SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Akal sehat manusia mesti bisa menjunjung prinsip simbiosis mutualisme. Termasuk hubungan buruh dan pengusaha mesti harus didasari hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.
Apalagi bahas tentang upah kerja, mesti ada kesadaran hukum mengacu pada masalah sosial Ketenagakerjaan yaitu saat perusahaan dan buruh sama-sama dilanda pandemi covid-19.
Baca Juga: KPU Surabaya Paparkan Seleksi Calon Panitia Pemilihan Gubernur dan Walikota Tahun 2024
Maka itu, dalam situasi sulit secara nasional dan dunia seperti saat ini, bila ada permasalahan buruh dan perusahaan, sebaiknya diselesaikan di Lembaga Kerjasama Tripartit. Bukan sedikit sedikit demo.
Menyerap UU Ketenagakerjaan , hubungan pekerja dan pengusaha pada hakikatnya berkaitan mitra kerja. Buruh dan pengusaha mestinya bersinergi. Bukan seperti Tom and Jerry, persaingan.
Nah berdasarkan hukum ketenagakerjaan, buruh dan perusahaan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.
Intinya buruh berhak menerima upah yang layak dan manusiawi untuk kesejahtraan. Sebaliknya pengusaha berharap membuat pengeluaran upah kerja yang kecil (efisien) dengan hasil kerja maksimal ( efektif).
Pesan positifnya, buruh mesti menempatkan para pengusaha yang sudah berinvestasi dan menyediakan lapangan kerja sebagai mitra berproduksi untuk kemaslatan kastemer (masyarakat).
***
Saya juga heran ada apa buruh saat pandemi demo menuntut kenaikan UMR.? Apa buruh, katakan serikat pekerja tidak dengar ratusan industri kecil dan menegah ( IKM) gulung tikar?
Di Bali, selama pandemi, sejumlah pengusaha hotel dikabarkan bangkrut akibat pandemi Covid-19.
Hal itu terjadi karena biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pemasukan yang didapatkan.
Bahkan, dari laporan yang diterima PHRI hingga saat ini ada sebanyak 60 hotel yang telah dijual pemiliknya. Pendeknya, Pandemi Covid-19 telah menelan banyak korban dari sektor usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ). Hasil survei Asian Development Bank (ADB) menyebutkan, sekitar 50% UMKM di Indonesia terpaksa menutup usahanya akibat dampak pandemi Covid-19.
Menurut Ketua Bidang UKM IKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla, sekitar 30 juta UMKM di dalam negeri gulung tikar. Itu akibat dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Sedang Ketua Asosiasi Penghantar Nikotin Elektrik (Appnindo) Roy Lefrans, menyatakan terdampak penurunan daya beli selama pandemi, industri HPTL telah menanggung beban pungutan cukai yang cukup tinggi.
Baca Juga: Gibran Absen di Otoda 2024 Surabaya, Mendagri Tito Bocorkan Alasannya
Dan akibat pandemi, saat ini banyak toko pengecer HPTL yang gulung tikar akibat berkurangnya kunjungan konsumen.
Sementara Pengusaha mebel di Lumajang juga beralih membuat miniatur truk berbahan limbah kayu. Ini terjadi selama pandemi COVID-19.
Waktu itu omzet usaha mebel turun drastis hingga 80 persen di tahun 2020. Ia pun akhirnya beralih membuat miniatur truk dengan memanfaatkan kayu limbah mebel.
Sementara menurut perhitungan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, jumlah PHK akibat PPKM Darurat yang diperpanjang bisa mencapai 30 persen dari seluruh pegawai mal. Itu artinya, sebanyak 84 ribu pekerja mal terancam dipecat . Padahal Jumlah karyawan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia ada sekitar 280 ribu orang (tidak termasuk karyawan penyewa/tenant ). Potensi yang dirumahkan atau terkena PHK sekitar 30 persen.
Dari aspek pendapatan, saat perpanjangan PPKM Darurat seluruh pengusaha mal merugi lebih dari Rp5 triliun.
Baca Juga: SK Kwarda Jatim Terbit, Semangat Baru Bagi Pramuka Jawa Timur
Ini fakta. Apakah buruh buruh yang akan mengancam mogok kerja, sudahkah memikirkan dampak sosial dan finansialnya?
Kita tahu bangsa Indonesia terkenal dengan ciri khasnya yaitu gotong royong. Di dalamnya ada empati , yaitu kemampuan memahami dan merasakan perasaan dan situasi orang lain. Apakah pimpinan serikat buruh yang mau demo sudahkah mempelajari pemikiran Daniel Goleman, tokoh yang mencetuskan istilah “Kecerdasan Emosional”. Daniel mengidentifikasikan tiga jenis empati. Yang pertama adalah empati kognitif, yang berasal dari upaya untuk memahami sudut pandang orang lain. Yang kedua adalah empati sosial, kemampuan mengaitkan perasaan orang lain atau memahami bagaimana perasaan orang lain. Yang terakhir dan terpenting adalah kemampuan empati terhadap keprihatinan. Daniel Goleman menyebut ketiga bentuk empati tersebut membangun ketrampilan interpersonal yang baik. Terutama meningkatkan sensivitas terhadap perasaan orang lain.
Kondisi pandemi seperti sekarang ini akal sehat saya berkata sikap empati buruh sangatlah dibutuhkan, bukan hanya simpati. Maklum simpati hanya sebatas menyampaikan perhatian dan rasa iba, sedangkan empati berlanjut pada tindakan membantu terhadap mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Contohnya, bila ada teman atau tetangga yang positif covid-19 maka kita bukan hanya memberikan simpati namun memberikan bantuan nyata berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari penderita,misalnya menyediakan kebutuhan makan sehari-hari atau menyediakan bahan makanan siap olah, baik dilakukan secara individu ataupun bersama komunitas (RT, RW atau organisasi sosial lainnya). Sikap dan perilaku empati juga dapat kita lakukan dengan berbagi informasi yang bermanfaat, menyejukkan hati, positif dan menimbulkan optimisme dalam diri penderita covid-19, termasuk empati pada kegelisahan pengusaha yang kini hampir semua berjibaku mencari uang antara lain untuk upah buruh?
Maka itu, akal sehat saya berkata bila kini masih ada organisasi buruh yang tuntut kenaikan UMR saat Pandemi. Tak ubahnya pekerja yang tak punya empati pada perjuangan pengusaha. Buruh semacam ini ibarat orang yang gak gunakan simpati dan empati alias pekerja yang sakarepe Dewe… masya Allah.
Editor : Moch Ilham
