Anggota DPR, Dapat Pensiun, tak Layak

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

MK Diminta Hapus, Sebab Bebani APBN Rp 226 miliar dan Rugikan Wajib Pajak

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dua warga bernama Lita Linggayani Gading dan Syamsul Jahidin mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang nomor 12 tahun 1980 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya meminta agar MK menghapus uang pensiun bagi Anggota DPR. Dianggap tak layak. Alasannya cuma kerja lima tahun.

Dilihat dari situs MK, Rabu (1/10/2025), pemohon mengajukan gugatan terhadap pasal 1 a, pasal 1 f, dan pasal 12 UU nomor 12/1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Dalam gugatannya, pemohon mempersoalkan status Anggota DPR sebagai anggota Lembaga Tinggi Negara sehingga berhak mendapatkan uang pensiun setelah tak menjabat lagi. Pemohon mengatakan aturan yang ada membuat anggota DPR bisa mendapat pensiun seumur hidup meski hanya duduk di kursi DPR selama satu periode atau 5 tahun.

Dengan perhitungan rata-rata sejak UU 12/1980 diundangkan, pemohon menyebut ada 5.175 orang mantan anggota DPR hingga 2025 yang menjadi penerima manfaat pensiun, dengan total beban APBN sebesar Rp226 miliar.

Pemohon menilai hak pensiun DPR merugikan mereka sebagai wajib pajak karena uang pajak digunakan untuk membayar manfaat tersebut.

"Tidak seperti pekerja biasa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia tetap berhak atas uang pensiun meski hanya menjabat satu periode alias lima tahun. Hak ini dijamin UU nomor 12 tahun 1980," ujar pemohon perkara nomor 176/PUU-XXIII/2025 ini.

Pemohon mengatakan besaran pensiun pokok dihitung 1�ri dasar pensiun untuk tiap bulan masa jabatan. Menurut pemohon, ada pula Surat Menkeu nomor S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 yang menyebut pensiun DPR besarannya sekitar 60�ri gaji pokok.

Selain uang pensiun bulanan, katanya, Anggota DPR juga berhak mendapat tunjangan hari tua (THT) Rp 15 juta yang dibayarkan sekali. Dia membandingkan sistem pensiun untuk Anggota DPR itu dengan para pekerja di bidang lain.

"Rakyat biasa harus menabung lewat BPJS Ketenagakerjaan atau program pensiun lain yang penuh syarat, anggota DPR justru mendapat pensiun seumur hidup hanya dengan sekali duduk di kursi parlemen," ujarnya.

Pemohon juga membandingkannya dengan syarat penerima pensiun pada lembaga lain. Pemohon menyebut hakim di Mahkamah Agung, ASN, Anggota TNI, Anggota Polri dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan baru berhak mendapat pensiun setelah masa kerja 10 hingga 35 tahun.

Pemohon juga membuat perhitungan penerima pensiun anggota DPR dengan cara menghitung rata-rata sejak UU 12/1980 diundangkan. Dia menyebut ada 5.175 orang yang merupakan Anggota DPR RI sejak 1980 hingga 2025 yang menjadi penerima manfaat pensiun.

"Total beban APBN: Rp 226.015.434.000 (Rp 226 miliar)," ujarnya.

Pemohon merasa dirugikan dengan hal tersebut. Menurut pemohon, mereka rugi karena uang pajaknya digunakan membayar pensiun itu.

Berikut petitum para pemohon:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan pasal 1 huruf a UU 12/1980 bertentangan bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 'Lembaga Tinggi Negara adalah Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden

3. Menyatakan pasal 1 huruf f UU 12/1980 bertentangan bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 'Anggota Lembaga Tinggi Negara adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Hakim Mahkamah Agung'

4. Menyatakan pasal 12 ayat 1 UU 12/1980 bertentangan bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 'Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, tidak termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun'

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya. n jk/erc/rmc

Berita Terbaru

Pemkot Mojokerto Perluas Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Pemkot Mojokerto Perluas Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 16:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 16:31 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto- Pemerintah Kota Mojokerto memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas, salah satunya melalui pelatihan keterampilan …

Harga Daging Ayam di Pasar Sidoharjo Lamongan Meroket Jelang Nataru 2026/2027

Harga Daging Ayam di Pasar Sidoharjo Lamongan Meroket Jelang Nataru 2026/2027

Selasa, 17 Nov 2026 15:45 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 15:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, sejumlah komoditas bahan pokok di Pasar Sidoharjo, Kabupaten Lamongan,…

Aipda Bagus Setyawan, Go International Presentasikan Penelitian di Forum APMAA 2026 Jepang

Aipda Bagus Setyawan, Go International Presentasikan Penelitian di Forum APMAA 2026 Jepang

Selasa, 17 Nov 2026 14:56 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 14:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Anggota Polres Blitar Polda Jatim Aipda Bagus Setyawan SE.MM.M.AK, terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi personel guna…

KAI Daop 7 Madiun Gelar Pemeriksaan Kesehatan Akhir 120 Peserta Seleksi Rekrutmen Karyawan

KAI Daop 7 Madiun Gelar Pemeriksaan Kesehatan Akhir 120 Peserta Seleksi Rekrutmen Karyawan

Selasa, 17 Nov 2026 14:53 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemeriksaan kelanjutan calon Karyawan PT KAI, kali ini gelar tes kesehatan akhir yang di ilaksanakan oleh Tim Kesehatan Da…

Warga Ngawi Digegerkan Adanya Penemuan Kerangka Manusia di Hutan Jati

Warga Ngawi Digegerkan Adanya Penemuan Kerangka Manusia di Hutan Jati

Selasa, 17 Nov 2026 14:48 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 14:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ngawi - Warga Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, baru-baru ini digegerkan oleh penemuan kerangka manusia di aliran sungai…

Ajukan Usulan Rp4 Miliar, Pemkab Siap Relokasi Pedagang Pasar Sayur Magetan

Ajukan Usulan Rp4 Miliar, Pemkab Siap Relokasi Pedagang Pasar Sayur Magetan

Selasa, 17 Nov 2026 14:42 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 14:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Dalam rangka pemindahan pedagang Pasar Sayur Magetan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan mengajukan usulan anggaran sebesar Rp4…