SURABAYAPAGI.COM, Banyuwangi - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) digelar secara serempak se-Kabupaten Banyuwangi yang dipusatkan di Kecamatan Kabat pada Senin (20/2/2023).
Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan diikuti berbagai partisipan yang tersebar di 25 Kecamatan baik secara luring maupun laring. Adapun partisipan acara tersebut terdiri dari anggota DPRD Banyuwangi, kepala desa, OPD, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, tokoh agama serta tokoh masyarakat.
Baca Juga: Polisi Menetapkan 5 Orang Sebagai Tersangka
Dalam sambutannya, Ipuk menegaskan tema pembangunan pada 2024 mengacu pada penguatan ekonomi.
"Perlu diketahui bersama, bahwa tema pembangunan ke depan adalah menguatkan ketahanan ekonomi dengan menjaga stabilitas sosial dan infrastruktur terintegrasi melalui kolaborasi, inovasi dan transformasi," kata Ipuk, Senin (20/2/2023).
Ipuk mengatakan bahwa tema besar tersebut telah dirinci ke dalam sebelas sub tema.
"Dari tema besar tersebut, sesuai dengan arahan presiden dan juga RPJMD, kami rinci menjadi sebelas sub-tema," terangnya.
Sub tema yang pertama, Ipuk memfokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan bisa mencapai zero persen pada 2024.
"Pada tahun lalu, data kemiskinan kita berada di angka 7,51 persen. Beberapa di antaranya masih menyisakan kemiskinan yang ekstrem, yang angkanya 0,99 persen di 2022. Seperti di Kalibaru, Kabat dan Kalipuro. Tahun depan ini harus tuntas," ujarnya.
Penangan stunting juga tak luput dari fokus pembangunan tahun depan. Pada bulan timbang Agustus 2022 terdapat 3,95 persen atau setara 2.704 jumlah balita stunting di Banyuwangi. Persentase terbanyak terdapat di Kecamatan Cluring, Wongsorejo, dan Giri.
"Pada tahun ini, kita alokasikan Rp 7 miliar untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil resiko tinggi. Sehingga diharapkan tahun berikutnya tidak ada penambahan stunting dan yang terlanjut dapat ditekan semaksimal mungkin," jelasnya.
Baca Juga: Bupati Banyuwangi Halalbihalal Bersama Penyandang Disabilitas
Di samping itu, infrastruktur juga tidak terlepas dari proses pembangunan ke depan. Utamanya, infrastruktur yang berkaitan dengan layanan dasar dan distribusi logistik. Panjang jalan di Banyuwangi mencapai 2.771,26 km, dengan kondisi jalan yang mantap sekitar 77,42 persen.
"Artinya, masih ada sekitar 22,58 persen atau 625,75 km kondisi jalan yang harus diperbaiki. Tentu, ini secara bertahap akan kita selesaikan berdasarkan skala prioritas kemendesakannya," tuturnya.
Beberapa hal lain yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi juga menjadi fokus. Di antaranya tentang kemudahan izin investasi; menjaga ekosistem pelaku ekonomi pertanian, pariwisata dan UMKM; penguatan produk industri olahan yang berpotensi ekspor; dan perluasan kerjasama internasional untuk pengembangan pasar.
"Ini kita akan upayakan semaksimal mungkin agar kesejahteraan masyarakat Banyuwangi benar-benar terwujud," ucapnya.
Selain itu, daya saing Sumber Daya Manusia serta penguatan modal sosial untuk mewujudkan kondusivitas investasi, sosial dan politik juga menjadi fokus pula.
Baca Juga: Bupati Banyuwangi Sidak MPP Pasca Libur Lebaran
"Apalagi tahun depan, kita akan memasuki tahun politik. Mulai dari Pilpres, Pileg hingga Pilkada," tuturnya.
Guna mencapai semua itu, lanjut Ipuk, pembangunan juga akan difokuskan pada pengembangan layanan berbasis nonstop services serta transformasi digital hingga ke desa.
"Jika pelayanan publik tidak optimal, sudah tentu apa yang direncanakan di atas akan sulit terwujud. Sehingga pelayanan birokrasi ini harus diperbaiki dengan berbasis digitalisasi," terangnya.
Menurut Ipuk, semua hal tersebut akan tercapai dengan semangat kolaborasi dan inovasi semua pihak.
"Tangan pemerintah saja tidak akan cukup untuk menanganinya. Perlu kolaborasi dan inovasi seluruh masyarakat. Baik dari eksekutif, legislatif maupun stakeholder lainnya," tandasnya. bny
Editor : Redaksi
