SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menjelang libur akhir tahun 2025, wisata mangrove di Surabaya seharusnya menjadi primadona destinasi wisata keluarga. Dan mampu mendongkrak PAD (Pendapan Asli Daerah) d penghujung tahun 2025.
Dengan tiga lokasi utama yakni Kebun Raya Mangrove Surabaya Wonorejo, Gunung Anyar, dan Medokan Sawah yang diresmikan sebagai Kebun Raya Mangrove Surabaya sejak Juli 2023.
Kawasan seluas 34 hektar ini diklaim sebagai satu-satunya kebun raya mangrove di Indonesia. Namun, di balik klaim kebanggaan tersebut, realitas di lapangan justru menunjukkan pengelolaan yang jauh dari optimal.
Salah satu masalah krusial yang kerap dikeluhkan pengunjung adalah minimnya akses transportasi umum menuju kawasan wisata mangrove. Lokasi yang tersebar di Wonorejo, Gunung Anyar, dan Medokan Sawah memaksa pengunjung untuk mengandalkan kendaraan pribadi atau transportasi online.
"Selama perjalanan tidak ada penunjuk arah, hanya penunjuk arah bozem Wonorejo yang saya lihat. Ya tanya orang-orang sambil nge-maps khawatir kesasar," ungkap Maria seorang pengunjung perempuan bersama keluarganya mengendarai sepeda motor matic ini.
Kebun Raya Mangrove yang baru saja diresmikan dua tahun lalu tersebut, tidak ada jalur angkutan umum yang memadai, membuat wisata yang seharusnya inklusif justru eksklusif bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan.
Penelitian yang dilakukan pada 2020 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya mengidentifikasi beberapa faktor penghambat pengembangan ekowisata mangrove, di antaranya:
- Tidak adanya transportasi umum yang terjangkau menuju lokasi
- Kurangnya koordinasi antar instansi terkait fasilitas dan papan penunjuk lokasi.
- Pengembangan Lingkungan Sekitar yang Belum Optimal
Lima tahun kemudian, di penghujung 2025, mayoritas masalah ini masih belum terselesaikan. Strategi pengembangan yang disusun tahun 2025 pun terkesan hanya di atas kertas: konsep natural resources, perluasan jogging track, dan sentra wisata kuliner masih jauh dari harapan. Arya juga menyampaikan hal yang sama.
"Sentra kulinernya hanya tulisannya saja, tadi haus rencananya mau beli minum eh sepi. Hanya tinggal lapak dan meja kursinya saja. Next kalau kesini harus bawa bekal mas, itupun kalau kesini lagi jika seperti ini kondisinya," jlentreh pengunjung yang bersama pasangannya ini sambil tersenyum kecut.
Fasilitas yang ada saat ini masih berkutat pada hal-hal mendasar seperti toilet umum, musala sederhana, dan area parkir seadanya.
Di balik keindahan hutan bakau yang disulap menjadi wisata, tersimpan konflik laten antara kepentingan konservasi dan ekonomi. Data dari Universitas Airlangga mengungkapkan bahwa sekitar 40% atau 400 hektar hutan bakau di kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) masih dalam kondisi rusak. Garis pantai bakau yang dahulu mencapai 29,8 km kini hanya tersisa 8,7 km dengan ketebalan tidak lebih dari 50 meter. Bandingkan dengan kondisi tahun 1990-an, di mana ketebalan hutan bakau bisa lebih dari 50 meter.
Salah satu penyebab kerusakan adalah konversi lahan mangrove menjadi tambak akuakultur oleh masyarakat yang telah memiliki lahan sejak lama. Konflik kepemilikan lahan antara pemerintah daerah dan masyarakat ini belum menemukan titik temu yang adil. Pemerintah menuntut konservasi, namun enggan memberikan kompensasi yang layak atas hilangnya mata pencaharian warga.
Ironisnya, di tengah gencarnya promosi wisata mangrove, tingkat keberhasilan penanaman bakau masih rendah. Data BRIN dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya mencatat 5-10% tanaman bakau yang ditanam justru mati akibat waktu tanam yang tidak tepat, jenis tanaman yang tidak sesuai lokasi, dan yang paling memprihatinkan: sampah plastik yang menutup akar sehingga menghambat pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan konservasi masih jauh dari profesional
Kritik tajam datang dari Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, yang menilai sektor pariwisata Kota Surabaya, termasuk wisata mangrove, "berjalan di tempat tanpa terobosan berarti" di tengah tekanan fiskal yang semakin berat. Dalam konteks Kebun Binatang Surabaya yang hingga kini belum memiliki direktur utama definitif, Yona mengkritik keras pola pengelolaan setengah hati yang juga terlihat di berbagai aset wisata lainnya.
"Dana dari pusat turun berkurang, APBD tertekan. Kalau pariwisata tetap dikelola tanpa visi dan keberanian berinovasi, jangan heran kalau PAD stagnan," ujar politisi Gerindra tersebut tegas.
Kritik serupa juga menyasar wisata mangrove yang meskipun digadang-gadang sebagai satu-satunya kebun raya mangrove di Indonesia, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim. Hingga pertengahan 2024, rata-rata pengunjung Kebun Raya Mangrove hanya mencapai enam ribu orang per bulan. Angka ini jauh dari potensi sebenarnya mengingat Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai jutaan jiwa.
Fasilitas Minimalis di Era Digital
Di era di mana wisatawan menginginkan pengalaman yang Instagramable dan serba canggih, fasilitas yang ditawarkan wisata mangrove Surabaya terkesan ketinggalan zaman. Meski terdapat spot foto dengan frame bambu dan menara pandang setinggi 12 meter, namun konsep wisata edukasi yang diusung masih terasa kaku dan kurang interaktif.
Jogging track yang terbuat dari bambu dan kayu memang menawarkan pengalaman dekat dengan alam, namun perawatannya kerap terabaikan. Wisata perahu yang menjadi daya tarik utama pun masih terbatas dengan kapasitas dan jadwal yang tidak fleksibel. Sentra wisata kuliner yang dijanjikan dalam strategi pengembangan 2025 hingga kini belum terwujud secara maksimal. Pengunjung hanya menemukan lapak dan meja kursi yang kosong di sentra kuliner kebun raya mangrove, tanpa konsep yang jelas.
Yang lebih memprihatinkan, promosi wisata mangrove hanya mengandalkan media sosial Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya yang jangkauannya terbatas. Tidak ada kampanye masif atau kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.
Padahal, konsep ekowisata mangrove sebenarnya memiliki daya tarik global jika dikemas dengan baik. Bayangkan, jika ada keterlibatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Association of The Indonesian Tours and Travels Agencies (ASITA) dalam pengembangannya. Wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang sebelumnya hanya sekedar menginap di hotel jadi tertarik karena penawaran paket wisata di Surabaya, menarik bukan?. PAD Surabaya meningkat, tak perlu lagi berhutang!
Solusi: Apa yang Harus Dilakukan?
Momentum libur akhir tahun seharusnya menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk segera mengambil langkah tegas. Beberapa solusi konkret yang perlu segera diimplementasikan:
1. Akses Transportasi
Segera buka jalur angkutan umum khusus atau integrasikan dengan sistem transportasi publik Surabaya. Kolaborasi dengan penyedia transportasi online untuk memberikan tarif khusus bagi pengunjung wisata mangrove juga perlu dipertimbangkan.
2. Profesionalisme Pengelolaan
Tunjuk pengelola profesional yang berpengalaman di bidang wisata. Jangan lagi mengandalkan pola pengelolaan birokratis yang kaku. Berikan otonomi pengelolaan dengan target kinerja yang jelas dan terukur.
3. Resolusi Konflik Lahan
Segera selesaikan konflik kepemilikan lahan dengan memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat atau libatkan mereka dalam pengelolaan wisata. Model community-based tourism bisa menjadi solusi win-win.
4. Upgrade Fasilitas
Wujudkan sentra wisata kuliner dengan konsep modern namun tetap ramah lingkungan. Tambahkan fasilitas interaktif seperti pusat edukasi mangrove dengan teknologi augmented reality (penggabungan elemen digital: gambar, video, model 3D dengan dunia nyata secara real-time), watersport activities, dan paket wisata terintegrasi dengan destinasi lain di Surabaya Timur.
5. Kampanye Masif
Lakukan kampanye pariwisata yang agresif dengan melibatkan influencer, travel blogger, dan media online. Manfaatkan momentum event-event besar di Surabaya untuk mempromosikan wisata mangrove sebagai paket lengkap wisata alam, edukasi, dan kuliner.
Kesimpulan: Jangan Sia-siakan Potensi Luar Biasa
Wisata mangrove Surabaya memiliki potensi luar biasa untuk menjadi ikon pariwisata nasional bahkan internasional. Sebagai satu-satunya kebun raya mangrove di Indonesia dengan luas 34 hektar, kawasan ini seharusnya menjadi kebanggaan Surabaya dan kontributor signifikan bagi PAD.
Namun, tanpa keberanian untuk berinovasi dan mengelola secara profesional, wisata mangrove akan terus menjadi aset yang tidur. Di tengah kompetisi pariwisata yang semakin ketat, Surabaya tidak bisa lagi berpuas diri dengan status quo. Momentum libur akhir tahun 2025 ini seharusnya menjadi titik balik: apakah Pemkot Surabaya serius menggarap potensi wisata mangrove, atau membiarkannya terus "berjalan di tempat"?
Keputusan ada di tangan Pemerintah Kota Surabaya. Warga dan wisatawan menunggu. Alq
Editor : Desy Ayu
