SURABAYAPAGI.COM, Probolinggo - Wakil Ketua DPRD kota Probolinggo Nasution katakan, berangkat dari surat terbuka LSM yang ditujukan kepada beberapa pihak salah satunya Presiden RI, disikapi untuk bentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT) di RSUD Mohamad Saleh.
Melalui Rapat Paripurna yang digelar DPRD kota Probolinggo, Sabtu (5/2). Dibentuk Pansus untuk mengungkap fakta masalah PTT di RSUD Mohamad Saleh. Semua anggota rapat menyetujui dan langsung bekerja.
Baca Juga: Gerakan Gotku Resik di Probolinggo Digencarkan
Berikut hasil pemilihan Ketua, Wakil dan anggota Pansus, Saifudin Anggota FKB terpilih sebagai ketua pansus. Sedangkan wakil ketuanya dari Fraksi PKS-Demokrat, Heru Istiadi. Serta tujuh anggota lainnya, Eko Purwanto (FKB), Andre Purwanto (PDIP), Supriyanto (PDIP), Abdus Syukur (Golkar), Cahyono (Gerindra), Sibro Malesi (NasDem), dan Zainul Fathoni (PPP).
Ketua DPRD Abdul Mujib menyampaikan, pansus ini memang dalam rangka sebagai kepanjangan fungsi pengawasan DPRD, untuk sikapi masalah pemberhentian PTT tidak lagi di kontrak RSUD.
Baca Juga: 1000 Pohon Mangga Manalagi akan Ditanam di Kawasan Kota Probolinggo
Setelah itu, muncul aliansi LSM kota Probolinggo sebagai rentetan masalah ini, bersurat ke Presiden RI, karena ada dugaan indikasi KKN dari sekian karyawan ada bayar sejumlah uang nominal 30-50jt.
"Ada indikasi KKN maka dari itu dibentuk Pansus. 128 PTT nanti juga akan didalami, akan dimintai keterangan, seperti apa dan tahun berapa masuknya. Pansus ini dibentuk bukan dalam rangka menghakimi, tapi bongkar fakta, nanti pansus akan menghasilkan rekomendasi dan akan d tindak lanjuti DPRD sebagai rekomendasi," jelasnya
Baca Juga: BPBD Probolinggo Salurkan Bantuan untuk Korban Rumah Roboh
Harapan biar terbuka terang benderang terutama yang ada di surat aliansi LSM untuk membuktikan, sebagai langkah awal Pansus akan dilakukan pemanggilan siapapun terkait ini, pungkas Mujib. wan
Editor : Moch Ilham
