Pemkab Malang Kembangkan Wisata Petik Durian, Tiket Masuk Gratis

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Salah satu wisata petik durian di Kabupaten Malang, Jawa Timur. SP/ MLG
Salah satu wisata petik durian di Kabupaten Malang, Jawa Timur. SP/ MLG

i

SURABAYAPAGI.com, Malang - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, dari 2023 ke 2024 terdapat penurunan produksi salah satu komoditas unggulan yakni durian sekitar 12 ribu ton. Padahal sebelumnya 141,73 ribu ton menjadi 128,73 ribu ton dalam setahun. 

Penurunan tersebut dipicu musim hujan. Pasalnya, secara kuantitas produksi memang tidak berpengaruh, tetapi kualitas rasanya menurun. Rasa durian akan menjadi sedikit hambar saat terkena hujan terus-menerus. Hal tersebut menjadi keluhan para petani durian.

Namun meskipun terjadi penurunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tetap mengupayakan pemasaran produknya. Salah satunya melalui pengembangan wisata petik durian di sejumlah titik diantaranya, Ngantang, Kasembon, Bululawang, Tumpang, Ampelgading, dan Tirtoyudo.

“Dengan adanya wisata petik durian, orang bisa menikmati durian langsung di kebunnya. Bagi wisatawan, experience itu akan diingat,” jelas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang Purwoto, Minggu (25/05/2025).

Selain itu, wisatawan juga bisa membagikan foto atau menjadikan konten aktivitas wisata itu di media sosialnya. Hal tersebut juga dapat meningkatkan promosi untuk tempat wisata. Sehingga, tempat wisata petik durian pun semakin ramai.

Saat ini, pihaknya juga selalu mempromosikan tempat wisata itu melalui media sosial. Wisatawan pun masuk secara gratis dan cukup membayar durian yang dipetik dan akan dimakan.

Sebagai informasi, di lahan seluas sekitar 1,5 hektare itu terdapat 200 pohon durian dengan lima varian. Yakni musang king, bawor, duri hitam, montong, dan pelangi. Rata-rata, terdapat 15-25 buah per pohon. Per buahnya memiliki berat 2,5-3 kilogram.

Per tahun, total durian yang dihasilkan di kebun tersebut sekitar 7,5-15 ton. Harga masing-masing jenis bervariasi. Seperti musang king dibanderol Rp 350 ribu per kilogram, montong Rp 100 ribu per kilogram, dan bawor Rp 250 ribu per kilogram. ml-01/dsy

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…