SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP tidak berada dalam posisi oposisi atau koalisi. Megawati menegaskan PDIP akan menjadi partai penyeimbang pemerintah.
Deputi Bidang VII DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan posisi politik itu juga pernah dilakukan partainya.
"Kami menghormati sikap politik yang diambil PDIP yang memilih menjadi penyeimbang. Pilihan peran yang sama pernah ditempuh Partai Demokrat pada periode 2014-2019," kata Kamhar kepada wartawan, Minggu (3/7/2025).
Kamhar menilai pertimbangan PDIP untuk menjadi penyeimbang dilakukan dengan pemikiran yang matang. Dia mengatakan menjadi penyeimbang merupakan pilihan politik yang moderat.
"Tentunya pilihan ini didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan yang matang dan mendalam yang didasari semangat persatuan Indonesia, kemajuan bangsa, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
"Menjadi penyeimbang sejatinya adalah mendukung sepenuhnya jika kebijakan pemerintah berada di jalur yang tepat, dan memberikan koreksi dan masukan konstruktif bilamana kebijakan pemerintah dipandang kurang atau belum pas. Jadi, ini adalah pilihan politik yang moderat," imbuhnya.
Bukan Demokrasi Blok-blokan
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat penutupan Kongres ke-6 PDIP, di Nusa Dua Bali Convention Center, Bali. Megawati mengatakan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
"Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi," kata Megawati.
Demokrasi Indonesia, kata Mega, bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blokan kekuasaan. Namun, Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
"Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," sambung dia.
Megawati menegaskan PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat. Namun, dia menekankan partainya juga akan menentang keras jika terdapat penyimpangan dalam kebijakan pemerintah.
"Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya hukum yang berkeadilan," ungkapnya.
PDIP akan terus berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Mega pun mengajak para kader untuk terus menjaga demokrasi Indonesia.
"Sebab, bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran, dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak bangsa kita Bung Karno. Kita pun jangan lupa adalah sama-sama warga negara Indonesia yang sah," tuturnya.
"Mari kita jaga terus peran strategis PDIP dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan, yang dengan nama reformasi sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat," imbuh dia.
Posisi Penyeimbang Berjalan Alot
Ketua DPD PDIP Kalimantan Barat, Lasarus, mengatakan pembahasan di komisi politik terkait sikap partai sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sempat berjalan alot. Lasarus menyebut selama pembahasan banyak masukan yang datang dari daerah-daerah.
"Kita dalam mendukung pemerintah ini kita sebagai penyeimbang, ini garis umum kita sebagai penyeimbang. Di dalam sikap politik dibahas kami kemarin, tentu masukan-masukan dari daerah seperti apa perkembangan di masing-masing daerah," kata Lasarus di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Lasarus mengatakan sikap PDIP tersebut tak diambil dengan mudah. Adapun dalam penutupan Kongres VI PDIP, Sabtu (2/8), Megawati mengungkap partainya menjadi penyeimbang di pemerintahan.
"Ini dinamikanya lumayan karena di kami, di (komisi) politik kemarin, cukup alot dan cukup ramai dibahas sebelum diputuskan dan pada saat sambutan penutupan Ibu Ketua Umum sebenarnya merangkum bahwa PDI Perjuangan mengambil sikap sebagai penyeimbang," ungkapnya.
Ketua Komisi V DPR itu menjelaskan posisi PDIP sebagai penyeimbang. Lasarus mengatakan partai akan mendukung program pemerintah yang memprioritaskan rakyat dan sebaliknya akan mengkritisi dengan memberi masukan yang konstruktif.
"Sebagai penyeimbang disampaikan oleh Pak Komarudin, seluruh kegiatan-kegiatan atau seluruh program pemerintah yang prorakyat kita dukung. Mana kala menyimpang dari aturan dan ketentuan yang ada, norma-norma hukum yang ada dan seterusnya, tentu kami menggunakan sikap sebagai penyeimbang," ujar pimpinan Komisi V DPR RI ini.
Lasarus menyebut PDIP tak di dalam pemerintahan tetapi mendukung program yang prorakyat. Lasarus menyebut partai akan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai arah partai.
"Yang kita bahas kemarin adalah kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tapi kita tidak ada dalam pemerintahan, seluruh program-program yang prorakyat kita dukung, yang program-program mungkin yang mungkin dalam tanda kutip kami anggap tidak terlalu memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan rakyat tentu kami akan melakukan kritisi-kritisi yang sifatnya membangun," imbuhnya. n jk, erc, wyn, rmc
Editor : Moch Ilham
