Program Pembangunan P-RPJMD 2018-2023 Kota Mojokerto, Percepatan Pemulihan Ekonomi Jadi Skala Prioritas

author surabayapagi.com

- Pewarta

Minggu, 13 Jun 2021 19:46 WIB

Program Pembangunan P-RPJMD 2018-2023 Kota Mojokerto, Percepatan Pemulihan Ekonomi Jadi Skala Prioritas

i

Pemerintah Kota Mojokerto dalam program pemulihan ekonomi pasca pandemi covid – 19 diantaranya telah membentuk inkubasi wirausaha. SP/Dwy AS

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mulai melakukan upaya percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada penanganan kesehatan, UMKM, Infrastruktur, Pariwisata dan Investasi.

Hal itu seperti tertuang dalam Program Pembangunan Kota Mojokerto pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) 2018-2023.

Baca Juga: Aktif Wujudkan Satu Data, Tiga OPD Pemkot Mojokerto Raih Penghargaan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Mojokerto, Agung Moeljono mengatakan tema dan prioritas pembangunan tahun 2021 terdapat perbedaan antara sebelum Covid-19 dengan sesudah Covid-19.

"Sebelum pandemi, tema pembangunan kita hanya seputar penguatan SDM masyarakat dan aparatur untuk daya saing ekonomi. Kini setelah muncul pandemi, tema bergeser pada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat," jelasnya.

Untuk memenuhi tema tersebut, lanjut Agung, terdapat 6 prioritas pembangunan di tahun 2021 ini. Mulai dari pengembangan perekonomian yang mandiri, percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan kualitas SDM melalui peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan, kesehatan daya saing  tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja hingga reformasi birokrasi.

"Untuk memenuhi prioritas pembangunan itu, Pemkot Mojokerto menyiapkan total anggaran APBD 2021 senilai kurang lebih Rp. 1.042 triliun," ungkapnya.

Anggaran itu, kata Agung, dibagi untuk belanja penanganan Covid-19 dan belanja prioritas RPJMD. 

"Penanganan covid-19 kita klasifikasikan menjadi tiga, yakni belanja penanganan kesehatan sebesar Rp. 284 miliar di Dinas Kesehatan Keluarga Berencana dan RSUD. Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp. 10 miliar di Dinas Sosial P3A serta Penanganan Dampak Ekonomi di Diskopukmperindag, DKPP, Dispora dan Kecamatan," urainya.

Sedangkan belanja prioritas RPJMD diantaranya untuk program pengendalian banjir sebesar Rp. 39 miliar, Infrastruktur bangunan sebesar Rp. 93 miliar, pengembangan pariwisata sebesar Rp. 27 miliar dan peningkatan perekonomian masyarakat sebesar Rp. 22 miliar.

"Pengendalian banjir masih kita alokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan drainase serta pengadaan serta pemeliharaan pompa air," cetusnya.

Untuk infrastruktur bangunan, ungkap Agung, tahun ini difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, rehab layout sekretariat daerah, pembangunan gedung DPRD, rehab GOR Seni Mojopahit dan pembangunan sarpras lingkungan.

Baca Juga: Komitmen Tekan Stunting, Pj Wali Kota Mojokerto dan Jajaran Kompak Salurkan Bantuan di Hari Otoda

"Pariwisata, tahun ini akan ada pembangunan skywalk, pembangunan pemandian sekar sari lantai 2, pembangunan taman budaya dan pembangunan galeri Soekarno," tegasnya.

Terakhir, ungkap Agung, untuk peningkatan perekonomian masyarakat diperuntukkan untuk Kube dan Pembangunan pasar ketidur.

"Kita akan berupaya maksimal agar visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara maksimal sesuai yang ditetapkan pada P-RPJMD 2018-2023 ini," pungkasnya. 

Sementara itu,  sebelumnya, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan terdapat penyesuaian perencanaan pembangunan daerah akibat pandemi Covid – 19 yang berimbas pada penentuan kembali target serta indikator tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan dalam RPJMD,. 

“Prioritas kita adalah bagaimana tahun depan tahun 2022, fokus kita masih berkelanjutan dengan tahun 2021 yakni pada pemulihan ekonomi pasca pandemi covid – 19.” ungkapnya.

Ia berharap program pemulihan ekonomi yang Ia prioritaskan bisa bersinergi secara integratif antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi.

Baca Juga: Pj Wali Kota Ali Kuncoro Komitmen Lindungi Wirausaha Rentan Melalui DBHCHT

“Kita butuh sinergitas, tidak bisa melakukan semuanya sendirian, karena ini berhubungan dengan banyak hal.

Ada porsi yang dicover oleh APBN, ada yang dicover APBD provinsi, ada pula yang dicover oleh APBD Kota.” Jelasnya.

Hingga saat ini, langkah konkrit Pemerintah Kota Mojokerto dalam program pemulihan ekonomi pasca pandemi covid – 19 diantaranya telah membentuk inkubasi wirausaha yang sasaranya semakin tahun akan terus ditambah guna menumbuhkan wirausaha baru agar pemulihan ekonomi berbasis kerakyatan di Kota Mojokerto terus bergerak. 

Petinggi Pemkot ini juga bangga, pasalnya tahun ini, Pemkot Mojokerto menerima penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik III kategori se Jawa Timur. Penghargaan tersebut dapat menjadi tolak ukur bahwa Kota Mojokerto telah menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

"Tidak hanya percepatan pengembangan perluasan digitalisasi yang saat ini menjadi konsen kami Pemerintah Kota Mojokerto. Melainkan, perubahan-perubahan dan pengembangan kota dari tahun ke tahun yang sangat signifikan menjadi nilai tersendiri. Seperti, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Penganggur, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan, Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Transparansi dan Akuntabilitas," jelas Ning Ita, sapaan akrabnya. Dwy

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU