Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Bupati Sidoarjo, Saiful Illah, dalam kasus Sipoa, menjadi sorotan kastemer apartemen Royal Afatar World (RAW) Sipoa. Tidak hanya disorot dalam aksi demo kastemer, tetapi juga digugat ke Pengadilan Negeri Surabaya, dalam status ikut sebagai tergugat bersama 14 PT-PT milik Sipoa Grup, diantaranya PT Bumi Samudra Jedine (pengembang RAW), PT Kurnia Jedine Sejahtera (KJS) yang direkturnya Ronny Suwono. Penggugatnya yakni 29 kastemer Sipoa yang merupakan bagian dari Paguyuban Customer Sipoa (PCS) Surabaya.

Saiful Ilah, yang kini memasuki periode kedua sebagai Bupati Sidoarjo, memang pernah saya amati “terlalu berani”. Pada periode tahun 2015-an. saat Saya melewati Waru, pernah menyaksikan beberapa spanduk besar yang memuat foto Bupati Sidoarjo Saiful Illah.

Dalam spanduk yang mempromosikan proyek perumahan Sipoa, Saiful Illah tampak tersenyum. Kesan saya, Bupati yang juga memilik tambak ini menjadi ikon penarik minat masyarakat untuk membeli properti yang dibangun Sipoa Grup.

Saat itu, saya hanya tersenyum juga. Ada apa sebagai pejabat publik, Saiful Illah mau menjadi model iklan Sipoa.

Pikiran saya, yang lihat bos-bos Sipoa atau Bupati Saiful Illah yang tidak menyangka, gara-garap spanduk itu, ia kini digugat di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Beberapa warga Sidoarjo dan Surabaya mengaku, ikutan membeli apartemen RAW, karena percaya dengan foto Bupati di spanduk tepi jalan Waru, Sodoarjo.

Bahkan pada 6 September 2015, Bupati Sidoarjo bersama bos-bos Sipoa meresmikan Jalan Anwar Hamzah, di kawasan proyek Sipoa.

Jalan ini dibangun oleh Sipoa. Saat itu, pemberian nama jalan oleh bos Sipoa diserahkan kepada Saiful Ilah.

Semula Saiful, menolak, tetapi kemudian luluh. Ia menyodorkan nama almarhum bapaknya untuk dijadikan nama jalan. Jadilah nama jalan yang dibangun dari uang Sipoa. “Sebenarnya Sipoa minta jalan ini dinamakan Jalan Saiful Ilah. Lha, saya tolak, karena saya kan masih hidup,” kata Bupati Sidoarjo.

Percaya atau tidak, munculnya spanduk dengan foto Bupati Sidoarjo, diakui oleh beberapa marketing Sipoa, membantupemasaran properti Sipoa grup. “Kalau Bupati saja mau beriklan untuk Sipoa, pasti proyeknya benar dan resmi,” jelas kastemer wanita yang sering datang di kantor RAW, Waru, menanyakan pembangunan Apartemen yang tidak kunjung ada.

Benarkah, Iklan promosi menampilkan Bupati Sidoarjo Saifu Ilah seperti itu? Yang pasti sampai saat ini, belum ada teguran dari Gubernur dan Mendagri. Sementara sejumlah PNS Pemkab Sidoarjo, menggunjingkan bahwa Bupati, sebenarnya menahan diri tidak mau digunakan Sipoa. Terutama aturan hukum normatif. Maklum, Saiful Illah, adalah pejabat publik, terkesan dibayar Sipoa untuk mempromosikan produk perumahan Sipoa.

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Percaya atau tidak, saat ditanya wartawan, tentang foto di spanduk Sipoa, Bupati Saiful Illah malah menjawab; “Saya tidak tahu itu (proyek) dimana, saya tidak ikut-ikutan”.

Beberapa staf Pemkab Sidoarjo yang membaca pernyataan Saiful di koran malah tertawa. “Masak sebagai kepala daerah, Abah (panggilan akrab Saiful Illah-red) tidak tahu. Katakan tidak tahu, mestinya segera mencari tahu aturannya, terlebih kini masyarakat yang dipimpinnya menjadi korban bos Sipoa,” komentar staf di bagian perijinan.

Aneh, proyek bernilai puluhan miliaran rupiah itu, saat spanduk bertebaran (tahun 2015), ada yang tidak berizin, tetapipembangunannya tetap berjalan.

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Sampai awal Juni 2018 ini, gugatan terhadap Bupati Saiful Ilah, masih tahap mediasi. Penggugatnya, 29 kastemer bagian dari Paguyupan Customer Sipoa, perkumpulan pembeli apartemen Sipoa, melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang.

Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor 308/PDT.G/2018/PN.SBY ini, Minola mencantumkan sebanyak 14 perusahaan member dari Sipoa Group sebagai Tergugat. Sama dengan Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo, yang menjadi tergugat. Jumlah penggugat sekitar 29 kastemer dengan hak tagih Rp 3,9 miliar.

Al Suwari, salah seorang pembeli apartemen Sipoa Group, salah satu oenggugat menyatakan, tertarik membeli Apartemen RAW karena pengaruh Bupati Saiful Illah, selain harganya sangat murah. Dan kami merasa aman, karena Bupati Sidoarjo yang promosi juga,’’ tuturnya.

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Ramainya nama Bupati Sidoarjo disebut bahkan diajukan sebagai tergugat, memantik Komisi III DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, bertekad akanmemanggil Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Desmond mengatakan, wakil rakyat menjadwalkan melakukan hearing terkait kasus Sipoa Group dan memanggil semua pihak yang terlibat. "Kami akan memanggil semua pihak-pihak ke Jakarta, termasuk Bupati Sidoarjo Saiful Illah. Dia bilang di TV bahwa bangunannya sudah siap, ternyata kami lihat tidak sesuai dengan omongan pak bupati tersebut," terang Desmond, usai bertemu Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin, Kamis (19/4/2018).

"Pak bupati seperti tim marketing, tak seperti jadi bupati dan melakukan pembelaan pada PT Sipoa ," tambah politikus asal Partai Gerindra

Padahal saat itu, kata Desmond, di Sidoarjo, juga sedang dibangun rusunawa di Sidoarjo dan sejumlah perusahaan properti lain. Tetapi anehnya, bupati lebih banyak mempromosikan Sipoa Grup.

Kapolri dan Kapolda Jatim Yth,

Data yang saya peroleh dari bagian kastemer service dan hukum Sipoa, nama Bupati Saiful Illah, tidak tercantum di semua akte pendirian PT-PT (Perseroan Terbatas) Sipoa Grop. Tapi menurut informasi dari para direksi, saudara Saiful Illah, masuk di jajaran pemegang saham sekaligus komisaris. Dia bernama H. MK.

Berdasarkan Berita Acara seorang notaris Surabaya dengan No 67, tgl 29 Januari 2014, H. MK, tercatat sebagai pemegang saham sekaligus Komisaris PT Graha Indah Jaya.

Saham H. MK, sebagai 100 saham di PT Graha Indah Jaya. Sementara Bos Sipoa Group, Budi Santoso, memiliki 112 saham. Sedangkan Siauw Siauw Tiong hanya 38 Saham. Kini Siauw Siauw Tiong, sedang bersengketa dengan Sipoa.

PT Graha Indah Jaya, selama ini membangun proyek Royal Park Residence, Royal Town Regency dan New Mount Afatar. Proyek terakhir ini juga meninggalkan masalah seperti proyek RAW di Waru.

Informasi dengan menempatkan H. MK sebagai pemegang saham di grup Sipoa, Bupati Saiful Illah, tahu tentang PP nomer 30 tahun 1980, yang melarang PNS dan penyelenggara berbisnis.

Pertanyaannya, setelah menjadi turut tergugat dan temuan saudaranya masuk menjadi pemegang saham dan komisaris di satu perusahaan grup Sipoa, akankah Polda memanggil Bupati Sidoarjo. Demikian juga paguyuban kastemer, akankah mendatangi DPRD Sidoarjo, menanyakan keterkaitan Bupati dalam spanduk promosi Sipoa dan masuknnya H. MK, sebagai pemegang saham Sipoa Grup. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung).

Tatang Istiawan (Tokoh Pers Jawa Timur)