Jokowi vs Mega, Prabowo vs Mega = Kekuasaan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Raditya M Khadaffi
Raditya M Khadaffi

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Peta politik atas ketidak hadiran capres-cawapres usungan PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, saat penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, makin terbaca .

Akal sehat saya membaca ini adalah perebutan kekuasaan. Bukan kalah menang dalam sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Senin lalu (22/4/2024).

Selama bergulat dengan elite politik lokal dan nasional, saya paham bahwa kekuasaan khas Indonesia adalah kebenaran relatif dan bukan semata keadilan substansial.

Literasi yang saya baca, kebenaran relatif adalah kebenaran yang berubah-ubah, tidak tetap, dan dapat dipengaruhi hal lain di luar hakikat dirinya. Beda dengam kebenaran mutlak. Kebenaran absolut umumnya kebenaran yang tidak berubah-ubah dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain.

Maklum, umumnya politisi kita tidak bisa ditebak tabiatnya. Saya tahu parameter persaingan Jokowi-Mega dan Prabowo-Mega.

Terutama Mega. Sejak ditinggal mati, Taufik Kiemas, suaminya, Mega makin keras kepala. Persaingan dengan SBY tahun 2004, sampai kini belum cair.

Demikian juga perseteruan dengan Jokowi, bisa seusia Persaingan Mega dengan SBY.

Akal sehat saya berpikir, tipis sekali melunakan hati Mega, yang terlanjur luka dengan penggunaan kekuasaan Jokowi, memaksakan Gibran, jadi cawapres Prabowo.

Bisa jadi kakunya Mega melompati kebenaran relatif ke kebenaran absolut. Pada saat usianya makin uzur, ia meneguhkan ke kebenaran dari Tuhan. Bisa jadi ia tidak ragu memilih oposisi.

Saya membaca Megawati merasa "ditelikung" Jokowi, yang majukan Gibran. Saya serap Mega, Nothing to Lose. Kesan saya posisi Mega yang tanpa beban, tidak ewuh pakewuh dengan Jokowi dan Prabowo.

 

***

 

Jarum jam sudah menunjukan lonceng kekuasaan Jokowi, tinggal hitungan waktu. Makanya ia mengaku senang tudingan telah melakukan politisi bansos tidak dibuktikan oleh MK. Ia menyangkut reputasi politiknya saat berkuasa. Beda dengan presiden terpilih Prabowo. Kita semua belum tahu apa dan bagaimana ia menggunakan pisau kekuasaannya.

Apa akan mengulangi peristiwa saat ia memegang jabatan Komandan Kopassus dulu. Walahualam.

 

***

 

Ada hal yang mengusik saya tentang kemampuan bernarasi Prabowo, saat pidato penetapan sebagai presiden terpilih oleh KPU.

Ia tidak menyampaikan ketegasan jaminan kebebasan pers saat berkuasa nanti, seperti era Megawati, SBY dan Jokowi.

Ia berpidato hanya sekitar pengetahuan tentang norma kebebasan pers.

Padahal, sebagai presiden, ia punya kekuasaan politik untuk membuat kebijakan yang bisa mengikat seluruh warga negara.

Wajar bila nanti PDIP akan mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Prabowo. Ibarat kekuasaan itu sebuah permainan politik, kita tak tahu kebijakan pemerintahan Prabowo, lima tahun ke depan.

Nah, persaingan Jokowi vs Megawati dan Prabowo-Megawati, menurut akal sehat saya tak jauh jauh amat dari kekuasaan politik kepentingan.

Disana ada kewenangan, maka kekuasaan politik bisa diibaratkan sebagai sebuah pisau dapur.

Ia bisa digunakan untuk melakukan kerja-kerja yang bermanfaat, terutama untuk menyelesaikan urusan dapur. Namun, pisau dapur bisa juga digunakan oleh seseorang untuk menakut-nakuti, bahkan membunuh siapa saja yang dianggap sebagai penghalang maksud jahatnya.

Jelas, ada manfaat dan mudharot sebuah kekuaaan seperti pisau dapur. Ini tergantung siapa pemegangnya. Dalam politik, ada orang-orang baik yang memiliki ketrampilan khusus untuk berstrategi. Disini, kekuasaan politik akan menghadirkan manfaat. Sebaliknya, di tangan para advonturir politik, kekuasaan politik bisa dijadikan sebagai alat untuk memenuhi hasrat menguasai segala yang mereka ingin demi kemewahan dunia. Nah, kita tunggu pemegang kekuasaan di Indonesia 2024-2029.

Saya diajarkan oleh guru ngaji saya fungsi penting kekuasaan, yaitu menolong. Sama-sama menolong, tanpa kekuasaan, orang juga bisa menolong. Dengan harta kekayaan, misalnya. Namun, jika dibandingkan antara kekuasaan dengan harta kekayaan, implikasi sesungguhnya sangatlah tidak sebanding. Seseorang dengan harta kekayaan, memang bisa menolong orang lain, tetapi dengan jumlah yang sangat terbatas. Namun, tidak demikian dengan kekuasaan, karena padanya ada alat ruda paksa berupa aparat. ([email protected])

Berita Terbaru

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan untuk Lingkungan, Rusdi Legowo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan…

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp154,79 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran …

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengakui pernah meminta uang sebesar Rp50 juta kepada mantan Kepala Dinas …

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Industri konstruksi di Jawa Timur tak hanya menjadi penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan…

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok kembali menuai penolakan. Kali ini, keberatan datang dari Asosiasi…

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Upaya menjaga reputasi digital semakin marak dilakukan di tengah mudahnya informasi ditemukan melalui mesin pencari. Namun, permintaan …