SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Setiap rezim, punya nama pemerintahannya. Presiden Jokowi, menyebut pemerintahan periode dua, kabinet "Indonesia Maju". Kabinet ini terdiri atas 4 menteri koordinator dan 30 menteri. Sebelumnya, pemerintahannya menamakan Kabinet Kerja. Itu nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi–JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN. Menteri dari Partai Golkar baru bergabung setelahnya. Ditambah tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014.
Kabinet Kerjanya terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.
Beda nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. SBY menyebut kabinetnya Kabinet Indonesia Bersatu I. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2009.
Sebelumnya, ada Kabinet Gotong Royong. Ini kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz.
Sedangkan pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, menyebut Kabinet Persatuan Nasional.
Sementara nama Kabinet yang dibentuk Habibie dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dan pemerintahan Presiden Soeharto, menamakan Kabinet Pembangunan 1-V. Kabinet Pembangunan V mulai 23 Maret 1988 – 17 Maret 1993.
***
Dikutip dari Wikipidia, kabinet merupakan serapan dari bahasa Belanda: kabinet) adalah badan eksekutif tertinggi dalam pemerintahan yang terdiri dari sejumlah pejabat yang ditunjuk oleh kepala negara atau kepala pemerintahan, dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan negara. Anggota kabinet biasanya mencakup para menteri yang mengawasi berbagai departemen atau kementerian, seperti luar negeri, keuangan, pertahanan, dan kesehatan.
Menurut The New Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica (1995), kabinet memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan.
negara-negara yang menganut sistem presidensial, seperti Amerika Serikat, kabinet tidak berfungsi sebagai pengaruh legislatif kolektif; melainkan lebih kepada dewan penasihat resmi bagi kepala pemerintahan. Menurut cara ini, presiden memperoleh pendapat dan nasihat untuk digunakan dalam menentukan keputusan mendatang. Peran kedua petugas kabinet adalah untuk mengurusi badan-badan atau departemen-departemen pemerintah (di Amerika Serikat dikenal dengan departemen eksekutif federal).
Di banyak pemerintahan, anggota kabinet diberi gelar menteri, dan masing-masing memegang portofolio yang berbeda-beda yang ditugaskan pemerintah (misalnya "Menteri Kesehatan," dan lain-lain).
Di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat, Filipina, dan Britania Raya, Jaksa Agung juga duduk di kabinet.
Secara konseptual, peran harian sebagian besar anggota kabinet adalah sebagai kepala satu ruas birokrasi nasional.
Di Indonesia, ukuran kabinet berbeda-beda, kendati sebagian di antaranya berisi sepuluh sampai dua puluh menteri.
Peneliti Davide Castelvecchi (May 9, 2008). "The Undeciders: More decision-makers bring less efficiency", dalam ScienceNews, menyebut banyak penelitian menemukan korelasi balikan di antara tingkatan pembangunan negara itu dan ukuran kabinetnya: rata-rata, negara yang lebih maju, ukuran kabinetnya lebih kecil. Nah? Kabinet Prabowo, gemuk.
***
Kita menunggu, pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia akan dilaksanakan pada hari Minggu, 20 Oktober 2024
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan nama-nama kabinet yang siap bekerja selama 2024-2029, Minggu sore itu.
Kesejahteraan rakyat kini ada ditangan Prabowo bersama koalisi besar dalam lima tahun ke depan. Ada tantangan bagi kabinet yang tampak gemuk.
Alasan Prabowo, soal kabinet gemuk karena mengurus Indonesia seluas ini memang dibutuhkan jumlah menteri yang banyak. Apalagi masalah yang dihadapi terbilang kompleks.
Dikutip dari CNBC Indonesia, tanggal 10 October 2024, disebutkan Prabowo tidak ingin disebut otoriter. Prabowo juga akan merangkul semua kelompok dari wilayah Indonesia barat, tengah dan timur.
Selain itu, Prabowo secara gamblang akan mengambil menteri era kabinet Presiden Jokowi, karena merupakan orang terbaik. Nah, mari kita tunggu janji Prabowo.
***
Jelang pelantikan, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terlihat dua kali bertemu. Ini terjadi pada masa transisi peralihan kepemimpinan.
Bisa dipahami dua kali pertemuan khusus dalam jarak berdekatan tentu ada hal yang krusial. Prabowo dan Jokowi pernah bertemu dalam acara makan malam di Jakarta dan makan siang di Solo.
Apalagi Ketua DPC Partai Gerindra Surakarta, Ardianto Kuswinarno, mengatakan, kegiatan Prabowo di Solo merupakan agenda mendadak.
Ketika dikonfirmasi mengenai pertemuan tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Jokowi selalu menjalin komunikasi yang erat dan intens dengan Prabowo di setiap kesempatan, baik dalam forum formal maupun pertemuan informal.
Ari mengatakan, pada saat makan malam dibicarakan berbagai hal, terutama terkait keberlanjutan program-program pemerintahan Prabowo-Gibran, ke depan.
“Kebersamaan antardua pemimpin bangsa ini sangat diperlukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar,” kata Ari dalam pesan singkat saat dikonfirmasi Rabu, (9/10).
Ada satu substansi pemikiran Prabowo yang pernah disampaikan kepada publik yaitu rencananya menghadirkan zakenkabinet atau kabinet yang diisi personel yang kompeten. Tapi sejauh mana finalisasi.
Mengutip theconversation.com pada 14 Februari 2024 lalu, ada kelemahan pada 7 isu krusial membayangi kemenangan Prabowo - Gibran.
Media ini merangkum pandangan sembilan akademisi terkait tujuh isu krusial yang menjadi perbincangan di publik. Beberapa di antaranya menjadi bahasan dalam debat capres dan cawapres beberapa waktu yang lalu.
Para akademisi menganggap gagasan serta program kerja Prabowo-Gibran dibayangi sejumlah kelemahan dan memiliki risiko besar bagi kelangsungan Indonesia ke depan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, berargumen akan sulit untuk bisa menjalankan ambisi keberlamjutan IKN idari sisi pembiayaan, paling tidak di tahun pertama pemerintahan.
Dengan banyaknya program-program kampanye Prabowo-Gibran yang membutuhkan pendanaan besar–termasuk program makan siang dan internet gratis. Ini kerap jadi bahan diskusi–ruang gerak fiskal mereka akan sangat terbatas.
Menurutnya, Prabowo harus bisa melakukan prioritas kebijakan di tengah janji-janji ambisiusnya. Apalagi, proyek IKN diperkirakan akan menelan investasi sebesar Rp466 triliun. Ini dengan pembiayaan dari APBN sekitar 19�ri total kebutuhan dana.
Ia prediksi, akan sulit mengandalkan pembiayaan utang di tengah kondisi global seperti sekarang. Dan ini membuat tren pembelian surat utang pemerintah terganggu dan investor di negara-negara maju berhati-hati untuk berinvestasi.
Ia anggap banjir produk nikel setengah jadi justru membuat harga nikel sempat anjlok.
Krisna menambahkan, hilirasi yang digaungkan Prabowo-Gibran tak melulu soal nikel, namun juga minyak sawit mentah (CPO), batu bara hingga hilirisasi digital. Salah satu strategi yang kerap didorong adalah untuk memaksimalkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) demi menyerap komoditas olahan tersebut di pasar domestik.
Namun, menurut Krisna, langkah ini tak cukup. Ini analisis pengamat. Apakah menteri menteri yang direkrut Prabowo, dalam dimensi kebersamaan dan keberlanjutan dengan Jokowi, yang berlatarbelakang teknokrat dan politisi, bisa mematahkan kekhawatiran ekonom tadi? Mari kita ikuti perjalanan kabinet Prabowo-Gibran, pasca 20 Oktober. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
