Bahlil Digoyang, Istana Belum Tahu

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang menjabat sejak 21 Agustus 2024, mulai diterpa isu keretakan.  Ia menekankan bahwa tidak ada isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.

Senin (4/8) Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Meutya Hafid menepis kabar tersebut.

Meutya Hafid menjelaskan, isu Munaslub ini disebarkan dan ditujukan memecah soliditas Partai Golkar yang saat ini tengah fokus mengawal pemerintahan Prabowo, baik di eksekutif maupun legislatif. Meutya mengatakan seluruh kader Golkar saat ini tengah fokus mengawal program Prabowo.

"Partai Golkar tengah fokus mengawal berbagai kebijakan dan program Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin seluruh program Bapak Presiden dapat berdampak langsung ke masyarakat serta tersampaikan dengan baik. Tidak ada rencana untuk mengadakan Munaslub," ujar Meutya kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

"Munculnya isu mengenai Munaslub dan isu lain yang beredar kemungkinan untuk memecah Partai Golkar yang tengah solid untuk mendukung dan mengawal program Presiden Prabowo Subianto di eksekutif maupun legislatif. Bahkan kami meyakini seluruh kader Partai Golkar di pusat sampai ke tingkat desa tengah fokus mengawal program-program Bapak Presiden yang berdampak positif bagi masyarakat," ujar Meutya yang juga Menteri Komunikasi Digital RI.

Munculnya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggantikan posisi Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, sudah dibahas dengan pihak Istana ditanggapi

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi. Ia mengaku belum mengetahui isu tersebut.

 

Nusron Dukung Kepemimpinan Bahlil

Bahlil  juga menampik isu adanya keretakan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?" ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (3/8).

Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar Nusron Wahid membantah tegas isu istana menyetujui penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar. Nusron juga menepis rumor dirinya terlibat dalam upaya penyelengaraan munaslub dan memastikan ia tetap mendukung kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Golkar.

Informasi yang tak memiliki sumber jelas itu juga menyebut restu disampaikan gamblang kepada Nusron Wahid, politikus Golkar yang juga Menteri ATR/Kepala BPN. Nusron dipanggil menghadap Hambalang dan Munaslub mengganti Bahlil dari kursi Golkar-1 digelar sebelum pergantian tahun. Isu tersebut pun dibantah dengan tegas Nusron Wahid.

Menanggapi hal itu, Nusron Wahid menegaskan tidak tahu menahu soal isu munaslub yang dikaitkan dengan dirinya.

 

Tak Ada Pembicaraan di Istana

Bahkan Nusron menegaskan, di Istana tidak pernah ada pembicaraan mengenai pergantian kursi ketua umum Partai Golkar.

"Sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya, atau kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub,” tegas Nusron.

Pada kesempatan berbeda, politikus senior Partai Golkar Nurdin Halid juga membantah adanya rencana munaslub.

"Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Itu isu murahan yang tidak perlu direspons. Isu Munaslub itu dikembangkan oleh orang-orang frustasi yang mencoba kasak-kusuk untuk meraih kekuasaan," kata Nurdin Halid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8).

Dia menegaskan fokus utama pembahasan yang melibatkan dirinya dan kelompok kerja di Golkar adalah persoalan-persoalan strategis yang menyentuh kepentingan rakyat, bukan konflik internal partai. Seperti, topik tentang pengentasan kemiskinan, bagaimana mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan bagaimana menyukseskan 3 juta rumah untuk rakyat miskin.

Sebelumnya, beredar isu adanya Munaslub Partai Golkar mencuat ke publik, disertai spekulasi nama Nusron Wahid ikut terlibat dalam komunikasi dengan Istana untuk menggulingkan kepemimpinan Partai Golkar saat ini. Istana disebut sudah merestui Ketua Umum Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia diganti.

 

Jika Munaslub Terealisasi

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, kondisi Golkar akan lebih baik jika Munaslub itu terealisasi.

“Lebih cepat lebih baik dengan pencopotan dan pemakzulan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Tanda-tanda Bahlil akan ditendang, salah satunya Prabowo no respect lagi berjabat tangan (dengan Bahlil) saat hendak ke luar negeri beberapa waktu lalu,” kata Jerry kepada RMOL, Kamis, (31/7).

Lanjut dia, Bahlil merupakan sosok yang paling setia ke Jokowi ketimbang dengan Prabowo.

“Dia (Bahlil) naik juga kan bukan secara resmi harusnya Munas Bulan Desember sebelum bulan tersebut dia sudah take over dari Airlangga Hartarto. Baru dia belum sempat duduk di posisi KSB bahkan pimpinan pusat hanya modal Bendahara DPD Papua sudah memegang Golkar,” jelasnya.

Sambung Jerry jika para sesepuh Golkar seperti Agung Laksono, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie dan Akbar Tanjung sudah setuju maka Munaslub pasti dilakukan waktu dekat.

“Saya pikir Bahlil bakal menjadi batu sandungan 2029 jika tak diganti. Tetap saja hatinya pada Jokowi walaupun suara kencangnya ke Prabowo. Dia tetap akan mendukung Gibran 2029 bersama PSI. Harusnya Golkar dipimpin oleh Ketum tegak lurus mendukung Prabowo dan kebijakannya,” beber dia.

Masih kata Jerry, kualitas Bahlil memimpin Golkar jauh dengan senior-senior sebelumnya di tangan Wahono, Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Harmoko, Sudharmono, Setya Novanto dan Airlangga Hartarto.

“Dari 12 Ketum partai berlambang beringin ini hanya Bahlil yang paling lemah, banyak bikin blunder dan gaduh, asbun (asal bunyi),” tandasnya.

Informasi yang diterima redaksi restu disampaikan gamblang kepada Nusron Wahid, politikus Golkar yang juga menteri ATR/Kepala BPN. Nusron dipanggil menghadap Hambalang dan Munaslub mengganti Bahlil dari kursi Golkar-1 digelar sebelum pergantian tahun. jk/erc/cr3/rmc

Berita Terbaru

Gerindra Unggul di Jatim, Ketua Fraksi Alvis Ingatkan Kader Tidak Terlena Sampai 2029

Gerindra Unggul di Jatim, Ketua Fraksi Alvis Ingatkan Kader Tidak Terlena Sampai 2029

Kamis, 03 Sep 2026 19:16 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 19:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Elektabilitas Partai Gerindra yang menempati posisi teratas dalam survei politik terbaru di Jawa Timur mendapat respons dari Ketua…

Trans Jatim Jadi Program Terpopuler Khofifah-Emil, Kepuasan Warga Capai 82,5 Persen

Trans Jatim Jadi Program Terpopuler Khofifah-Emil, Kepuasan Warga Capai 82,5 Persen

Kamis, 03 Sep 2026 19:13 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 19:13 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru kepuasan warga terhadap program-program Gubernur Jawa…

MGN Law Firm Pesimis, Tanpa Pengawasan Ketat Target PAD 1 Triliun Sulit Tercapai

MGN Law Firm Pesimis, Tanpa Pengawasan Ketat Target PAD 1 Triliun Sulit Tercapai

Kamis, 03 Sep 2026 17:34 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 17:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan -  Upaya Pemkab Lamongan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget mencapai Rp 1 Triliun, mendapat tanggapan …

Fraksi Golkar Kawal Program Prokesra Bank UMKM Berikan Subsidi Bunga Rp 19 Miliar

Fraksi Golkar Kawal Program Prokesra Bank UMKM Berikan Subsidi Bunga Rp 19 Miliar

Kamis, 03 Sep 2026 16:54 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 16:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menginisiasi agar Program Kredit Sejahtera (Prokesra) mendapat dukungan dalam Perubahan APBD (…

Manfaatkan Digitalisasi, Lamongan Optimis Target PAD Rp 1 Triliun Tercapai

Manfaatkan Digitalisasi, Lamongan Optimis Target PAD Rp 1 Triliun Tercapai

Kamis, 03 Sep 2026 16:16 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 16:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Inovasi kembali ditorehkan oleh Kabupaten Lamongan, salah satunya bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang…

Perubahan APBD 2026 Fokus Kebutuhan Prioritas

Perubahan APBD 2026 Fokus Kebutuhan Prioritas

Kamis, 03 Sep 2026 16:15 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 16:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026…