DOME Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Kamis, 27 Desember 2018 kemarin tampak meriah. Halaman depannya dipenuhi ucapan selamat yang berjajar sambil menghantarkan senyum mengembang para tamu undangan. Pada hari itu terdapat acara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa kepada Pakde Karwo, Dr. H. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur di Bidang Pendidikan Vokasi Kerakyatan. Pidato Ilmiah yang dibawakan Promovendus berjudul Meningkatkan Daya Saing Jawa Timur Melalui Pendidikan Vokasi. Pidato yang disimak penuh khusuk oleh hadirin yang memenuhi ruangan Rapat Senat Terbuka UMM dengan segala kewibawaan akademiknya. Ada tepukan tangan, senyum, tawa dan pada ujung pidato terbersit suara parau nan lirih karena rasa haru yang membuncahkan tanda syukur kepada-Nya dari Sang Doktor pengembang pendidikan vokasi, Pakde Karwo.

Beliau terlihat menuangkan cita dirinya sambil memberikan penanda penuh takzim kepada orang tua yang sudah memenuhi panggilan kuasa Tuhan. Kedua orang tua yang kini bersemayam dalam ruang takdir alam kubur itu seolah turut hadir menyaksikan rasa bahagia anaknya, sehingga ruhani Pakde Karwo tergetar dengan lelehan air mata serta isak yang mengharukan. Aku kok jadi gembeng begini. Itulah ungkapan yang sangat meneduhkan jiwa dan menghayatkan sukma yang berdharma bakti. Pakde Karwo mempersembahkan sungkem keilmuannya kepada pengukir jiwa raganya di jelang akhir masa jabatan mengemban amanat menjadi Gubernur Jatim dua periode. Suasana menjadi hening dan penuh sahdu tetapi tetap memancarkan cahaya akademik yang terukur selirik dengan lagu Sang Surya yang turut mengawali pembukaan agenda penganugerahan ini.

Saya telah mengikuti dinamika kebijakan pendidikan vokasi kerakyatan dari dekat sewaktu harus menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2014–2018 dalam rangka menjalankan tugas-tugas keilmuan dari DPRD Jatim. Penghargaan yang berupa Penganugerahan Doktor Honoris Causa ini semakin melengkapi dalam derap kesempurnaan atas capaian kinerja Pakde Karwo selama ini. Dalam dokumen LKPJ-AMJ yang telah diterima oleh DPRD Jatim pada tanggal 26 Desember 2018 tempo hari itu termuat ratusan penghargaan yang diraih Pemprov Jawa Timur.

Publik mengetahui sebagaimana dinyatakan oleh Pakde Karwo dalam naskah LKPJ-AMJ Gubernur Jawa Timur Tahun 2014–2018 bahwa penghargaan yang mampu diperoleh Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014-2018 mencapai lebih dari 100 (seratus) jenis penghargaan dan mencakup beberapa bidang, antara lain: Kesehatan, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Transportasi, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Seni dan Budaya, Pertanian, Investasi, UMKM dan Koperasi, Perekonomian, Ketahanan Pangan, Kewirausahaan, Ketenagakerjaan, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta di beberapa bidang lainnya. Pakde Karwo menerangkan secara kronologis bahwa pada tahun 2014 diperoleh kurang lebih 23 penghargaan yang meliputi bidang pemerintahan, perencanaan, kesehatan, hukum, pelayanan publik, komunikasi, transportasi, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perekonomian, industri, lingkungan hidup, transmigrasi dan investasi.

Sementara itu tahun 2015 diperoleh kurang lebih 20 (dua puluh) penghargaan, meliputi bidang kesehatan, sosial, pemerintahan, perencanaan, olahraga, perdagangan, industri,kependudukan, perlindungan anak, transportasi, pelayanan publik, penanggulangan bencana, energi, dan kehutanan. Sedangkan pada tahun 2016 diperoleh kurang lebih 24 (duapuluh empat) penghargaan, meliputi bidang politik, ekonomi, pemerintahan, keuangan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Adapun Tahun 2017 diperoleh kurang lebih 25 (duapuluh lima) penghargaan, meliputi pemerintahan, ekonomi, pelayanan publik, koperasi dan UMKM, ketenagakerjaan, pariwisata, perlindungan anak, penanggulangan bencana dan lingkungan hidup.

Kini di tahun tahun 2018 sampai dengan semester I diperoleh kurang lebih 14 (empatbelas) penghargaan, meliputi bidang pemerintahan, ekonomi, kesehatan, perencanaan pembangunan, inovasi, perlindungan anak, jurnalistik, investasi dan pelayanan publik. Tentu saja ini belum termasuk Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang diterima pada 7 November 2018 maupun Penghargaan Bhirawa Award yang diserahkan pada 20 Desember 2018.

Atas semua itu, Pakde Karwo menyadari bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi merupakan sarana pemicu semangat untuk bekerja lebih keras lagi, sehingga dapat memberikan karya terbaik bagi masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan Pemerintah Provinsi pada khususnya. Akan tetapi menurut khalayak ramai jelas bahwa apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2014-2018 tersebut secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan itensitas keberhasilan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya melaksanakan urusan wajib dan pilihan pemerintahan, termasuk di bidang pendidikan.

Di naskah LKPJ-AMJ dinyatakan bahwa keberhasilan program pendidikan ditunjukkan capaian APM. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan jumlah penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan, dan juga merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan pendidikan atas pemerataan serta perluasan akses pendidikan. Target kinerja program ini di tahun 2018 adalah APM (Angka Partisipasi Murni) SMA sebesar 34,69% dan terealisasi sebesar 34,73%.

Ketahuilah bahwa target kinerja program ini di tahun 2018 adalah APM (Angka Partisipasi Murni) SMK sebesar 33.70% dan realisasi sebesar 33.92%. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyadari betapa pentingnya peranan pendidikan kejuruan dalam pembangunan daerah khususnya dalam rangka mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja terampil dan memperhatikan kemampuan serta kondisi ekonomi masyarakat, pengembangan pendidikan di Jawa Timur harus diimbangi dengan SMK yang berbasis keunggulan lokal.

Untuk itulah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan bahwa salah satu dari tolok ukur utama keberhasilan pembangunan pendidikan di Jawa Timur adalah meningkatnya rasio jumlah siswa SMK dibanding siswa SMA. Upaya peningkatan rasio tersebut didukung dengan berbagai upaya-upaya inovatif (penyelenggaraan SMK Mini di Pondok Pesantren, penyelenggaraan kelas wirausaha, praktek industri luar negeri dsb). Jumlah SMK juga harus ditingkatkan. Namun demikian, dengan pertimbangan bahwa pendirian dan pembiayaan SMK lebih mahal daripada SMA, pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber dana untuk menopang SMK. Hal itu membutuhkan komitmen para Kepala Daerah dalam mengalokasikan sumber dana.

Hal ini tentu saja bahwa peningkatan program pembangunan dan pembinaan SMK yang telah dilaksanakan di Jawa Timur akan terus dikembangkan dan lebih diintensifkan. Program peningkatan pembinaan SMK akan dilaksanakan secara sinergi dalam arti bahwa program peningkatan rasio siswa SMK:SMA tidak hanya diatasi dengan penyediaan tempat belajar tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen, kualitas pembelajaran, pemenuhan kebutuhan guru, peralatan dan juga pembangunan citra atau pencitraan SMK yang mampu menghasilkan tamatan yang terampil, cerdas dan kompetitif.

Bahkan untuk Program Pendidikan Menengah Kejuruan telah digelorakan 7 kegiatan yang meliputi: (a) Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK dengan sasaran 6.518 orang peserta kegiatan yang dkembangkan dan diselaraskan kualitas pendidikan SMK dengan Industri. (b) Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMK dengan sasaran 732.384 siswa SMK yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah. (c) Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Pendidikan SMK dengan sasaran 34.100 siswa miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan di SMK. (d) Mutu Sarana dan Prasarana SMK dengan sasaran 100 lembaga yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang di SMK. (e) Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik SMK dengan sasaran 20.702 siswa SMK bersertifikasi kompetensi yang terserap di dunia Usaha dan dunia Industri; 228 Lembaga SMK yang berstandar LSP. (f) Manajemen Kelembagaan SMK Mini dengan sasaran 55.000 orang tenaga terampil yang ada di SMK Mini. (g) Penyelenggaraan DAK Pendidikan SMK dengan sasaran 515 lembaga SMK yang mendapatkan bantuan DAK untuk pemenuhan sarana prasarana.

Ragam capaian itu musti dapat dilanjutkan oleh Gubernur mendatang karena kontestasi pilgub Jatim tidaklah ada maknanya apabila program-program demikian tidak meningkatkan greget. Sebagai renungan dapat diingat bahwa situasi pengincaran kursi Jatim-1 itu penuh lika dengan cerita nyaris serupa adegan dalam novel The Golem and The Jinni(Sang Golem dan Sang Jin) karya Helene Wecker (2015), yang manunggal bisa berpisah, yang bermusuhan dapat memaksa mereka mengambil keputusan luar biasa. Tokoh-tokoh yang muncul untuk meraih lencana orang nomor satu Jatim semakin mempertontonkan diri. Realitas demikian menjadi penanda semaraknya helatan pilgub saat itu di provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia ini.

Memang jabatan Gubernur harus dijadikan ladang pengabdian total dengan pendidikan karakter bangsa yang matang. Dalam konteks inilah agar ke depan program-program SMK Mini yang menjadi “generator” daya saing Jatim dengan sistem vokasional yang handal dapat dilanjutkan. Pakde Karwo tampil membanggakan dan memahat identitasnya laksana gumparan modal menyongsong Jatim yang gemilang. Sehubungan dengan hal ini saya teringat pola kerja Pakde Karwo yang sangat menghayati ajaran Astha Brata (delapan perilaku) seorang pemimpin.

Pada pengakhiran pidato ilmiah beliupun menyitir ajaran Kanjeng Sunan Drajat yang sangat populer itu: Wenehono teken marang wong kang wuto, wenehono pangan marang wong kang kaluwen, wenehono payung marang wong kang kaudanan, dan wenehono sandang marang wong kang kawudan.Dunia simbolis ini amat merasuk dan pada lingkar inilah saya menjadi teringat mengenai perlambang kepemimpinan Jawa seputaran wahyu Makutha Rama untuk Arjuna yang mengkristalisasi unsur semesta namanya Astha Brata.

Astha Brata menjadi pedoman kepemimpinan yang dianggitkan dalam jagad pewayangan sebagai sabda agung Sri Rama kepada Bharata yang hendak bertahta di Kerajaan Ayodya. Astha Brata ini diformulasi sesuai dengan sifat media semesta yang harus diinternasilir dalam diri pemimpin. Astha Brata dijadikan bintang pemandu yang mentahbiskan seorang Gubernur berperilaku: menerangi (laku hambeging candra), tegas-visioner (laku hambeging dahana), teguh nan percaya diri (laku hambeging kartika), berbelas kasih (laku hambeging kisma), teliti (laku hambeging samirana), menampung-mengayomi (laku hambeging samudra), menginspirasi (laku hambeging surya), dan bertindak adil (laku hambeging tirta).

Dengan bertata nilai Astha Brata berarti top leader Jatim merupakan pemimpin yang bijak bestari.: Ajaran Astha Brata memberikan tugas ke arah mana mandat warga Jatim harus disematkan kepada pengganti Pakde Karwo. Dalam konstalasi inilah, Gubernur Jatim mutlak mengimplementasikan norma Pembukaan UUD 1945: pemimpin yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa. SELAMAT PAKDE KARWO ATAS DOKTOR HONORIS CAUSA UNTUK KEDUA KALINYA INI. Barokallah.


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)