Baca Juga: KPU Kota Surabaya Mulai Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Pilkada 2024
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan rapat koordinasi (rakor) mengenai pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Asrama Haji. Ikut dalam rakor terebut Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kepala Dinas Kesehatan Jatim Herlin, Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono, Kepala Disnaker Jatim Himawan Estu dan Kalaksa BPBD Jatim Januar R.
Usai rakor Gubernur Khofifah langsung melakukan peninjauan ke tempat karantina PMI dan berdialog langsung dengan pekerja migran tersebut. Khofifah mengatakan kepada awak media bahwa sejak tanggal 28 April lalu Pemprov Jatim menggunakan asrama Haji untuk memberikan ruang bagi tamu-tamu Jawa Timur bahkan ada yang dari luar Jawa Timur.
“Kita akan memberikan equal treatment (penanganan yang sama) dari proses penyiapan kamar dan logistiknya maupun layanan kesehatannya. Sejak dari tanggal 28 April hingga 3 Mei lalu yang terkonfirmasi ada 4092 orang dan dari jumlah itu yang terkonfirmasi positif ada 35 orang, dan yang positif itu dirawat di RS Darurat Lapangan Jalan Indrapura,” kata Khofifah Rabu (5/5/2021).
Lebih lanjut Khofifah juga menambahkan bahwa Pemprov akan memeriksa jika PMI itu CT (Cycle Threshold) nya di bawah 25 maka akan dilakukan sequencing. “Ini yang ingin kita pastikan bahwa saudara-saudara kita yang kini menjadi tamu kita yang dikarantina di Asrama Haji akan pulang dalam keadaan sehat, keluarganya juga sehat,” jelas Gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Kenapa dilakukan Sequencing, menurut Gubernur Pemprov Jatim akan sama-sama melakukan langkah-langkah antisipatif dan mitigasi. “Kemungkinan adanya varian-varian baru Covid-19 ini yang perlu dilakukan langkah antisipasi,” jelasnya.
Baca Juga: KPU Surabaya Paparkan Seleksi Calon Panitia Pemilihan Gubernur dan Walikota Tahun 2024
Gubernur Khofifah juga mengabarkan bahwa ada diantara PMI tersebut yang seharusnya diberi pelayanan kesehatan di Asrama Haji akibat terkena stroke dan juga kanker. Akan tetapi karena sudah ingin bertemu keluarga maka mereka pulang. “Saya pastikan kalau ada yang membutuhkan perawatan yang khusus di Rumah Sakit milik Pemprov maka seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemprov Jatim,” papar Khofifah.
Makanya Khofifah berharap jika ada PMI atau keluarganya akan diberikan prioritas untuk mendapatkan layanan kesehatan. “Namun banyak yang memilih untuk kembali ke daerah asal, maka dari itu saya minta ke Ibu Dinkes Provinsi untuk mengkoordinasikan dengan Dinkes Kabupaten Kota supaya layanan kesehatan lanjutan bisa segera dilaksanakan secara free atau gratis,” lanjutnya.
Kemudian PMI yang sudah diizinkan pulang maka akan dijemput dari Kabupaten Kota dimana mereka berasal. Khofifah juga memastikan bahwa aka nada unsur TNI/Polri dan Dishub serta Disnaker Kabupaten Kota. “Ini untuk memberikan kepastian bahwa mereka aman terkawal, karena disini (Asrama Haji) Swab merekam Negatif dan SOPnya swap harus 2 kali, jadi dari sini sampai 2 hari kami minta swab kedua dilakukan oleh Kabupaten Kota,” pinta Khofifah.
Oleh karena itu Gubernur Khofifah menyampaikan kepada Bupati Walikota minta sampai dengan Swab kedua di Kabupaten Kota tetap negatif. “Ini penting untuk menjaga keamanan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat,” jelasnya lagi.
Baca Juga: Gibran Absen di Otoda 2024 Surabaya, Mendagri Tito Bocorkan Alasannya
Kemudian untuk PMI yang berasal dari luar provinsi seperti dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan juga Lombok Nusa Tenggara Barat jika ada yang bisa ditempuh melalui jalur darat maka Khofifah minta kepada Dinkes Jatim untuk memberikan surat keterangan bahwa PMI sudah menjalani Swab dan negatif.
“Untuk swab kedua kami menyerahkan ke Kabupaten Kota dan Provinsi darimana mereka berasal, kemudian juga untuk Dishub saya minta juga memberikan surat keterangan karena mulai besok Kamis (6/5/2021) sudah ada larangan mudik,” ujar orang nomor satu di Jatim ini.
Hal ini dilakukan supaya perjalanan para PMI tersebut kembali ke daerah masing-masing semuanya bisa terlindungi. Khofifah juga menyebut bahwa PMI bukanlah pemudik akan tetapi yang sudah habis masa kontraknya. “Akan berbeda jika PMI habis masa kontraknya kemudian masih tinggal di negara lain menjadi over stayers, beda lagi nanti, untuk itu kami minta Dishub memberikan surat perjalanan bagi mereka supaya semua lancar, aman dan semua bisa terproteksi,” pungas Khofifah. By
Editor : Moch Ilham
