Jokowi vs Mega, Prabowo vs Mega = Kekuasaan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Raditya M Khadaffi
Raditya M Khadaffi

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Peta politik atas ketidak hadiran capres-cawapres usungan PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, saat penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, makin terbaca .

Akal sehat saya membaca ini adalah perebutan kekuasaan. Bukan kalah menang dalam sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Senin lalu (22/4/2024).

Selama bergulat dengan elite politik lokal dan nasional, saya paham bahwa kekuasaan khas Indonesia adalah kebenaran relatif dan bukan semata keadilan substansial.

Literasi yang saya baca, kebenaran relatif adalah kebenaran yang berubah-ubah, tidak tetap, dan dapat dipengaruhi hal lain di luar hakikat dirinya. Beda dengam kebenaran mutlak. Kebenaran absolut umumnya kebenaran yang tidak berubah-ubah dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain.

Maklum, umumnya politisi kita tidak bisa ditebak tabiatnya. Saya tahu parameter persaingan Jokowi-Mega dan Prabowo-Mega.

Terutama Mega. Sejak ditinggal mati, Taufik Kiemas, suaminya, Mega makin keras kepala. Persaingan dengan SBY tahun 2004, sampai kini belum cair.

Demikian juga perseteruan dengan Jokowi, bisa seusia Persaingan Mega dengan SBY.

Akal sehat saya berpikir, tipis sekali melunakan hati Mega, yang terlanjur luka dengan penggunaan kekuasaan Jokowi, memaksakan Gibran, jadi cawapres Prabowo.

Bisa jadi kakunya Mega melompati kebenaran relatif ke kebenaran absolut. Pada saat usianya makin uzur, ia meneguhkan ke kebenaran dari Tuhan. Bisa jadi ia tidak ragu memilih oposisi.

Saya membaca Megawati merasa "ditelikung" Jokowi, yang majukan Gibran. Saya serap Mega, Nothing to Lose. Kesan saya posisi Mega yang tanpa beban, tidak ewuh pakewuh dengan Jokowi dan Prabowo.

 

***

 

Jarum jam sudah menunjukan lonceng kekuasaan Jokowi, tinggal hitungan waktu. Makanya ia mengaku senang tudingan telah melakukan politisi bansos tidak dibuktikan oleh MK. Ia menyangkut reputasi politiknya saat berkuasa. Beda dengan presiden terpilih Prabowo. Kita semua belum tahu apa dan bagaimana ia menggunakan pisau kekuasaannya.

Apa akan mengulangi peristiwa saat ia memegang jabatan Komandan Kopassus dulu. Walahualam.

 

***

 

Ada hal yang mengusik saya tentang kemampuan bernarasi Prabowo, saat pidato penetapan sebagai presiden terpilih oleh KPU.

Ia tidak menyampaikan ketegasan jaminan kebebasan pers saat berkuasa nanti, seperti era Megawati, SBY dan Jokowi.

Ia berpidato hanya sekitar pengetahuan tentang norma kebebasan pers.

Padahal, sebagai presiden, ia punya kekuasaan politik untuk membuat kebijakan yang bisa mengikat seluruh warga negara.

Wajar bila nanti PDIP akan mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Prabowo. Ibarat kekuasaan itu sebuah permainan politik, kita tak tahu kebijakan pemerintahan Prabowo, lima tahun ke depan.

Nah, persaingan Jokowi vs Megawati dan Prabowo-Megawati, menurut akal sehat saya tak jauh jauh amat dari kekuasaan politik kepentingan.

Disana ada kewenangan, maka kekuasaan politik bisa diibaratkan sebagai sebuah pisau dapur.

Ia bisa digunakan untuk melakukan kerja-kerja yang bermanfaat, terutama untuk menyelesaikan urusan dapur. Namun, pisau dapur bisa juga digunakan oleh seseorang untuk menakut-nakuti, bahkan membunuh siapa saja yang dianggap sebagai penghalang maksud jahatnya.

Jelas, ada manfaat dan mudharot sebuah kekuaaan seperti pisau dapur. Ini tergantung siapa pemegangnya. Dalam politik, ada orang-orang baik yang memiliki ketrampilan khusus untuk berstrategi. Disini, kekuasaan politik akan menghadirkan manfaat. Sebaliknya, di tangan para advonturir politik, kekuasaan politik bisa dijadikan sebagai alat untuk memenuhi hasrat menguasai segala yang mereka ingin demi kemewahan dunia. Nah, kita tunggu pemegang kekuasaan di Indonesia 2024-2029.

Saya diajarkan oleh guru ngaji saya fungsi penting kekuasaan, yaitu menolong. Sama-sama menolong, tanpa kekuasaan, orang juga bisa menolong. Dengan harta kekayaan, misalnya. Namun, jika dibandingkan antara kekuasaan dengan harta kekayaan, implikasi sesungguhnya sangatlah tidak sebanding. Seseorang dengan harta kekayaan, memang bisa menolong orang lain, tetapi dengan jumlah yang sangat terbatas. Namun, tidak demikian dengan kekuasaan, karena padanya ada alat ruda paksa berupa aparat. ([email protected])

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…