Usai Bikin Pernyataan Kontroversial, Sementara Rumah Adies Kadir Belum Dijarah
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengumumkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI.
Keputusan ini mulai berlaku pada Senin, 1 September 2025. Ini menyusul polemik yang muncul setelah pernyataan Adies mengenai kenaikan tunjangan anggota dewan.
"DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8).
Sarmuji menjelaskan, keputusan ini diambil setelah mencermati dinamika sosial dan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir.
Sarmuji menyebut keputusan ini dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.
"Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai GOLKAR, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).
Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demontrasi yang terjadi belakangan ini.
"Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Sarmuji.
Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu.
Rumah Adies Masih Aman Jarahan
Hingga Minggu (31/8) sudah ada sejumlah rumah pejabat anggota legislatif di Indonesia, dirusak dan dijarah massa pada Sabtu (31/8/2025).
Dicatat ada sejumlah nama yang dianggap memberi pernyataan kontroversial terkait polemik tunjangan DPR, seperti Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Saroni dan Adies Kadir.
Pascademonstrasi di Jakarta, Sejumlah Rumah Anggota DPR Hingga Sri Mulyani Dijarah Massa.
Ahmad Sahroni seorang Wakil Ketua Komisi III DPR RI, yang alami penjarahan rumah lebih dulu.
Ahmad Sahroni tersebar, doksing pun terus berlanjut terhadap pejabat-pejabat yang kerap flexing di media sosial.
Doksing, adalah sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik terhadap seseorang individu atau organisasi.
Rumah Eko Patrio, juga kena radar Doksing. Padahal, ia sudah meminta maaf usai rumah Sahroni digeruduk massa.
Juga Rumah Uya Kuya yang terletak di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur digeruduk pada Sabtu (30/8/2025) malam .
Termasuk rumah Ketua DPR RI Puan Maharani juga dikabarkan ikut jadi sasaran massa ikut digeruduk pada Minggu (31/8/2025) pagi.
Dalam video yang beredar tampak massa yang penuh emosi, teriak di depan kediaman Puan memanggil Ketua DPR RI itu untuk keluar.
Tak terkecuali rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dijarah oleh warga pada Minggu (31/8/2025) dini hari.
Massa mendatangi rumah Sri Mulyani pada pukul 01.40 WIB. Rumah yang terletak di Mandar Bintaro, Tangerang Selatan ikut dijarah warga.
Suasana mencekam meliputi sebuah rumah kontrakan di kawasan Bintaro, Minggu (31/8). Ratusan massa tak dikenal mendatangi dan menjarah rumah yang dikira milik artis sekaligus anggota DPR, Nafa Urbach.
Pantauan di lokasi, sejumlah barang berserakan di halaman. Lemari kayu, kulkas, hingga treadmill terlihat tergeletak. Bahkan, terpampang tulisan “rumah ini sudah dijarah” di depan pintu
Pernyataan Kontroversi Adies Kadir
Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini kompilasi pernyataan anggota DPR hingga pejabat RI yang menuai kontroversi belakangan ini.
"Saya kira make sense lah kalau Rp50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat (tunjangan perumahan) karena dapat rumah dinas," ujar Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, kepada wartawan, Selasa (19/8), dikutip dari detikNews.
Menurut Adies, tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan itu diberikan dengan memperhitungkan harga sewa kontrakan di sekitar Senayan sebesar Rp3 juta per bulan.
SebagaibWakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengatakan pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta dinilai masuk akal. Sebab, RJA untuk anggota DPR disebut sudah tidak layak huni.
Sebagai informasi, Gedung DPR tempat para wakil rakyat bekerja ini terletak di Kompleks Parlemen Republik Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 1, Senayan, Jakarta Pusat.
Lantas, mengapa tidak memilih alternatif lain yang jauh lebih terjangkau? Nah, menurut Adies, rupanya para anggota DPR kita ini tidak nyaman tinggal di kos-kosan,.
"Mereka rata-rata nggak nyaman (ngekos), jadi kontrak. Kalau kontrak rumah kalau daerah sini Rp40 sampai 50 jutaan juga. Mereka harus kontrak rumah jadi harus ada parkirnya untuk mobilnya. Garasi," katanya.
Adies Salah Hitung Tunjangan rumah
Tak hanya sampai di situ, Adies juga menjadi perbincangan hangat di media sosial karena salah hitung terkait tunjangan rumah. Namun, pernyataan tersebut sudah ia ralat.
Sebelumnya, Adies mengatakan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta dirasa kurang untuk menutupi biaya kos di sekitar kawasan Senayan. Ia menjelaskan, jika biaya kos Rp3 juta per bulan dikalikan dengan 26 hari kerja, maka totalnya menjadi Rp78 juta.
Bahkan, Adies menyebut anggota DPR justru harus mengocek kantong pribadi karena tunjangan tersebut tidak mencukupi. "Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan Rp3 juta per bulan, didapatkan Rp 50 juta per bulan. Kalau dikalikan 26 hari kerja, berarti Rp78 juta per bulan," ujar Adies.
Selain tunjangan rumah Rp50 juta yang dirasa tidak make sense, perhitungan Adies juga membuat netizen ramai berkomentar, salah satunya influencer pendidikan dan pakar matematika, Jerome Polin.
Pria tersebut menekankan pentingnya pembelajaran matematika untuk semua orang.
Adies Kadier Tidak Berempati
Pernyataan Adies Kadier selaku Wakil Ketua DPR RI, yang seharusnya mewakilkan keresahan dan aspirasi rakyat, dianggap tidak sejalan bahkan tidak berempati. Seperti diketahui, kondisi ekonomi masyarakat kini sedang tidak baik-baik saja. Tingkat pengangguran meningkat, badai PHK masih melanda, hingga masalah tekanan daya beli.
"Warga mendapatkan kesulitan dalam hal hal-hal mendasar, seperti kebutuhan pokok sehari-hari dan ada pajak yang dinaikkan, keputusan soal perumahan ini bukan keputusan yang patut," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha kepada BBC News Indonesia, Senin (18/8).
Permintaan MKD DPR RI
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI meminta para ketua umum partai politik (parpol) bersikap tegas terhadap kader mereka yang bermasalah di parlemen. Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, menegaskan penonaktifan anggota DPR bermasalah penting dilakukan untuk menjaga marwah lembaga legislatif.
"Kami minta ketua umum parpol untuk menonaktifkan anggota DPR yang bermasalah. Kalau sudah dinonaktifkan, artinya mereka tidak bisa lagi beraktivitas sebagai anggota DPR," kata Nazaruddin kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, status nonaktif bukan sekadar simbolik. Dia mengatakan para anggota yang dinonaktifkan tak akan mendapat fasilitas lagi.
"Dengan dinonaktifkan, otomatis mereka juga tidak bisa mendapatkan fasilitas ataupun tunjangan sebagai anggota DPR RI," ujarnya.
Sejauh ini, Partai NasDem sudah menonaktifkan kadernya yang bermasalah, seperti Sahroni dan Nafa Urbach. Namun di partai lain masih ada sejumlah nama yang dianggap memberi pernyataan kontroversial terkait polemik tunjangan DPR, seperti Eko Patrio, Uya Kuya, Sahroni dan Adies Kadir.
Adies Kadir Terancam Dipecat
Sosok Adies Kadir Anggota DPR RI juga terancam dipecat imbas pernyataannya soal tunjangan perumahan. Ia pun masuk daftar nama diusulkan dinonaktifkan sebagai Anggota DPR RI oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam.
Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.
Pernyataannya sempat menjadi sorotan karena menyebut tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan masuk akal.
Nazaruddin mengatakan, pernyataan sejumlah anggota DPR RI itu telah menyakiti hati masyarakat sehingga masuk kategori pelanggaran etik.
Praktis sejak itu politikus Partai Golkar Adies Kadir menjadi sorotan setelah terpilih sebagai Wakil Ketua DPR periode 2024-2029.
Sebelum ini, Adies sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar periode 2019-2024.
Saat ini, Adies Kadir melaporkan total harta kekayaannya sebesar Rp 11,1 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Juni 2024.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir dalam sebuah wawancara menyebut ada tunjangan beras untuk anggota DPR sebesar Rp 12 juta per bulan serta tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta.
Kritik Tajam ke Adies Kadir
Konten kreator politik Fathian Pujakesuma kembali melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir soal biaya kos-kosan anggota dewan yang disebut mencapai Rp 3 juta.
Menurut Fathian, ucapan Adies itu bukan sekadar salah hitung, melainkan salah konteks.
Ia menduga maksud yang sebenarnya adalah Rp 3 juta per hari, bukan per bulan.
“Maksudnya Rp 3 juta sehari, bukan sebulan. Jadi kalau dikali 26 hari kerja, ya sekitar Rp 78 juta. Nombok gitu maksudnya,” kata Fathian dalam sebuah video yang beredar, Minggu, 24 Agustus 2025.
Namun, yang lebih dipertanyakan, menurutnya, adalah jenis tempat tinggal apa yang bisa mencapai Rp 3 juta per hari.
Ia menyinggung bahwa harga tersebut sejajar dengan kamar hotel mewah di Jakarta, bukan kos-kosan.
“Kalau yang dia maksudkan kos Rp 3 juta sehari, itu kos-kosan macam apa? Kita cek Traveloka. Gedung DPR-MPR, tanggal 21–22, kamar untuk dua orang—dua orang dong, sama ani-ani. Itu ketemunya harga hotel bintang lima,” ucapnya.
Fathian lalu menyebut beberapa hotel ternama di Jakarta dengan tarif setara: Shangri-La Rp 2,3 juta, Hotel Mulia Rp 2,4 juta, Fairmont Rp 2,6 juta, dan Langham Rp 2,9 juta per malam.
Ia menambahkan, pernyataan Adies Kadir justru semakin menimbulkan pertanyaan publik terkait penggunaan anggaran.
“Akhirnya dibuatlah argumen-argumen tolol. Dia tahu lagi diketawain se-Indonesia, tahu dia. Tapi bodo amat. Yang penting karier aman, bos senang, kaya raya. Persetan rakyat,” kata Fathian
Adies Kadir selaku Wakil ketua DPR menyebutkan angka Rp50 juta per bulan adalah harga yang wajar.
Terlebih ia menyebutkan bahwa tempat tinggal di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta untuk harga paling murah yakni Rp3 juta per bulan.
Rp50 juta itu bukan hanya untuk rumah tapi untuk biaya asisten rumah tangga hingga sopir pribadi.
Adies Kadir menjadi sorotan setelah memberikan pernyataan soal gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang belakangan menuai polemik.
Pada Selasa (19/8/2025), Adies sempat membahas kenaikan tunjangan bagi anggota DPR, termasuk tunjangan rumah yang disebut mencapai Rp50 juta.
Adies mengatakan angka itu berdasarkan perhitungan biaya kos di sekitar Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan Rp3 juta per bulan. Didapatkan (tunjangan) Rp50 juta per bulan. Kalau Rp3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti Rp78 juta per bulan," urai dia, dilansir Kompas.com .
Adies mengatakan angka itu berdasarkan perhitungan biaya kos di sekitar Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat..
Penjelasan Adies itu lantas menjadi bulan-bulanan warganet, bahkan selebgram matematika, Jerome Polin.
Dalam unggahannya di Instagram @jeromepolin, Kamis (21/8/2025), Jerome menyoroti logika perhitungan Adies.
Ia bahkan membuat perhitungan berdasarkan penjelasan Adies itu.
Tunjangan rumah DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan masih jadi perbincangan warganet.
Setelah ramai di masyarakat karena kenaikkan tunjangan rumah DPR dianggap hanya pemborosan, padahal pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.
Sebagai informasi, DPR RI untuk periode 2024-2029 mendapatkan Rp50 juta per bulan.
Tunjangan ini diberikan, dengan alasan karena sejak tahun 2024 DPR tidak mendapatkan fasilitas rumah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
Dengan kenaikkan tunjangan ini, 1 anggota DPR RI bisa mendapatkan gaji mencapai Rp100 juta per bulan, setara dengan gaji Rp3 juta per hari.
Pernyataan Kontroversial Wakil Ketua DPR Adies Kadir
Ikut menanggapi persoalan tunjangan rumah, Adies Kadir selaku Wakil ketua DPR menyebutkan angka Rp50 juta per bulan adalah harga yang wajar.
Terlebih ia menyebutkan bahwa tempat tinggal di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta untuk harga paling murah yakni Rp3 juta per bulan.
Rp50 juta itu bukan hanya untuk rumah tapi untuk biaya asisten rumah tangga hingga sopir pribadi.
Lebih lanjut, ia mulai menghitung dengan matematika dasar yang salah, yakni dengan membandingkan harga kos Rp3 juta dikalikan dengan 26 hari kerja dan mendapatkan total Rp78 juta per bulan.
"Kalau kita Rp3 juta kalikan 26 hari berarti Rp78 juta per bulan, padahal cuman dapat Rp50 juta," pungkasnya.
Dengan percaya diri Adies Kadir menyebutkan DPR RI masih nombok karena hanya mendapat Rp50 juta.
"jadi masih nombok lagi," ujarnya.
Sontak pernyataan ini menjadi sorotan warganet karena hitungan matematika dasar sebagai Wakil Ketua DPR pun tidak bisa.
"lah kok di kali 26 hari kerja, ngitung aja ga bisa pak," tulisan akun @drst*
Nazaruddin menegaskan MKD akan terus mendorong ketua umum parpol mengambil sikap tegas demi menjaga integritas DPR. "Kalau tidak ada langkah dari parpol, masyarakat bisa menilai DPR ini lembaga yang tidak serius menjaga kehormatannya," tutupnya. n erc/jk/lit/rmc
Editor : Moch Ilham
