SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), mereaksi rencana Presiden Prabowo, akan menghapus sistem outsourcing pekerja.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang mengatakan penghapusan outsourcing harus didahului dengan kajian diskusi yang komprehensif.
Outsourcing, sambungnya, juga bisa menjadi salah satu materi yang nanti akan dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan.
"Sehingga memang kalau ditanya apakah pengusaha setuju atau tidak menghapus outsourcing, tentu ini masih perlu suatu diskusi yang lebih mendalam," katanya.
Ia menambahkan masalah outsourcing harus betul-betul dilihat dari sudut perspektif dunia usaha maupun dalam perspektif pekerja atau buruh.
"Nah, ini kira-kira yang dihapuskan yang mana ini? Yang orangnya, pekerjanya atau mungkin atau yang sektor usahanya, atau usahanya dalam hal ini. Karena tentu memang akan ada plus dan minusnya dan outsourcing itu juga merupakan bagian daripada kebutuhan pengusaha dalam hal ini," ujarnya.
Sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengatakan rencana tersebut harus disertai dengan analisa teknokratis yang lengkap dan komprehensif.
"Karena ini apa yang mau dihapusnya gitu loh. Problemnya itu di mana? Apa di sistemnya, apa di implementasinya? Kalau di implementasinya, kalau ada problem atau penerapan yang tidak sesuai ya tinggal diperbaiki implementasinya. Tapi kalau sistemnya, ya harus dievaluasi," katanya seperti dilansir SurabayaPagi.com dari CNNIndonesia.com, Jumat (2/5).
Bob mengatakan pemerintah juga harus melihat praktik outsourcing di negara lain seperti India dan Filipina. India, sambungnya, mendapatkan outsourcing teknologi dari negara lain.
Kemudian, Filipina juga salah satu pendukung pertumbuhan ekonominya adalah bisnis outsourcing.
Selain itu, sambungnya, outsourcing juga bisa memeratakan perekonomian karena konsepnya yang memberikan sebagian pekerjaan ke pihak lain.
"Jadi jangan sampai kalau ini dihapus terjadi pemusatan kegiatan ekonomi hanya di satu tangan. Tentunya ini akan menghambat pemerataan ekonomi bagi kita di Indonesia," katanya. ec/jk/rmc
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
