SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Kepala UPT. Pasar kota, Hasan mengaku hanya menjalankan tugas saja, semua keputusan terletak di kantor DKUPP Kab. Sumenep.
"Saya hanya menjalankan tugas dan perintah dari Kantor Dinas Koperasi usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, kalau perintahnya seperti ini, saya laksanakan,” ujarnya.
Baca Juga: Pelapor Tanah Kas Desa di Sumenep, Janji Ungkap Kasus Lebih Besar dengan Pelaku Sama
Menurutnya, pihaknya sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya, hanya mengenai kebijakan dan keputusan ada pada pak Kadis, yakni pak Chainur Rasyid SE, MM,. “Silahkan saja konfirmasinya kesana,” tegasnya.
Ia menyebut terkait informasi adanya dugaan kebocoran retrubusi pasar sampai dengan pemasangan portal ia tidak tahu. Ia menyebut yang diketahui hanya informasi terkait pasar akan diberi portal seperti apa yang disampaikan Kabid perdagangan bersama staffnya.
"Saya hanya disuruh mas, masalah penangan dan kebijakan ada di kantor timur, disini hanya menangani retribusi pasar, setelah itu disetor ke kantor," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DKUPP Kab. Sumenep, Chainur Rasyid SE, MM, mengaku pengkajian tentang portal pasar itu sudah lama, hanya baru terealisasi sekarang, bahkan sudah disetujui oleh Bupati.
Baca Juga: Pemkab Sumenep Gelar Festival Led Lebaran Hari Ketupat 2024 di Pantai Lombang Sumenep
Menurutnya, keberadaan portal tersebut, sudah menjadi pertimbangan dan kajian oleh para teknisi, sesuai dengan masterplan nya pasar anom.
"Kita tidak asal, semuanya sudah dalam kajian dan pertimbangan, jadi pemerintah murni membantu masyarakat dalam hal pelayanan, termasuk kepada para pedagang," katanya kepada Surabaya Pagi.
"Retribusi pasar itu masuk ke Pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan Kabupaten, bukan untuk kepentingan Dinas, jadi ayo dukung pembangunan Kabupaten Sumenep," ungkapnya.
Baca Juga: Pertengahan Ramadhan, Harga Sembako di Pasar Tradisional Mulai Berangsur Landai
Sementara Moh. Ali mengaku akan terus melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, karena dianggap hanya menguntungkan pemerintah dan menyengsarakan masyarakat banyak.
"Saya akan perjuangkan para pedagang dan masyarakat banyak, karena ini pasar areal bebas, jika alasan portal pintu masuk, hanya karena alasan kebocoran retribusi, jangan salahkan pedagang, tapi salahkan petugas pasar," ungkapnya.
Dikatakan Ali, apapun bentuk kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat banyak, perlu dikaji ulang. Termasuk pemasangan portal pintu masuk ke pasar Anom. AR
Editor : Moch Ilham
