Ketua Umum PSSI Erick Thohir Minta Hukum Mafia Bola Seumur Hidup!

author surabayapagi.com

- Pewarta

Minggu, 19 Feb 2023 19:57 WIB

Ketua Umum PSSI Erick Thohir Minta Hukum Mafia Bola Seumur Hidup!

i

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggandeng Kapolri untuk memberantas mafia bola dengan membentuk Satgas Anti Mafia Bola, sebelum International Friendly Match U-20, Minggu (19/2/2023).

Kapolri Bentuk Satgas Anti Mafia Bola untuk Berantas Pengaturan skors

 

Baca Juga: Ernando Ari, Jalankan Dua Tugas Sekaligus

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kini ada dua Menteri pemerintahan Jokowi yang menjadi pengurus PSSI. Keduanya, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora) Zainudin Amali. Masing-masing telah terpilih menjadi ketua umum dan wakil ketua umum PSSI. Era Ketua PSSI Mochammad Iriawan alias Iwan Bule, ditenggarai ada pengurus yang merangkap jadi mafia bola. Perannya mengatur skor. Sejak KLB PSSI Minggu lalu peran mafia bola di PSSI disorot.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung merespon kebijakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ingin memberantas match fixing atau pengaturan skor demi sepak bola lebih adil. Kapolri menegaskan pihaknya sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk mendukung program Erick.

"Tentunya kami dari Polri sangat mendukung apa yang menjadi program Bapak Ketum PSSI baru, khususnya dalam upaya menyelenggarakan sepak bola ke depan yang lebih fair. Tentunya yang paling utama adalah apa yang tadi disampaikan oleh beliau bagaimana kita ke depan betul-betul bisa memberantas apa yang dinamakan pengaturan skors," kata Sigit dalam konferensi pers bersama Erick Thohir dan juga Menpora sekaligus Waketum PSSI Zainuddin Amali di Gedung Media Center GBK, Senayan, Jakarta Minggu (19/2/2023).

 

Bentuk Satgas AntiMafia Bola

Untuk mendukung program Erick Thohir, Sigit mengatakan pihaknya telah mempersiapkan Satgas Antimafia Bola. Satgas itu sekaligus akan mengawal kebijakan ke depan demi terwujudnya sepak bola yang adil dan bisa menciptakan atlet-atlet berprestasi.

"Saya kira kami Polri mendukung penuh dan kami telah mempersiapkan Satgas Antimafia Bola untuk mengawal kebijakan ini, sehingga ke depan dalam upaya pembentukan sepakbola yang fair, dalam rangka kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional betul-betul bisa terwujud," ucapnya.

Sigit mengatakan satgas tersebut juga akan mengawal pertandingan sepak bola yang ada. "Satgas Antimafia Bola akan terus mengawal tiap penyelenggaraan baik di liga 1, liga 2, liga 3, dan seluruh event sepak bola yang bersih dan tentu menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional betul-betul terwujud," ucapnya.

 

Tak Cukup di Kata

Sebelumnya, Erick Thohir menegaskan pemberantasan pengaturan skors tidak cukup hanya di kata saja tanpa tindakan. Erick ingin pihak yang terlibat pengaturan skors dihukum seumur hidup.

"Pemberantasan pengaturan skors tidak cukup kita bicara saja, karena itu tentu PSSI bersama FIFA terus menjaga momentum bagaimana kita sepakat mengambil keputusan world white sanction, artinya ketika kita menghukum individu yang bermain di Indonesia kini berlaku di seluruh wilayah FIFA," kata Erick.

"Tentu hukuman seperti apa, kami di PSSI fokus kepada sepak bolanya, yaitu pemain, wasit, pemilik club, pengurus, termasuk saya semua termasuk pelatih yang jelas-jelas terkena permainan mengatur skors ini dihukum seumur hidup ini tindakan sepatutnya diambil selama ini," imbuh Erick, Minggu kemarin.

 

Larangan Bermain Seumur Hidup

Kasus pengaturan skor sepakbola di Indonesia pernah terjadi saat laga antara PSMP Mojekerto dan Aceh United, 19 November 2018.

Pada laga saat akan berakhir, PSMP Mojokerto mendapatkan hadiah penalty. Pada saat yang bersamaan eksekutor tendangan penalty dari pemain PSMP Mojokerto, Krisna Adi Darma, sengaja menggagalkan tendangan penalti tersebut.

Hal ini  dinilai oleh Komite Disiplin PSSI sebagai bentuk kesengajaan, karena dilihat dari video rekaman ulang, Krisna Adi Darma sengaja mengarahkan bola kearah samping gawang Aceh United.

PSSI berupaya memanggil Krisna Adi Darma untuk dimintai keterangan namun yang bersangkutan tidak menghiraukan panggilan PSSI.

Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi bagi klub PSMP Mojokerto dan Krisna Adi Darma. Untuk Krisna Adi Darma dikenakan sanksi larangan bermain seumur hidup.

 

DPR Berharap tak Ada Mafia Bola

Kini Wakil Ketua Komisi X DPR RI fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf juga menyoal mafia sepakbola. "Pertama, kita ucapkan selamat dulu atas amanah baru jabatan mereka. Tentu bahwa perlu ada skala prioritas nantinya, antara jabatan yang dirangkap. Tinggal bagaimana nanti caranya membagi konsentrasi prioritas. Apalagi Presiden telah memberikan izin," kata Dede Yusuf kepada wartawan, Minggu (19/2/2023).

Dengan adanya 2 menteri Jokowi itu, Dede berharap tak ada lagi kisruh di tubuh PSSI. Serta tak ada lagi mafia sepakbola.

"Jadi bagi saya harusnya, jika 2 orang pembantu terbaik presiden yang turun mengurus PSSI, maka tidak akan boleh lagi terjadi kekisruhan di dunia persepakbolaan apalagi ada yang namanya mafia sepakbola," tutur dia.

Eks pengurus PSSI era Iwan Bule berharap praktik mafia bola era Erick-Zainudin Amali, bisa lenyap. "Kebacut bila ada dua power di PSSI mafia bola masih berkeliaran," lanjut Dede Yusuf.

Mengenai masalah kepantasan, tutur Dede Yusuf, adalah urusan mekanisme di internal PSSI. Dia mengingatkan statuta FIFA agar pemerintah tak campur tangan dengan federasi sepakbola.

 

Ingatkan Statuta FIFA

Baca Juga: Garuda Muda Tak Takut Korea Selatan

"Kalau soal kepantasan itu urusan mekanisme internal PSSI. Tapi perlu mengingat juga statuta FIFA yang sebenarnya agak alergi dengan intervensi 'pemerintah' ke dalam sepakbola. Semoga sambutan FIFA tidak ada masalah," sebut Dede Yusuf.

Demikian juga Ketua Komisi X DPR dari fraksi PKB Syaiful Huda. Ia menyebut Jokowi bisa memberikan penilaian terhadap kinerja dua menteri yang merangkap jabatan itu.

"Tentu kita kembalikan ke presiden ya, apakah dengan jabatan baru 2 menteri ini mengganggu kinerja atau tidak. Karena memang ini betul-betul subyektivitas presiden untuk mengukur, memastikan apakah yang bersangkutan perlu mundur atau tidak," kata Huda kepada wartawan, Sabtu (18/2/2023).

Huda mengatakan para anggota Komisi X sempat bertanya kepada Zainudin Amali terkait pencalonannya sebagai Waketum PSSI. Zainudin Amali pun disebut telah memberikan penjelasan.

"Saya kira jawaban Pak Menpora saya setuju, jadi kalau nanti seandainya dia terpilih dan akhirnya dia terpilih sebagai waketum beliau akan langsung menghadap presiden, meminta arahan dari presiden," tutur Huda.

"Karena secara fatsun beliau sebagai Menpora kan membawahi semua cabang olahraga, sementara sebagai wakil ketua umum PSSI beliau berarti beliau hanya ngurusi terkait sepakbola, padahal posisi beliau sebagai Menpora mengurusi semua cabang olahraga. Terkait itu memang Pak Menteri akan minta arahan dari presiden," tutur dia.

 

Potensi Konflik Kepentingan

Huda menilai Zainudin Amali yang menjabat sebagai Menpora dan Waketum PSSI berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Sebab, kata dia, Menpora harus mengurusi semua cabang olahraga, berbeda dengan tugasnya di PSSI.

"Jadi memang yang terkait langsung kira-kira di mata publik berpotensi terjadi conflict of interest memang Pak Menpora, dan sikap Pak Menpora saya kira gentle karena beliau menyampaikan akan menyerahkan kepada presiden, kata Pak Menpora prinsipnya apapun keputusan Pak Presiden, mundur atau tetap sebagai Menpora beliau akan menunggu arahan terkait dengan itu," jelasnya.

 

Dua Pemain "Mokong'

Keluhan Shin Tae-yong terkait pemain Timnas Indonesia U-20 yang tak kunjung lengkap, kendati sudah mendekati Piala Dunia U-20 2023, menjadi perhatian Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kasus ini  akan dibahas secara khusus pada pekan depan.

Maklum, Timnas Indonesia U-20 telah menjalani training camp sejak 1 Februari lalu di Jakarta. Ada 30 pemain yang dipanggil untuk mengikuti latihan menuju persiapan ke Piala AFC dan Piala Dunia U-20 2023.

Namun, sejumlah nama yang dipanggil ada dua pemain yang "mokong" belum mau bergabung. Antara lain, Marselino Ferdinan dan Muhammad Ferarri. Keduanya sama-sama belum dilepas oleh klubnya, Klub Belgia KMSK Deinze dan Persija Jakarta.

Atas kejadian itu, Shin Tae-yong sebagai pelatih mengeluhkan. Dia heran karena tidak ada pengertian sama sekali dari klub. Padahal, ia sebagai pelatih juga harus menukangi tiga tim dan tanpa istirahat agar sepakbola Indonesia mengalami perkembangan dengan baik.

Baca Juga: Hadapi Bali United, Bajul Ijo Divoor 1/4

 

Janji Erick Thohir

Menanggapi itu, Erick Thohir menyebut akan berupaya agar ada kesinambungan antara pembinaan, liga profesional, dan Timnas.

"Saya rasa konteks persiapan U-20 yang mungkin tinggal 93 hari lagi itu menjadi sangat prioritas. Karena itu, insya Allah Senin (20/2) atau Selasa (21/2) Pak Zainudin Amali akan berganti jaket sebagai Menpora mengundang kami untuk khusus bicara Piala Dunia U-20," kata Erick dalam jumpa persnya usai rapat Exco, pada Sabtu (18/2/2023).

"Tetapi kenapa mengenai isu pemain tetap kita dorong, saya rasa Pak Zainudin dan saya sudah menelepon beberapa klub dan pemiliknya untuk bisa komitmen bahwa ini Merah-Putih. Merah-Putih harus menjadi prioritas," tuturnya.

"Kita tidak mungkin menciptakan yang namanya Timnas yang baik kalau liga kita pun dihitung salah satu yang terbawah di Asia Tenggara. Nah, ini yang harus kita perbaiki supaya ada kesinambungan antara pembinaan, liga profesional, dan tim nasional."

"Ini yang akan kita dorong, isu pemain akan coba kita tuntaskan bagaimana ada keterbukaan hati daripada para pemilik klub itu sendiri," kata Erick Thohir yang juga Menteri BUMN ini

 

Tanggapan Jokowi Rangkap Jabatan

Presiden Jokowi tak masalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Zainudin Amali merangkap jabatan sebagai pengurus PSSI. Jokowi menekankan mengenai pentingnya pengaturan waktu.

"Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya," kata Jokowi kepada wartawan di ICE BSD Tangerang, Jumat (17/2/2023).

Jokowi menyinggung sejumlah menteri yang turut menjadi pengurus persatuan olahraga. Menurut Jokowi, mereka tetap bisa menjalankan tugasnya di pemerintahan.

"Karena kita kan juga tahu Pak Basuki itu juga menjadi ketua dayung, bisa. Pak Airlangga juga menjadi ketua wushu, bisa. Pak Luhut juga jadi ketua PASI bisa. Pak Prabowo juga jadi ketua pencak silat bisa," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan semua itu menyangkut manajemen waktu dan manajemen organisasi.

"Ini urusan manajemen, jadi manajemen waktu, manajemen organisasinya, manajemen perencanaannya," ujar Jokowi. n erc/jk/cr2/arm/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU