SURABAYAPAGI.com, Jenewa - Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan operasi tempur Myanmar tidak perlu dilakukan untuk membalas serangan gerilyawan pada bulan lalu. Ketegangan etnik meningkat di Myanmar kemarin tetap menunjukkan ekskalasi peningkatan setelah kekerasan yang berlangsung selama dua pekan di Rakhine. Lebih dari 300.000 pengungsi Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh untuk menyelamatkan diri.
Komisi HAM PBB meminta Pemerintah Myanmar menghentikan 'operasi keamanan brutal' terhadap warga etnik Rohingya di Negara Bagian Rakhine. PBB menegaskan Pemerintah Myanmar telah melakukan pembersihan etnik Rohingya.
"Situasi (Rohingya) seperti contoh buku teks tentang pembersihan etnik," kecam Pejabat Komisi HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein di Jenewa dilansir Reuters.
Imbas dari konflik yang berujung pembersihan etnis ini, setidaknya lebih dari 270.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Banyak pengungsi terjebak di perbatasan. Banyak laporan tentang pembakaran desa dan pembunuhan massal.
"Kita menerima beragam laporan dan citra satelit pergerakan pasukan keamanan dan gerilyawan lokal membakar desa," kata Zeid. "Laporan pembunuhan luar biasa juga terjadi, termasuk penembakan terhadap warga sipil yang mengungsi," imbuhnya.
Lebih kejam lagi, otoritas keamanan Myanmar juga menanam ranjau di sepanjang perbatasan dengan Bangladesh. Itu dilakukan untuk mencegah warga Rohingya kembali ke Myanmar. Selama beberapa dekade silam, warga Rohingya tidak memiliki hak politik dan sipil lainnya, termasuk kewarganegaraan.
"Saya menyerukan pemerintah menghentikan operasi militer brutal yang digelar saat ini," pinta Zeid. "Banyak laporan menunjukkan adanya pelanggaran yang terjadi. Operasi itu juga mengakibatkan diskriminasi terhadap penduduk Rohingya," tuturnya. 02
