SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Proses PKPU Tetap PT Meratus Line berujung dengan pelaksanaan voting atas proposal perdamaian di PN Surabaya berlangsung panas. Sebab pemohon PKPU PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line membongkar dugaan persekongkolan dalam proses voting tersebut.
Dalam rapat yang dipimpin Hakim Pengawas Sutarno dan Pengurus Egga Indragunawan, Arif Rohman Syaeful, Bhoma Satriyo Anindito, Aceng Aam Badruttamam tersebut, Kuasa Hukum PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line Gede Pasek Suardika membeberkan sedikitnya ada delapan perusahaan yang masuk kreditur afiliasi dan satu kesatuan dengan PT Meratus Line.
Baca Juga: 9 Perusahaan Kompak Gugat Waskita Perkara PKPU
"Berdasarkan dokumen resmi dari Kemenkumham, jelas dan terang sedikitnya delapan perusahaan sudah terbukti kepemilikan yang sama atau dimiliki PT Meratus Line sendiri," tegas Gede Pasek Suardika yang hadir bersama Syaiful Ma'arif, Selasa (8/11).
Dengan demikian, kata GPS, panggilan akrab Gede Pasek Suardika proposal perdamaian dan proses voting harus ditolak. "Jadi tidak hanya melanggar Pasal 240 dan 255 UU Kepailitan dan PKPU, tetapi juga Pasal 285 ayat 2 huruf c yang menjadi prasyarat membatalkan perdamaian," katanya.
Suasana sempat memanas karena kuasa dari kreditur yang disebut berafiliasi protes maupun kuasa debitur PT Meratus Line, namun kemudian ditengahi Hakim Pengawas Sutarno. Namun GPS pun meminta untuk silakan mengecek ke data resmi ke kemenkumham terkait kepemilikannya perusahaan yang dianggapnya sama.
Baca Juga: Terdakwa Penggelapan Jutaan Liter BBM Sebut Nama Tiga Petinggi Bahana Line
Akhirnya voting pun tetap dijalankan dan pemohon PKPU PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line memilih menolak.
Sementara itu, Kuasa Hukum PT Meratus Line Yudha Prasetya menyatakan, sesuai prinsip dengan PKPU tujuannya adalah perdamaian. Sehingga dengan terjadinya perdamaian ini, hasil voting disebutnya sudah bagus.
Baca Juga: Juragan dan Kru Tongkang Bahana Line Disebut Berperan Memutar Balik Pengisian BBM
Soal penolakan voting yang dilakukan oleh pihak Bahana, pihaknya tidak banyak mempermasalahkannya. Sebab, hal itu adalah hak dari pihak Bahana.
"Penolakan dalam PKPU boleh, voting ada setuju dan tidak setuju. Tidak setuju ya boleh, nanti kan yang menentukan suara kreditur dalam voting," katanya. nbd
Editor : Moch Ilham
