SURABAYAPAGI, Surabaya - Saya menilai wajar Partai Demokrat mencurigai pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol koalisi di Istana, membahas masalah jabatan presiden.
Menurut saya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut bakal mulus bila tidak ada yang berupaya menghentikannya.
Baca Juga: Pengamat Politik: Ganjar Hancur Lebur, Karena....
Apalagi, kalau dikalkulasi secara matematis politik kekuatan parlemen, sudah enggak mungkin menghentikan agenda ini
Namun, pihak-pihak yang menggulirkan wacana tersebut pasti berhitung ulang dalam melangkah ketika suara publik, NGO, dan aktivis demokrasi tetap menyuarakan penolakan.
Kalau (oposisi) diam, yang lain diam, maka bakal mulus gerakan ini.
Saya berharap bangsa ini jangan sampai menyerahkan nasib kepada pemerintahan otoritarian. Salah satu cirinya, ingin berlama-lama berkuasa dan menambah masa jabatannya.
Sebab, pemerintahan yang demikian cenderung koruptif dan kolutif karena kekuasaan makin kuat dan kontrol yang tidak berimbang.
Presiden boleh saja menolak sebagai bagian dari lips service, tetapi kalau MPR dan DPR bersekongkol untuk meloloskan agenda jahat ini bagaimana?
Oleh karena itu, saya menilai kecurigaan Partai Demokrat beralasan dan publik juga patut curiga amendemen UUD 1945 bakal disusupi pasal penambahan masa jabatan presiden.
Dalam analisisnya, saya menilai isu masa jabatan presiden ini awet sejak 2019 sampai sekarang. Saya meyakini wacana itu bukan agenda alamiah, tetapi sengaja didesain dan ada arsiteknya.
Baca Juga: Jokowi, Pernah Bahas Perpanjangan Masa Jabatan. Ini Sejarah
Dengan berbagai opsi yang bakal mereka siapkan, setidaknya ada tiga skenario.
Skenario pertama; melalui amendemen UUD yang dilakukan elite dengan mengubah diksi frasa masa jabatan presiden dari dua periode ke tiga periode.
Pintu masuk atau kotak pandoranya adalah amandemen.
Skenario kedua; seperti usul dari pendukung atau sukarelawan Jokowi ini, yakni menambah masa jabatan presiden 3 tahun dengan alasan pandemi.
Ini bisa kita perdebatkan lagi karena ini alasan yang tidak rasional, enggak common sense dan bukan pikiran yang konstruktif.
Baca Juga: Segelintir Elite PDIP 'Ogah' Menangkan Ganjar
Terakhir, terkait dengan agenda Pilpres 2024 diundur menjadi tahun 2027 yang baru-baru ini mencuat.
Skenario-skenario itu menurut saya akan terus digulirkan oleh orang-orang di lingkaran Jokowi, meski Presiden Ketujuh RI itu sejak awal sudah menyatakan tidak mau dijerumuskan.
Presiden Jokowi kan sudah tidak mau dijerumuskan, tetapi gerbong oligarki di inner circle menikmati. Kagak siap ganti presiden, sudah banyak modal, toh juga belum tentu terpilih lagi jagoannya.
(Dikatakan Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago yang dikutip dari kepada JPNN.com, Senin (6/9)).
Editor : Mariana Setiawati
