SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Baru kali ini suara wakil rakyat arek-arek Surabaya omong pedas! DPRD Surabaya yang diketuai Adi Sutarwijono, mulai soroti alokasi dana untuk sektor UMKM dan padat karya masih kecil. Padahal Wali Kota Eri Cahyadi, janji perhatikan UMKM bahkan meningkatkan. Kok bisa?
Litbang Surabaya mencatat, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, pernah menyatakan saat HUT ke-728 Kota Surabaya. Ia ingin menggerakkan ekonomi masyarakat. Selain berjanji memberikan peluang kepada para investor besar, tapi juga menggerakkan para pelaku UMKM di Surabaya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Sambut Delegasi Perdagangan dari Tiongkok
Adalah Komisi D Bidang Pendidikan dan Sosial DPRD Kota Surabaya, yang menyoroti bahwa alokasi anggaran untuk padat karya dan UMKM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023, masih sangat kecil bila dibandingkan dengan belanja barang dan jasa.
Bahkan, dari temuan Komisi D DPRD Surabaya, untuk penanganan padat karya dan UMKM, tidak sampai 30-40 persen. "Sebagian besar hampir 50 persen belanja APBD di tahun 2023 untuk barang dan jasa," ungkap anggota Komisi D DPRD Surabaya, Juliana Evawati, kepada Surabaya Pagi, Kamis (6/10/2022).
Dari catatan dia, dalam Nota Keuangan RAPBD tahun 2023 menyebut, alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 5 triliun. Sedangkan total belanja daerah kota Surabaya sebesar Rp 11 triliun. "Kami meminta supaya ditinjau lagi. Supaya ada alokasi anggaran yang khusus dan lebih untuk padat karya dan UMKM. Mengingat PAD dari Pemkot ini masih fokus pada pajak," tegasnya.
Lebih lanjut, legislator muda yang akrab disapa Jeje itu menjelaskan, seharusnya alokasi belanja daerah kota Surabaya lebih difokuskan pada usaha padat karya dan UMKM, ditengah pemulihan ekonomi di penghujung pandemi Covid-19.
Dengan pemberdayaan usaha padat karya dan UMKM melalui sentuhan APBD 2023, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Surabaya.
Jeje, Ketua Fraksi Fraksi PAN-PPP akan terus mencermati proses penyusunan RAPBD Surabaya tahun 2023.
"Kita akan mengkoreksi pos-pos anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebaliknya pos-pos anggaran untuk kebutuhan masyarakat kita dukung. Karena output dan outcome nya nanti untuk masyarakat," imbuh Jeje.
Sedangkan belanja pembiayaan yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat, Jeje meminta supaya Pemkot Surabaya mengkaji ulang.
Pembahasan Terburu-buru
Politisi PAN tersebut juga menyoroti, pendeknya waktu untuk pembahasan RAPBD 2023. "Proses pembahasan RAPBD 2023 ini juga tergesa-gesa. Karena setiap fraksi belum membahas secara detil di alat kelengkapan dewan," jelasnya.
Baca Juga: Banyuwangi Jadi Pilot Project Pengembangan UMKM Secara Nasional
Pembahasan yang terburu buru ini dikhawatirkan, menghasilkan RAPBD 2023 yang nantinya disahkan menjadi APBD 2023, tidak maksimal. "Kami fraksi PAN-PPP akan memaksimalkan kinerja kami dalam proses pembahasan tersebut," pungkas Jeje.
UMKM Hanya 3 Triliun
Sedangkan, dalam pembahasan APBD 2023, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, pemkot sudah menyediakan dana khusus bagi UMKM. Nilainya mencapai Rp 3 triliun. ”Ada proyek senilai Rp 3 triliun yang bisa digarap UMKM,” ujarnya.
Eri optimistis UMKM Surabaya mampu menjawab tantangan itu. Bukti ketangguhan UMKM sudah terlihat saat pandemi. Mereka tetap bisa bertahan meski perekonomian digempur virus korona.
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya juga mengatakan proyeksi APBD Kota Surabaya pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari APBD sebelumnya sebesar Rp10,6 triliun menjadi Rp11,2 triliun.
Cak Ji panggilan lekatnya mengatakan fokus perhatian utama dari APBD 2023, di antaranya pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi kerakyatan.
Baca Juga: Dukung UKM Lokal, UNIQLO Hadir di Unimas District
Untuk anggaran pendidikan dan kesehatan tahun 2023, lanjut dia, direncanakan masing-masing lebih dari 23 persen. Anggaran tersebut, di antaranya digunakan untuk beasiswa dan jaminan kesehatan semesta bagi warga Surabaya.
Cak Ji menambahkan penguatan sektor UMKM juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya melalui membuka akses permodalan pinjaman lunak dan kemitraan hingga pembinaan serta pendampingan UMKM.
Janji Eri Soal UMKM
Sebelumnya dari catatan Litbang Surabaya Pagi, Eri Cahyadi juga pernah berjanji pada 100 Hari kerja pertamanya menjabat sebagi Wali Kota Surabaya, ia akan mengoptimalkan produk UMKM di Surabaya. Mulai dari makanan hingga produk batik yang akan digunakan di lingkungan Pemkot Surabaya.
"Kita akan mendata betul. Jadi contoh ketika nanti ada rapat di pemerintah kota, itu maka kuenya atau nasinya harus dari UMKM-nya Kota Surabaya. Juga nanti kita syaratkan baju batiknya PNS yo iku kudu gawenane warga Suroboyo (ya itu harus buatan warga Surabaya). Itu akan kita buatkan pelatihan dan harus kita lakukan dalam waktu secepatnya. Kita sudah sepakat dengan DPRD bagaimana perekonomian itu menjadi penggerak untuk mengatasi pandemi ini," ujarnya Wali Kota Eri Cahyadi. alq/oke
Editor : Moch Ilham
