SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasuruan, Jawa Timur menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari Bank Indonesia (BI) untuk metode pembayaran transaksi.
Misbakhun menyebut, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan memudahkan dan menjamin keamanan transaksi jual beli.
Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Pasuruan Akan Perbanyak Jumlah RTLH yang Dibangun
"Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan memudahkan dan menjamin keamanan transaksi jual beli," kata Misbakhun.
Hal itu disampaikan Misbakhun saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, Jawa Timur, pada 10-11 Februari 2023. Dalam kunker itu, Misbakhun juga menjadi pembicara pada sosialisasi QRIS yang diselenggarakan Komisi XI DPR dan BI.
Legislator dari Fraksi Golkar ini menghadiri diskusi bertema Peran QRIS dalam Mendorong Pelaku UMKM Naik Kelas di Balai Desa Mendalan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat (10/2/2023) dan menjadi narasumber diskusi bertema Peran Bank Indonesia Dalam Mendorong Akses Pembiayaan Bagi Para Pelaku UMKM di Kota Pasuruan, Sabtu (11/2/2023).
Dalam dua pertemuan itu, Misbakhun menerangkan bahwa BI meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019. Menurutnya, jumlah pedagang atau merchant pengguna QRIS hingga saat ini terus bertambah.
“BI adalah mitra kami di Komisi XI DPR. QRIS ini merupakan program unggulan BI, termasuk untuk bapak dan ibu pelaku UMKM,” ujarnya di hadapan ratusan pedagang kecil yang menghadiri sosialisasi di Gedung Karya Indah, Kota Pasuruan.
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menjelaskan, merchant pengguna QRIS terus bertambah. Pada akhir 2020, pengguna merchant pengguna QRIS belum mencapai 6 juta. Kemudian pada November 2021, jumlahnya bertambah menjadi 12 juta merchant. Selanjutnya, setahun kemudian, per November 2022 data BI menunjukkan bahwa pengguna QRIS mencapai lebih dari 22 juta merchant.
"Dari jumlah itu, sekitar 90% adalah pelaku UMKM," tutturmya.
Selain itu, jumlah transaksi melalui QRIS juga bertambah. Ia pun meyakini para pelaku UMKM, termasuk di Pasuruan, memiliki potensi besar untuk terus tumbuh melalui ekosistem ekonomi digital.
Lebih lanjut, Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jatim itu juga menyampaikan komitmennya untuk terus membantu para pelaku UMKM mengembangkan usaha.
Menurut Misbakhun, program untuk pelaku UMKM itu mencakup pelatihan usaha dan akses permodalan. Kemudian, ia menuturkan bahwa BI memiliki Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang selama ini menyasar para pelaku UMKM.
“Pada tahap pertama, pelaku usaha mikro dan usaha kecil akan mendapat bantuan peralatan produksi melalui PSBI. Jika bapak dan ibu mampu memproduksi barang dengan baik dan diterima pasar, selanjutnya akan mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan,” terangnya.
Baca Juga: RSUD Bangil Gelar FGD Bersama Awak Media dan LSM
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menggencarkan program untuk UMKM. Sejak 2015, kata Misbakhun, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus meningkat.
Menurut Politikus kelahiran Pasuruan itu, pemerintah juga memberikan subsidi bunga perbankan sebesar 6-12 persen. Dengan demikan, para UMKM pun makin terbantu.
“Pelaku UMKM yang mengakses pembiayaan melalui KUR hanya membayar bunga sebesar enam persen. Ini bentuk kehadiran negara dalam membangun UMKM kita,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menjelaskan bahwa Pemdanya berkomitmen untuk terus mendorong UMKM tumbuh dan berkembang.
Menurut Adi, masih banyak pelaku UMKM di Kota Pasurua yang belum memiliki izin dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Ternyata banyak pelaku UMKM kita yang belum mempunyai NIB, sedangkan syarat akses permodalan di perbankan, di antaranya, harus memiliki NIB,” ujar Adi.
Baca Juga: Bank Indonesia Naikkan BI Rate Jadi 6,25 Persen
Maka dari itu, Pemerintah Kota Pasuruan menggunakan Sistem Informasi Data (SIDUTA) untuk melakukan asesmen terhadap para pelaku UMKM. Selanjutnya, Pemkot akan memfasilitasi para pelaku UMKM mengurus izin dan NIB.
"Pengurusan perizinan dan NIB juga mudah melalui fasilitas di Mal Pelayanan Publik," kata Adi.
Adapun Samsun Hadi menyatakan, saat ini BI mendorong UMKM berkembang melalui digitalisasi (go digital) dan perluasan pasar (go international).
“Untuk ini, BI sudah melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan e-commerce untuk mendorong UMKM bisa memasarkan produknya,” kata Samsun.
Samsun menambahkan jika BI siap berkolaborasi untuk mendukung UMKM di Kota Pasuruan.
“Kami punya program sertifikasi halal, QRIS, pendampingan perizinan, NIB, dan banyak pelatihan pengembangan UMKM,” tutupnya. psr
Editor : Redaksi
