•   Senin, 14 Oktober 2019
SGML

PPDB Pakai Sistem Zonasi, Kini Siswa Bisa Sekolah Dekat dengan Domisili Rumahnya

( words)
Kepala Dinas Pendidikan Adi Suwito saat memberikan sosialisasi PPDB tingkat SMPN ke Kepala Sekolah SDN, di gedung KPRI Handayani. FOTO:SP/MUHAJIRIN KASRUN


SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Dinas Pendidikan Lamongan terus mematangkan persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri, salah satunya terus melakukan sosialisasi ke stakeholder kalau PPDB tahun 2019 ini tidak memakai nilai, melainkan zonasi.

Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Adi Suwito, saat melakukan sosialisasi kepada Kepala sekolah SDN di Gedung KPRI Handayani Dinas Pendidikan setempat, Senin (13/5/2019) menyebutkan untuk PPDB tingkat SMPN akan dibuka secara offline dan online dan dijadwalkan bulan ramadhan ini sudah selesai.

Untuk penerimaan peserta didik baru ini kata Adi panggilan akrab Adi Suwito, mulai dibuka secara offline pada 15-18 Mei, sedangkan untuk pendaftaran melalui online akan dibuka pada 20 Mei 2019. "Kita targetkan penerimaan siswa baru ini pada bulan ramadhan ini sudah selesai," terangnya.

Dalam PPDB kali ini kata Adi, sesuai dengan Permendikbud No 51 Tahun 2019, dalam penerimaanya tidak berlaku nilai, namun hanya berlaku zonasi. Artinya siswa bisa bersekolah di lembaga pendidikan yang dekat dengan domisilinya.

Pihak sekolah nantinya akan memberi nilai/skor besar atau kecil disesuaikan dengan jauh dekatnya rumah calon siswa ke sekolah. "Kalau rumahnya dekat dengan sekolah yang dituju, maka nilainya cukup besar," ungkapnya.

Sebaliknya kalau rumah tinggalnya jauh dari lokasi sekolah yang dituju, maka nilainya semakin kecil dan kecil kemungkinan bisa diterima di lembaga yang dimaksud. "Kalau siswa rumahnya Sukorame mendaftar ke SMPN yang ada di Kota Lamongan, tentunya nilainya kecil dan sulit untuk diterima, begitu juga sebaliknya," terangnya.

Untuk menentukan dekat dan jauh lokasi domisili siswa, pihaknya bekerja sama dengan telkom, agar PPDB ini tidak menui masalah di belakangnya. "Untuk mengetahui nilai/skor yang diberikan ke calon siswa sesuai dengan zona domisili rumahnya kami menggandeng pihak telkom," kata Adi Suwito menegaskan.

Panitia PPDB akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nilai/skor sesuai dengan jarak, dan akan dilakukan secara terbuka. Meski kuota sistem zonasi ini mayoritas atau sebanyak 90 persen, namun pihak sekolah tetap membuka jalur prestasi yang kuotanya hanya 5 persen, dan kuota perpindahan orang tua peserta didik kuotanya 5 persen.

Sebelumnya Kemendikbud menyebutkan, Prioritas satu zonasi sekolah asal dalam aturan 2019 ini juga diatur mengenai kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK, atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah asal (zonasi) yang sama dengan sekolah asal.

Hal ini untuk mengantisipasi surat domisili palsu atau ’bodong’ yang dibuat jelang pelaksaan PPDB.Terkait pemalsuan surat mutasi domisili maupun surat mutasi kerja, serta praktik jual-beli kursi, Kemendikbud menyatakan akan menindak-tegas hal ini karena sudah masuk dalam ranah pungli, pemalsuan, maupun penipuan.

"Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi, maka pihaknya mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum," Kata Mendikbud Muhadjir Effendi dalam berbagai kesempatan. jir

Berita Populer