DPC dan DPW diberikan kepada kami. Kiai Unais Ali Hisyam sebagai dewan syura, Syaikhul Islam sebagai ketua, dan saya sekretaris," ujar Malik.
Selanjutnya, fungsionaris yang menerima mandat ini akan berkonsultasi dengan PBNU terkait muktamar yang akan digelar awal September mendatang.
Agenda Muktamar Ulang
Dalam muktamar ulang ini, fungsionaris akan mengundang seluruh tokoh-tokoh NU sebagai representasi pendirian PKB. Para tokoh yang selama ini dibuang oleh Muhaimin seperti Yenny Wahid hingga Khofifah Indar Parawansa .
Menurut Malik, agenda utama dalam Muktamar PKB ulang ini adalah mengembalikan PKB ke garis perjuangan awal tahun 1998, dimana peran kiai dan ulama dominan dalam partai. Selain itu Muktamar ulang ini juga akan memilih ketua umum baru.
Barisan pendukung PBNU menilai muktamar PKB yang digelar Cak Imin cacat hukum dan bakal menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada September 2024.
Perpecahan di PKB Dekati Kenyataan
Sejumlah kader PKB menilai jika wacana Muktamar ulang terealisasi maka perpecahan di PKB mendekati kenyataan, konflik berkepanjangan diprediksi akan kembali terjadi seperti konflik antara Cak Imin dengan Gus Dur pada kurun 2005 hingga 2010. Wacana muktamar tandingan dimunculkan oleh eks Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy dan Malik Haramain pada Sabtu (24/8/2024) malam di salah satu hotel di Nusa Dua yang tidak jauh dari arena Muktamar PKB. Malik Haramain menjelaskan atas nama DPP PKB dan dukungan moral para ulama di NU mereka akan menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September 2024.
Alasan adanya muktamar tandingan karena muktamar yang digelar Cak Imin di Bali dinilai cacat hukum, dan menutup ruang demokrasi di PKB.
Mereka melihat konflik berkepanjangan diprediksi akan kembali terjadi seperti konflik antara Cak Imin dengan Gus Dur pada kurun 2005 hingga 2010.
Akan Konsultasi Dengan PBNU
Para eks Sekjen PKB tersebut mengaku akan segera berkonsultasi dengan PBNU dan para kyai lainnya, senior - senior PKB. Mereka juga mengklaim mendapat dukungan dari ratusan pengurus cabang dan wilayah PKB. Pada muktamar Jakarta, Malik menjelaskan agendanya mengembalikan peran dewan syuro di PKB sesuai dengan dengan amanat awal pendirian partai. Selain itu, muktamar juga akan memilih ketua umum PKB baru menggantikan Cak Imin yang muktamarnya dinilai tidak sah dan cacat hukum. "Agenda prinsip yang akan kami lakukan adalah mengembalikan PKB ke khitohnya, garis perjuangannya sama seperti PKB dibentuk pada 1998 di mana eksistensi posisi peran kiai dan ulama itu begitu dominan, tidak hanya pengawas tapi membuat kebijakan besar dalam PKB. Tentu saja materinya banyak tidak hanya itu, tapi yang paling penting kami akan mengembalikan eksistensi para ulama di dalam PKB," jelas Malik.
Digelar Orang Tidak Jelas
Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah, menyebutkan muktamar tandingan di Jakarta itu digelar oleh orang yang tidak jelas. Dia juga menegaskan PKB tidak gentar menghadapinya.
"Saya selaku Sekretaris DPW PKB Jawa Timur sedikit pun tidak merasa gusar dan tidak gentar," kata Anik Minggu (25/8/2024).
Anik mengatakan pihaknya tidak gentar karena beberapa hal. Pertama, kata dia, secara intitusi PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar sah secara hukum.
"Satu, karena secara institusi, konstitusi, kita benar dan terlindungi. Yang kedua, untuk pelaksanaan muktamar itu tidak gampang, butuh struktur yang sah maupun personal yang ada," jelasnya.
Anik menyatakan seluruh DPC kabupaten/kota se Jatim solid bawah kepemimpinan Cak Imin PKB
"Tidak hanya Jatim, seluruh DPC yang jumlahnya 500 lebih se Indonesia, serta 38 provinsi se Indonesia ini kita sangat solid. Satu pun tidak ada yang merasa kecewa hasil kinerja ketua umum kami," tegasnya.
"Kalau kemudian ada mengatakan Muktamar PKB akan digelar lagi, saya berpikir negara ini tidak akan diam. Negara akan memberikan perlindungan kepada organisasi yang secara konstitusi sudah dilindungi oleh undang-undang," jelasnya.
"Saya pikir jelas keberadaan PKB berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Partai Politik, satu-satunya PKB yang sah adalah partai yang hari ini dilaksanakan Muktamar ke-6 berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM," tandasnya. n erc/jk/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
