Sering Libatkan Istri Urusan Kantor dan Jor-joran Pamer Ajudan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya tengah mendorong reformasi birokrasi di direksi BUMN. Ia meminta budaya kerja yang kurang profesional dan tidak efisien di sejumlah BUMN, tidak dilakukan kembali.
"Saya tidak suka orang punya protokol banyak-banyak itu. Bahkan istri juga ada protokolnya. Saya minta ini jangan dilakukan," kata Dony dalam diskusi bersama Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi (IKA Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Hutan Kota Plataran GBK, Jakarta Selatan, ditulis Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, protokol terlalu banyak tidak diperlukan oleh direksi BUMN yang ditugaskan untuk mengabdi kepada perusahaan negara. Ia mengatakan bahwa kondisi ini tidak pernah ia temukan kepada para pejabat negara ataupun orang yang mempunyai jabatan tinggi di luar negeri.
"Saya ketemu juga banyak CEO-CEO di dunia tidak ada punya protokol 10, ya ajudannya 8 gitu. Saya bilang kita apalagi pegawai negara. Ini kan pekerjaan aja," katanya.
Bahkan ada di satu momen, Dony pernah mengusir ajudan direksi BUMN yang memenuhi kantor Danantara saat salah satu direksi BUMN berkunjung.
"Sempat saya pernah mengusir para ajudan itu di lantai. Waktu saya masih di Plaza Mandiri. Saya bilang, ini kenapa orang ramai sekali di lantai. Saya usir, saya nggak mau lagi lihat ada orang (banyak), memangnya mau diculik, siapa yang mau culik mereka juga ya kan?" katanya.
Namun, ia mengklaim bahwa kini para direksi BUMN sudah mulai menunjukkan perubahan dengan tidak lagi membawa ajudan terlalu banyak. Bahkan, ia mengatakan sudah ada direksi yang datang tanpa pengawalan.
"Sekarang saya sudah happy tuh kalau datang ke Danantara yang tadinya Dirut (Direktur Utama) ajudanya 15, sekarang dia datang sendiri. Saya bilang, wah bagus ini datangnya sudah sendiri," katanya.
Dony juga berpesan kepada direksi BUMN agar istrinya tidak terlibat dalam urusan kantor. Hal ini dikarenakan BUMN bukanlah warisan orang tua.
"Saya nggak mau itu istri nentuin gorden, istri nentuin penyanyi, istri nentuin acara gitu. Ini kan kantor, bukan warisan orang tua gitu," katanya.
Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Muda Anti Korupsi (DPP KAMAKSI) melontarkan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu elitis.
Fenomena direksi yang dikelilingi banyak ajudan dan staf ahli dianggap menjauhkan BUMN dari semangat pelayanan publik.
Cabut SE 9/2020 Menteri BUMN Erick Thohir
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyoroti pola kepemimpinan para petinggi BUMN yang terkesan eksklusif dan jauh dari rakyat.
Ia menilai perilaku seperti itu harus segera dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Danantara.
Kritik tidak berhenti sampai di situ. Jojo—sapaan akrab Joko—mengungkapkan bahwa beberapa direksi bukan hanya memiliki ajudan dalam jumlah besar, tetapi juga staf ahli yang berlebihan.
Hal ini dianggap bertentangan dengan semangat efisiensi dan transparansi
KAMAKSI bahkan meminta Presiden Prabowo untuk segera mencabut Surat Edaran (SE) 9/2020 yang diteken oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 3 Agustus 2020.
SE tersebut dinilai membuka ruang pemborosan melalui penunjukan staf ahli di lingkungan direksi BUMN.
“Banyaknya staf ahli dan ajudan justru mencederai tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Ini adalah bentuk kemunduran dalam reformasi BUMN,” ujar Jojo.
Ia juga menyebut bahwa praktik ini menciptakan jurang antara manajemen BUMN dan masyarakat yang seharusnya dilayani secara terbuka dan efektif.
Jojo menambahkan, KAMAKSI akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal BUMN dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami siap menjadi mata dan telinga untuk menjaga BUMN tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Organisasi tersebut berkomitmen untuk terus menyuarakan reformasi BUMN demi terciptanya pelayanan publik yang adil dan berkualitas.
Kritik ini muncul di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan efisiensi di tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah. KAMAKSI menegaskan bahwa reformasi BUMN harus segera dilakukan.
Dengan sorotan tajam terhadap elitisme dalam jajaran direksi, KAMAKSI berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengembalikan marwah BUMN sebagai pelayan masyarakat. n ec/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
