Bentuk Pansus, DPRD Kota Probolinggo Ungkap Fakta Kasus PTT di RSUD Moh Saleh

Tampak Rapat Paripurna DPRD Bentuk Pansus. SP/KURNIAWAN L

SURABAYAPAGI.COM, Probolinggo - Wakil Ketua DPRD kota Probolinggo Nasution katakan, berangkat dari surat terbuka LSM yang ditujukan kepada beberapa pihak salah satunya Presiden RI, disikapi untuk bentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT) di RSUD Mohamad Saleh.

Melalui Rapat Paripurna yang digelar DPRD kota Probolinggo, Sabtu (5/2). Dibentuk Pansus untuk mengungkap fakta masalah PTT di RSUD Mohamad Saleh. Semua anggota rapat menyetujui dan langsung bekerja.

Berikut hasil pemilihan Ketua, Wakil dan anggota Pansus, Saifudin Anggota FKB terpilih sebagai ketua pansus. Sedangkan wakil ketuanya dari Fraksi PKS-Demokrat, Heru Istiadi. Serta tujuh anggota lainnya, Eko Purwanto (FKB), Andre Purwanto (PDIP), Supriyanto (PDIP), Abdus Syukur (Golkar), Cahyono (Gerindra), Sibro Malesi (NasDem), dan Zainul Fathoni (PPP).

Ketua DPRD Abdul Mujib menyampaikan, pansus ini memang dalam rangka sebagai kepanjangan fungsi pengawasan DPRD, untuk sikapi masalah pemberhentian PTT tidak lagi di kontrak RSUD.

Setelah itu, muncul aliansi LSM kota Probolinggo sebagai rentetan masalah ini, bersurat ke Presiden RI, karena ada dugaan indikasi KKN dari sekian karyawan ada bayar sejumlah uang nominal 30-50jt.

"Ada indikasi KKN maka dari itu dibentuk Pansus. 128 PTT nanti juga akan didalami, akan dimintai keterangan,  seperti apa dan tahun berapa masuknya. Pansus ini dibentuk bukan dalam rangka menghakimi, tapi bongkar fakta, nanti pansus akan menghasilkan rekomendasi dan akan d tindak lanjuti DPRD sebagai rekomendasi," jelasnya

Harapan biar terbuka terang benderang terutama yang ada di surat aliansi LSM untuk membuktikan, sebagai langkah awal Pansus akan dilakukan pemanggilan siapapun terkait ini, pungkas Mujib. wan