SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay, menilai beredarnya isu jabatan presiden tiga periode sengaja bermaksud mendegradasi Presiden RI Joko Widodo. Ini dianggap sebagai hal yang tidak sehat. Pasalnya, Jokowi diketahui tidak pernah terlibat dalam menggulirkan dan menyampaikan wacana itu.
Akal sehat saya bilang, Saleh Partaonan Daulay, mirip politisi pragmatis dan bukan politisi ideolog.
Baca Juga: Jokowi Ikut Siapkan Program Makan Siang Gratis
Saleh, berbicara bak ikuti pepatah minang "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi."
Peribahasa ini mengandung makna bahwa seseorang mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat ia hidup atau tinggal. Adat PAN kini berada di lingkaran partai gemuk yang didukung Presiden Jokowi.
Konteks yang pertama, adalah PAN sebagai institusi atau komunitas formatif elite politik.
Ini ada aroma politik pragmatisme. Bau menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai keuntungan dan kepentingan pribadi. Konon pemimpin yang dihasilkan melalui politik pragmatisme akan menghasilkan pemimpin yang liberal. Berbeda dengan pemimpin yang dihasilkan melalui politik ideologis, akan menghasilkan pemimpin yang memiliki ideologi.
Mengingat pragmatisme merupakan sifat seseorang yang cenderung berfikir praktis, sempit dan instant.
Praktis, orang yang mempunyai sifat pragmatis umumnya menginginkan segala sesuatu yang diharapkan segera tercapai
Penelitian Albert Triwibowo dari Institut für Politik-und Verwaltungswissenschaften, Universitas Rostock, Jerman bersama Jessica Martha dari Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, yang terbit dalam “Jurnal Insignia Hubungan Internasional” pada November 2021 memberikan perspektif yang relatif jarang dipergunakan untuk membedah rivalitas Jokowi-Prabowo.
Triwibowo & Martha memanfaatkan jurnal serta artikel berita yang memuat pernyataan Jokowi dan Prabowo saat kampanye pemilihan presiden 2019. Keduanya sama-sama memperlihatkan penggunaan populisme. sebagai strategi politik. Berbeda dengan konsep populisme yang sejati. Ia merupakan motif anti-elit. Tapi di tangan keduanya menjadi tidak konsisten. Pragmatisme kekuasaan atas klaim kerakyatan, berbeda dalam kenyataannya. Nah, ini temuan pragmatisme kekuasaan.
Dalam Diskusi Politik Pemilu bertajuk ”Wacana Presiden 3 Periode: Dari Mana Asalnya, ke Mana Arahnya?”, secara daring, Rabu (23/6/2021) di Jakarta, ditegaskan bahwa transisi kekuasaan di negara modern tidak boleh dihambat oleh kepentingan pragmatisme kelompok kelompok tertentu.
Pragmatisme politik dinilai sangat terasa dalam wacana jabatan presiden tiga periode yang hingga kini masih terus berkembang. Publik mesti waspada, saat masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada Oktober 2024, ada pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan atau takut kehilangan kekuasaan.
***
Terkait wacana jabatan presiden tiga periode, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengaku pernah mendiskusikan perpanjangan masa jabatan presiden dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Yusril dalam siniar (podcast) What the Fact! Politics CNN Indonesia, mengungkapkan bahwa ia diundang ke Istana Kepresidenan oleh Jokowi dan mendiskusikan soal perpanjangan masa jabatan presiden.
"Yang ngerti, kan, prof. Memang ada dasarnya presiden memegang jabatan tiga periode?" ucap Yusril menirukan ucapan Jokowi, dikutip Sabtu (13/5/2023).
"Gak ada," jawab Yusril. Mendengar jawaban tersebut, Jokowi kembali memastikan apakah jabatan tiga periode presiden bisa dilakukan.
"Gak bisa, kecuali amandemen konstitusi," jawab Yusril.
Setelah jawaban tersebut, Yusril mengatakan bahwa Jokowi mengaku tidak akan melanggar konstitusi tersebut.
Yusril menegaskan bahwa dialog tersebut tidak menyangkut soal masa tiga periode, melainkan opsi perpanjangan presiden. Ini apabila negara dilanda krisis hebat atau bencana besar.
"Saya katakan perpanjangan [masa jabatan presiden] mungkin kalau ada sebab-sebab tertentu. Pertama, bencana alam, megathrust, tsunami, ada perang, pemberontakan, pandemi lagi, dan lain-lain," kata dia.
Yusril mengatakan, apabila terjadi krisis yang dahsyat, maka tidak ada opsi lain selain perpanjangan masa jabatan. Terutama jika krisis atau bencana yang besar tersebut membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang diatur konstitusi.
Ia menyebutkan bahwa MPR yang bisa memutuskan hal itu. Yusril mengamini kewenangan MPR sudah tidak sebanyak di masa lalu.
Namun, jika terjadi suatu krisis atau bencana besar, Yusril mengatakan bahwa MPR bisa mengambil langkah-langkah tertentu demi keberlangsungan pemerintahan.
"Saya berpendapat tidak ada pilihan kecuali diperpanjang, semua pejabat yang diisi dengan pemilihan, siapa yang bisa memperpanjang, ya, hanya MPR," kata Yusril.
Ini perjalanan sejarah Jokowi, yang tahun 2022, membahas kemungkinan masa kekuasaannya diperpanjang. Yusril diundang Jokowi di Istana. Jelas, siapa yang berniat ongkreh-ongkreh tambahan kekuasaan presiden.
***
Catatan jurnalistik saya menulis tahun 2019 ada wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjang masa jabatan presiden. Wacana ini dihembuskan sejumlah elite partai politik.
Ternyata wacana ini telah menimbulkan polemik, setidaknya hingga belakangan ini yang juga kembali “dipanaskan”.
Selama isu ini bergulir, Jokowi telah berulang kali merespons.
Saya punya rangkuman pernyataan Jokowi mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjang masa jabatan presiden, diantaranya sebagai berikut:
Baca Juga: Politisi Jalin Politik Silaturahmi
Pada 2019, muncul wacana untuk mengusung Jokowi menjadi presiden 3 periode. Ini sempat ramai jadi perbincangan di tengah masyarakat ketika munculnya isu wacana mengamendemen UUD 1945.
Ketika isu ini kali pertama muncul, ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 8 tahun dalam satu periode. Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 4 tahun dan bisa dipilih sebanyak 3 kali.
Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali
Kala itu, Jokowi langsung merespons isu tersebut.
Dengan narasi tegas ia mengatakan tidak setuju usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi bahkan curiga ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan mengusulkan wacana tersebut.
"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, (2/12/ 2019).
Ternyata pada tahun 2021, isu ini kembali muncul. Kali ini melalui pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais yang menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden.
Jokowi menegaskan, sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi. Karena itu, masa jabatannya dibatasi 2 periode saja.
Ia menegaskan tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode.
Jelas pernyataan Jokowi ini.
Apakah itu bisa menjelma untuk menghibur publik. Saya masih teringat, politik banyak kejutan-kejutan penting. Ada yang silang sengkarut tentang proses politik itu sendiri.
***
Saya membuka catatan jurnalistik, ada segelintir elite partai politik mengusulkan supaya Pemilu 2024 ditunda. Jika usulan itu terealisasi, tentu presiden dan wakilnya bisa menjabat lebih lama.
Maka itu, pada awal bulan April 2022, Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) melakukan aksi besar-besaran guna menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode.
Baca Juga: Jokowi vs Mega, Prabowo vs Mega = Kekuasaan
Perwakilan AMI sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Bayu Satria Utomo mengklaim unjuk rasa itu akan diikuti massa dengan jumlah besar.
Bayu mengatakan, AMI keukeuh mengusung persoalan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden meskipun pihak Istana telah membantah rencana itu.
Bayu mengatakan wacana Jokowi tiga periode akan mencederai demokrasi dan mengingkari konstitusi.
BEM UI, saat itu, berunjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta. Dalam demo yang juga diikuti Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan elemen masyarakat lainnya ini, ada 7 tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah.
Theo juga menyebut diperkirakan ada 2.500 massa yang akan turun ke jalan. Jumlah itu bukan berasal dari mahasiswa UI saja, tapi juga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang akan ikut dalam demo ini.
Nyatanya, tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyindir Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) yang berencana menggelar demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo.
Ali Ngabalin mempertanyakan logika para mahasiswa yang mengultimatum Jokowi. Para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika Jokowi tak merespons tuntutan mereka.
"Bagaimana logikanya? Mahasiswa memberi waktu dua hari kepada presiden. Kalau main ancam-ancam itu bagaimana logikanya?" kata Ngabalin seperti saya kutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (5/4/2022) lalu.
Ngabalin bertanya-tanya apakah para mahasiswa tidak membaca berita terbaru. Dia mengingatkan Jokowi telah menyetujui Pemilu Serentak 2024 digelar 14 Februari 2024.
Jokowi, ucapnya, juga telah menegaskan penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan. Ngabalin mengaku heran mahasiswa masih terus menggelar aksi unjuk rasa.
"Apakah mereka paham konstitusi mengatur periode masa presiden dan tidak mengatur perpanjangan?" ucap Ngabalin.
Politikus Partai Golkar itu meminta mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara santun. Dia minta tak ada lagi ancaman atau ultimatum yang dilayangkan ke Jokowi.
Organisasi mahasiswa menyusun rencana menggelar demonstrasi untuk menghentikan wacana Jokowi 3 periode. Tak cukup dengan instruksi Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya untuk berhenti bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Mahasiswa saya anggap tahu bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi akan melahirkan penguasa yang tirani dan sewenang-wenang.
Ini perjalanan sejarah Presiden Jokowi, yang dicatat anak muda seusia saya, kohor milenial.
Kita di kampus dulu diajarkan tidak bisa menghapus sejarah.
Ini karena sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sehingga sejarah diakui peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada waktu lampau. Setujukah Anda. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
