SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Keuangan Djaka Budhi Utama, baru pensiun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada hari ini, Jumat (23/5).
mengaku telah mendapat arahan khusus dari Prabowo untuk mengawal jalannya Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Mengawal, termasuk mengawasi aktivitas gelap di pelabuhan hingga operasi pelabuhan-pelabuhan gelap.
"Pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu ininya (tugas) adalah untuk memastikan tidak ada penyelundupan ataupun berkurangnya penyelundupan-penyelundupan, sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target," jelasnya Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).
Letjen Djaka Budhi Utama menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian untuk menutup pelabuhan gelap yang kerap menjadi pintu masuk barang selundupan. Lubang-lubang itu disebutnya jadi penyebab berkurangnya penerimaan negara.
"Pasti banyak lubang-lubang pelabuhan gelap yang perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Ini untuk memastikan tidak ada penyelundupan atau berkurangnya penyelundupan-penyelundupan sehingga penerimaan negara bisa sesuai target," urai Djaka saat ditemui usai Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (23/5).
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto menjadi Dirjen Bea Cukai untuk mengawal penerimaan negara agar sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah
***
Siapa Letjen Djaka Budi Utama?
Dikutip dari beberapa sumber, jabatan terakhir, Letjen Djaka Budi Utama adalah Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024.
Sebelumnya, ia menduduki posisi Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Pertahanan.
Lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990 ini berasal dari satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Pendidikan militer lanjutannyacSeskoad, Sesko TNI, Lemhannas RI, serta berbagai kursus militer lainnya
Sumber internal Kemenkeu menyebutkan pelantikan Djaka dan Bimo merupakan langkah pembaruan yang diharapkan dapat memperkuat kinerja penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan dan kepabeanan.
Lantas, seperti apa rekam jejak Djaka Budi Utama?
Kariernya di pemerintahan juga mencakup posisi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) selama periode 2021 hingga 2023.
Selain itu, Djaka pernah mengemban tugas sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III di lingkungan Mabes TNI.
Ia menjabat pada dua bidang berbeda dalam waktu berdekatan, yakni Bidang Sosial Budaya, Hukum, HAM, dan Narkoba dari 26 Oktober hingga 9 November 2023, serta Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan pada 26 Juni hingga 27 September 2023.
Nama Djaka juga tercatat dalam sejarah sebagai salah satu anggota Tim Mawar, unit Kopassus yang menjadi sorotan publik pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto . Ia terlibatan dalam operasi penangkapan aktivis prodemokrasi.
Atas keterlibatan dalam peristiwa tersebut, Djaka pernah menjalani proses hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999, ia dijatuhi hukuman penjara selama 16 bulan.
Menurut Wikipedia. Para aktivis pro reformasi itu diculik dalam kurun 1997 dan 1998 lantaran dianggap merongrong pemerintahan dan membahayakan negara. Mereka “diamankan” lewat operasi yang dijalankan oleh Tim Mawar dari Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Kopassus sendiri saat itu dipimpin Letjen Prabowo Subianto, kini Presiden RI.
Total sebanyak 23 aktivis diculik oleh Tim Mawar ini. Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya telah dibebaskan dan dikembalikan dalam keadaan hidup. Satu orang, ditemukan tewas, yakni Leonardus “Gilang” Nugroho. Sementara sisanya, 13 orang, tak diketahui keberadaannya, bahkan hingga sekarang setelah 27 tahun reformasi.
Sembilan orang itu yakni Andi Arief, Nezar Patria, Pius Listrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto.
Sedangkan 13 yang hilang adalah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser.
Menurut dakwaan dalam persidangan pada 1998 di Pengadilan Militer Jakarta, Tim Mawar dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997. Targetnya adalah memburu dan menangkapi aktivis radikal. Dalam persidangan, Bambang mengaku menculik atas dasar hati nurani demi mengamankan kepentingan nasional.
Selain Bambang, Tim Mawar ini terdiri atas 10 orang, yakni Kapten Inf. F.S Multhazar, Kapten Inf. Nugroho Sulistiobudi, Kapten Inf. Yulius Stefanus, Kapten Inf. Untung Budiarto, Kapten Inf. Dadang Hindrayuda, Kapten Inf. Joko Budi Utomo, Kapten Inf. Fauka Nurfarid, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi.
Penculikan yang dilakukan Tim Mawar pada tahun 1997-1998 merupakan bagian dari peristiwa penting dalam sejarah Indonesia dan menjadi objek kajian sejarah serta perdebatan hukum. Nah. Jelas peristiwa dan sumber beritanya .
***
Bagaimana kelak Letjen (Purn) Djaka Budhi Utama, menjalankan tugas sebagai Ditjen Bea dan Cukai yang selama ini dijabat sipil? Apalagi ia pernah menjadi anak buah Prabowo, dalam operasi tahun 1977- 1978 ?
Dikutip dari buku "Kepemimpinan Militer (Buku 2)"
Catatan Dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, dinyatakan gaya kepemimpinan mantan militer saya sebagai prajurit, artinya profesi saya adalah profesi keprajuritan. Jelas ada profesi keprajuritan.
Dalam buku itu,Prabowo Subianto, menyampaikan pelajaran-pelajaran yang pernah ia terima dari guru-guru, pelatih-pelatih saya, senior-senior, komandan-komandan, panglima-panglima saya,
mentor-mentornya.
Dari semua orang yang telahmembentuknya sebagai seorang prajurit, seorang Perwira, seorang Komandan Pasukan, dan pada akhirnya menjadi seorang Jenderal dan seorang Panglima.
Pada posisi saya sekarang, saya dapat melihat kebelakang dan mengenang pengalaman-pengalaman saya.
Di usia saya sekarang 70 tahun, saya masih merasa ada dorongan besar di dalam hati saya. Masih ada getaran semangat, masih ada rasa cinta Tanah Air yang cukup besar, bahkan masih menggebu-
gebu.
Saya melihat rakyat saya masih ada yang miskin, Masih ada yang menderita. Saya tidak rela melihat bangsa Indonesia tidak seperti bangsa-bangsa lain yang sudah maju. Saya tidak rela melihat negara yang begini kaya, kekayaannya dinikmati oleh hanya segelintir orang saja.
Saya tidak rela bahwa begitu banyak kelompok, unsur, pribadi-pribadi yang masih ingin memaksa kehendak
bahkan menghancurkan Republik yang telah kita bangun dengan susah payah.
Saya tidak rela melihat begitu banyak pribadi-pribadi yang dengan, atau tanpa sadar, bekerja bukan untuk menjaga keutuhan negara, bukan untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan bangsa, tetapi bekerjasama, dan bahkan sering memperjuangkan
kepentingan-kepentingan dari luar Indonesia.
Memang, saya sendiri juga sering tidak sadar betapa kekuatan-kekuatan di luar Indonesia, sesungguhnya tidak suka dengan bangsa kita. Tidak suka melihat Indonesia yang begitu besar.
Indonesia begitu kaya, Indonesia yang luas wilayahnya sama dengan 27 negara Eropa. Indonesia memiliki sumber alam yang begitu besar.
Saya juga mengkaji jiwa eks militer yang masih berpangkat mayor.
Mengutip ResearchGatet, 22 Jun 2022, ditulis gaya militer Mayor Inf. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., MPA., M.A, yang usai mundur jadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2020-2025. Ia terpilih secara aklamasi pada Kongres Ke V Partai Demokrat. Ia merupakan seorang mantan prajurit TNI yang secara mendadak memutuskan untuk ikut mencalonkan dirinya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Dengan penuh semangat dan rasa percaya diri yang luar biasa, ia meyakinkan para pendukungnya. Meski demikian, kekalahannya bukanlah suatu yang mengejutkan di kalangan masyarakat. Karena bagaimanapun Agus merupakan "orang baru" dalam dunia politik dan tak sedikit yang beranggapan bahwa ia kurang berpengalaman di bidang tersebut. Namun, hal itu tak membuatnya menyerah, ia justru berusaha untuk semakin mendalami pengetahuannya dalam bidang politik.
Dengan jiwa kepemimpinan yang dimiliki sejak ia masih menjadi seorang prajurit dan masih tertanam dalam dirinya hingga saat ini.
Saya menggarisbawahi jiwa kepemimpinan Agus sejak ia masih menjadi seorang prajurit.
Juga literatur bacaan saya, gaya kepemimpinan mantan militer cenderung otoriter, tegas, dan berorientasi pada hasil. Mereka sering menggunakan pendekatan komando dan kontrol, menekankan disiplin dan hirarki, serta membuat keputusan secara cepat dan mandiri. Nah, Letjen (Purn) Djaka Budhi Utama, bisa mengembangkan gaya kepemimpinan Prabowo dan Agus Yudhoyono, yuniornya, saat memimpin Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai.
***
Apalagi kini Dirjen Bea dan Cukai baru ini mengaku telah mendapat arahan khusus dari Prabowo untuk mengawal jalannya Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Mengawal, termasuk mengawasi aktivitas gelap di pelabuhan hingga operasi pelabuhan-pelabuhan gelap.
"Pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu ininya (tugas) adalah untuk memastikan tidak ada penyelundupan ataupun berkurangnya penyelundupan-penyelundupan, sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target," jelasnya Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).
Catatan jurnalistik saya sejak tahun 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatra bagian Timur (Sumbagtim) saja memperkirakan terdapat puluhan pelabuhan gelap di pesisir timur Sumatra. Lokasi ini menjadi pintu masuk penyelundupan barang ilegal serta narkoba ke wilayah Palembang dan sekitarnya.
Saat itu pejabat Bea dan Cukai, beralasan minimnya pengawasan serta sumber daya manusia . Sehingga menjadi penyebab masih tidak optimalnya pencegahan penyebaran barang ilegal tersebut.
Kepala Kanwil Dirjen Bea Cukai Sumbagtim M Agus Rofiudin, saat itu mengaku masih banyaknya pelabuhan kecil yang tidak terpantau. Salah satu pelabuhan kecil yang masih bisa diawasi oleh pihaknya yakni Pelabuhan Kuala Tungkal, Jambi.
"Di sana kami tempatkan 8-10 orang. Ada CCTV juga ada, tapi memang dirasa masih kurang. Saya kira itu (pelabuhan gelap) itu PR kita bersama. Jumlahnya masih cukup banyak," ujar Agus usai pemusnahan barang ilegal sitaan di Palembang, Kamis (13/12).
Catatan jurnalistik saya, ada pantai tungkal, pintu masuk barang ilegal di Pelabuhan Kijang Bintan Kepulauan Riau. Selain, Pelabuhan Sungsan Banyuasin Sumsel. Jumlah barang ilegal yang masih berhasil diselundupkan pun ditaksir mencapai miliaran.
Untuk jumlah petugas itu masih dievaluasi cukup atau tidak. Pelabuhan lain pun masih ada yang tidak terawasi karena keterbatasan sumber daya manusia. Saya kira dengan sinergi tidak ada yang sulit, bersama penegak hukum polisi. Saya yakni mampu mengatasi peredaran barang gelap," tambah dia, saat itu.
Kepala Kanwil Dirjen Bea Cukai Sumbagtim, para penyelundup barang ilegal dari luar negeri semakin licin untuk ditangkap. Apalagi sudah banyak penyelundup yang beroperasi menggunakan kapal cepat sehingga tidak mudah untuk ditangkap.
"Sudah banyak yang pakai kapal cepat dengan lima mesin 200-250 PK, itu menyulitkan. Dari evaluasi nanti kami harap ada peningkatan dari sisi SDM serta sisi strateginya, ujar dia.
Mengutip dari laman, cnnindonesia.com, sepanjang 2018, Bea Cukai Kanwil Sumbagtim sepanjang tahun 2018 telah menyita berbagai macam barang ilegal senilai Rp71,88 miliar dari 636 penindakan. Jumlah tersebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp20,55 miliar.
Jenis penindakan tersebut yakni 176 pelanggaran impor barang kiriman pos, 327 pelanggaran cukai hasil tembakau, 33 pelanggaran impor umum, 75 pelanggaran impor barang penumpang, sembilan pelanggaran cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) lokal, dan 14 pelanggaran cukai MMEA impor.
Selain ada 1,08 juta barang rokok senilai Rp543 juta, 10,756 ton MMEA senilai Rp1,08 miliar, dan 227 kilogram tembakau iris senilai Rp36 juta.
Sebagian besar barang tersebut masuk ke Palembang dari Batam dan Pulau Jawa, khususnya Surabaya Jawa Timur.
Sebelumnya Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Zulkarnain Adinegara mengaku mulai membongkar peredaran narkoba yang masuk dari pantai timur Sumatra.
"Pesisir timur Sumatra itu jadi pintu penyelundupan narkoba dari China dan Myanmar. Tapi kita belum tahu tepatnya dari mana. Palembang sekarang bukan hanya jadi lokasi penyebaran saja, tapi jadi transit dan pusat distribusi narkoba untuk di sebar ke wilayah Sumatra lainnya," ujar dia. Nah. Barang ilegal yang diselundupkan bervariasi mulai barang elektronik, rokok, HP hingga Narkoba.
***
Secara hukum, penyelundupan diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.
Tindak pidana penyelundupan di bidang impor atau ekspor diatur dalam Pasal 102, 102A, dan 102B Undang-Undang Kepabeanan. Ancaman hukuman penjaranya bervariasi dari 1 tahun hingga 10 tahun, dan denda mulai dari Rp50 juta hingga Rp5 miliar.
Kini, Presiden Prabowo Subianto telah secara terbuka menyampaikan komitmennya untuk memberantas segala bentuk kebocoran dan penyimpangan yang merugikan negara.
“Saya heran, Presiden sudah sangat tegas soal penyelundupan. Ini serius, jangan sampai Presiden dipermalukan oleh pembangkangan anak buah sendiri,” kata Tokoh anti penyelundupan Darmawan dalam keterangan yang diterima, Kamis (22/5).
Pernyataan Darmawan mengacu pada temuan penyelundupan sparepart mobil mewah dan motor yang masuk melalui Pelabuhan Batu Ampar, Batam, pada sekitar April 2025 yang diduga tidak sesuai dengan keterangan dalam dokumen pengiriman. Barang tersebut, menurut laporan, berasal dari luar negeri dan dicatat dalam dokumen resmi sebagai barang kebutuhan sehari-hari.
Juga ada penyelundupan dari Timor Leste . Saat pemeriksaan di atas kapal yang berangkat dari Timor Leste itu, prajurit TNI menemukan sebuah mobil mewah. Mobil itu jenis kendaraan penjelajah, Land Rover dengan kapasitas mesin 3.000 cc.
Para prajurit yang menjaga perbatasan hingga Agustus 2022 itu lalu mengamankan kapal, kru kapal dan muatan yang diangkut. Prajurit Yonif 743/PSY yang bertugas sebagai Satgas Pamtas selama setahun hingga Agustus 2022 itu langsung berkontak dengan aparat Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu di Atambua. Selanjutnya, proses hukum ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJBC.
Jugapada 2019, publik sempat digegerkan dengan penyelundupan motor Harley-Davidson dan dua buah sepeda Brompton oleh mantan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara, yang saat itu masih aktif menjabat. Kala itu, Ari Askhara menitipkan barang tersebut di dalam lambung pesawat Garuda Indonesia GA 9721 Airbus A330900 dengan rute penerbangan Perancis ke Cengkareng.
Petugas Bea Cukai bandara melihat ada sejumlah kejanggalan di mana di dalam cargo terdapat 18 boks yang tidak terdaftar dalam manifest penerbangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan sepeda motor Harley-Davidson ditafsir memiliki nilai sebesar Rp800 juta. Sementra per unit sepeda Brompton memiliki nilai pasar Rp50-Rp60 juta. Total potensi kerugian negara dari kasus ini jika tidak declare dalam Bea Cukai mencapai Rp1,5 miliar.
Catatan jurnalistik saya, beberapa item barang mewah yang seringkali dimasukan ke Indonesia masih didominasi oleh kendaraan bermotor. Baik itu roda empat maupun roda dua hingga ta, sepatu, jam tangan, pakaian atau peralatan elektronik seperti ponsel pintar. Praktik penyelundupan ini tidak lain untuk menghindari pajak bea masuk.
Ini menilik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 mengatur tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
Ditjen BC ini semangat membidik pelabuhan gelap tempat penyelundupan impor.
Djaka mengaku akan menggandeng TNI dan juga kepolisian dalam menegakkan aturan di Bea Cukai.
Djaka juga diminta oleh Presiden Prabowo untuk mengawal agar penerimaan negara mencapai target. Hal ini yang mendasarinya ditunjuk menjadi salah satu pejabat Kemenkeu.
Selamat bertugas Pak Jenderal Kopassus. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
