SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jika penambahan jumlah kabinet menjadi minimal 46 benar terjadi. Ini kabinet gemuk yang secara langsung dapat menguras APBN negara. Sebab setiap kementerian membutuhkan pendanaan dari negara untuk beroperasi, mulai dari biaya belanja pegawai hingga program-program mereka.
"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang lebih yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," kata Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).
Rizal Taufikurahman, mengatakan jumlah tokoh yang dipanggil Prabowo Senin-Selasa, menjadi tanda penambahan jumlah kementerian seperti isu-isu yang sudah beredar menjadi sekitar 46 kementerian.
Dari jumlah tersebut, beberapa kementerian merupakan peleburan dan pemecahan dari kementerian sebelumnya. Namun hal ini belum bisa dipastikan mengingat susunan kabinet berikutnya baru diumumkan paling cepat Minggu, 20 Oktober 2024 malam usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.
Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terangnya lagi.
APBN 2025 Dirancang 34 Kementerian
Belum lagi, menurut Rizal alokasi APBN 2024 dan 2025 dirancang dengan asumsi jumlah kementerian yang ada sama dengan yang ada saat ini, yakin 34 kementerian.
"Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini, jadi sekitar 34 kementerian," ucap Rizal.
"Itupun belanja rutin, belanja pegawainya juga cukup besar. Apalagi dengan kementerian baru, bagaimana mengatur nomenklatur, kemudian juga penyesuaian sinkronisasi, kemudian keselarasan antara K/L baru dengan K/L lama dan sebagainya. Ini juga butuh waktu," tambahnya lagi.
Presiden Harus Powerful
Belum lagi, menurutnya kabinet gemuk yang sebagian anggotanya merupakan tokoh partai bisa memperbesar peluang terjadinya korupsi atau memainkan dana APBN untuk kepentingan pribadi atau partainya. Karena itu Rizal berpendapat penting bagi Prabowo untuk mencegah atau menindak tegas tindak korupsi dalam kabinet kerjanya.
"Memang Presiden harus powerful, untuk menindak siapapun menterinya, siapapun kabinetnya yang melakukan misalnya korupsi atau memainkan anggaran APBN, maka dia harus ditindak oleh hukum yang berlaku, difungsikan lembaga-lembaga yang punya otoritas di situ," pungkasnya. n erc/rmc
Editor : Moch Ilham
