Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PPPA, Turun Tangan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sejak ditemukan seorang pelajar SMPN 19 Tangsel inisial MH (13) menjadi korban perundungan hingga mengalami luka fisik dan trauma serius,
Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terkait kasus bullying siswa sekolah agar segera diatasi. Siswa itu meninggal usai sepekan menjalani perawatan di rumah sakit.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, juga mengecam kasus bullying yang terjadi di SMPN 19 Tangsel. Arifah meminta kasus tersebut harus diusut tuntas. Arifah meminta kasus tersebut harus diusut tuntas.
"Kami mengecam keras kasus perundungan di SMPN 19 Tangerang Selatan yang berakibat meninggalnya adik MH yang masih duduk di kelas VII," kata Arifah dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).
"Perundungan terus terjadi atas anak-anak kita dan hal ini tidak bisa dibiarkan dan kasus ini harus diusut tuntas secara transparan," sambungnya.
Ajak Cegah Perundungan
Arifah mengatakan sekolah harus menjadi ruang aman. Dia mengatakan setiap pihak bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani perundungan.
"Kami berharap tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Ini membutuhkan kerja sama keluarga, sekolah, dan masyarakat agar perundungan tidak kembali terjadi," ujarnya.
Arifah pun menyampaikan duka citanya kepada keluarga korban. Dia memastikan pemerintah akan memberikan pendampingan penuh bagi keluarga korban.
"Kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya korban. Sejak awal, KemenPPPA telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan dan Dinas PPPA terkait. Hari ini kami hadir untuk memberikan penguatan kepada keluarga," tuturnya.
Kepala MH Dipukul Bangku
Informasi dari keluarga menyebut MH mulai mengalami perundungan sejak masa MPLS.
Kakaknya, Rizky, menyatakan adiknya pernah beberapa kali menjadi sasaran kekerasan teman sekelas. Kondisi korban memburuk dalam dua bulan terakhir: tubuhnya melemah, berat badannya turun drastis, dan ia tak lagi mampu beraktivitas normal. Puncak kekerasan terjadi pada 20 Oktober, saat kepala MH dipukul menggunakan bangku.
“Sejak masa MPLS, yang paling parah kemarin 20 Oktober yang dipukul kepalanya pakai kursi,” ujar Rizky.
Kematian ini memantik respons keras dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Kegagalan Kepemimpinan Sekolah
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, menilai kasus ini menunjukkan kegagalan kepemimpinan di tingkat sekolah. Menurutnya, kepala sekolah harus mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral karena tak mampu menjamin keselamatan peserta didik.
“Jika ada anak yang menjadi korban kekerasan sampai kehilangan nyawa, itu bukan sekadar kelalaian. Itu kegagalan kepemimpinan. Kepala sekolah harus punya sense of crisis dan mengambil tanggung jawab moral, termasuk mengundurkan diri,” kata Ubaid.
JPPI menilai ada pembiaran sistematis. Kekerasan yang diduga terjadi sejak Juli, namun baru ditangani setelah kondisi korban memburuk, menunjukkan lemahnya pengawasan sekolah dan dinas pendidikan. Situasi ini diperparah dengan mandeknya kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Selama ini kinerja Satgas tidak jelas. Anggotanya menerima fasilitas dan anggaran, tetapi hasil kerjanya tidak terlihat. Kasus-kasus kekerasan justru meningkat. Tidak boleh lagi ada pejabat yang makan gaji buta dalam isu keselamatan anak,” tegasnya. n jk/in/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
