Antisipasi Unjuk Rasa, Demonstrasi dan Konflik Sosial Libatkan Massa ditengah Pandemi Virus Covid-19. Pengusaha yang Terhimpit pun Diajak Rangkul Karyawan dan BuruhSURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Pandemi virus Corona (Covid-19) tidak menelan korban jiwa, tetapi juga menyerang jantung sektor ekonomi di Indonesia. Hampir seluruh pengusaha jasa travel, perhotelan, dan transportasi umum menurun dan kembang kempis. Pengusaha pun mulai khawatir akan terjadi krisis ekonomi akibat Covid-19 ini, bisa menimbulkan kerusuhan seperti tahun 1998. Apalagi ditemui ada beberapa kelompok Anarko membuat gerakan penjarahan massa. Sampai-sampai, Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan telegram genting mengantisipasi adanya aksi konflik sosial, demonstasi.
Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan jajarannya untuk mulai bersiap menghadapi berbagai macam upaya unjuk rasa, demonstrasi, dan konflik sosial di tengah pandemi virus corona covid-19.
Instruksi itu disampaikan melalui surat bernomor ST/1184 /lV/OPS.2/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto selaku Kepala Operasi Aman Nusa II 2020.
Dalam surat itu, Agus meminta kepada jajaran Baharkam untuk menyiapkan skenario pencegahan adanya unjuk rasa di wilayah masing-masing. "Sehubungan dengan hal tersebut, guna mengantisipasi terjadinya unras, kerusuhan dan konflik sosial lainnya yang melibatkan massa dengan jumlah yang banyak di tengah merebaknya wabah covid-19, diperintahkan kepada kasatgas untuk menyusun dan membuat SOP atau panduan bagi pasukan Dalmas dan PHH (Brimob dan Sabhara) untuk menangani massa tersebut dengan memperhatikan aspek keselamatan anggota dari penularan,” tulis Komjen Agus dalam telegram tanggal 13 April 2020.
Pasukan pengendalian massa (Dalmas) serta PHH (Brimob dan Sabhara) ditekankan Komjen Agus agar diberikan SOP untuk menangani aksi unjuk rasa, dengan tetap menerapkan kebijakan social distancing dan pshycal distancing. “Dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki berupa tameng, tongkat, tali dalmas, rantis, mobile barikade, termasuk mengerahkan anjing pelacak dan kuda dari polsatwa,” lanjutnya.
Gotong Royong Pengusaha
Meski Kapolri sudah mempersiapkan bila akan adanya kerusuhan, namun beberapa pengusaha di Jatim pun berharap situasi kerusuhan tidak sampai terjadi. Seperti yang diungkapkan Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Ir. Jamhadi, Sosiolog Unair Dr Achmad Chusairi, Staf Ahli DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Abraham Ibnu, serta pengamat politik Ucu Martanto yang dihubungi Surabaya Pagi, terpisah Senin (20/4/2020).
Jamhadi melihat, dengan kondisi ekonomi yang membuat pengusaha terhimpit saat ini, ia berharap para pengusaha saling bergotong royong. Baik memutus mata rantai Covid-19 agar ekonomi bisa bangkit kembali. "Semua harus bersatu padu secara kompak melakukan suatu kegiatan untuk mengurangi, memutus, dan mencegah penyebaran Covid-19. Harus ada satu visi satu misi, yakni ekonomi bangkit," ujar Jamhadi saat ditemui Surabaya Pagi di Kantor Tata Bumi Raya, Senin (20/4/2020).
Untuk mengantisipasi adanya ‘kerusuhan’ atas dampak ekonomi yang melemah, Jamhadi menghimbau para pengusaha tetap harus menerapkanSocial Business Decision untuk tetap memenuhi hak-hak karyawan. Dirinya juga menambahkan harus ada long term business plan yang disiapkan para pengusaha ditengah kondisi pandemi ini.
"Untuk pengusaha, sebaiknya tidak melakukan PHK tetapi lakukan pembicaraan melalui perwakilan karyawan. Sebaiknya menerapkan sistem pembagian jam produksi yang juga diikuti dengan penyesuaian pembagian upah. Dan jangan lupa mengedepankan Social Business Decision. Ini untuk meminimalisir timbul konflik," kata Jamhadi.
Hindari Aksi Hari Buruh
Selain itu, Jamhadi juga menghimbau untuk para buruh, karyawan yang terdampak Covid-19, atau siapapun yang merayakan Hari Buruh nanti untuk tidak melakukan aksi. Apalagi ditengah kondisi seperti ini. Dirinya juga mengatakan bahwa sekarang yang utama adalah menjaga kesehatan masing-masing dengan mematuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk menangani penyebaran Covid-19.
"Mungkin Hari Buruh adalah sebuah perayaan tersendiri bagi mereka, tapi mereka juga harus mematuhi untuk tidak bergerombol sebagai penerapan physical distancing. Tidak saat yang tepat jika mereka harus melakukan perayaan besar-besaran ditengah kondisi ini. Lebih baik perwakilannya untuk bertemu dan berbicara menyampaikan aspirasinya," tutup Jamhadi.
Kebutuhan Dasar Harus Disiapkan
Meski begitu, kekerasan atau aksi kerusuhan di masa pandemi Covid-19 ini bisa diredam dengan sikap pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal itu yang diungkapkan sosiolog Unair, Dr. Achmad Chusairi, MA.
Achmad menjelaskan bila Pemerintah juga telah menyiapkan program untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat bisa dipenuhi, terutama kebutuhan dasar masyarakat.
"Kalau secara teori memang orang bisa melakukan kekerasan bila kondisi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Bila melihat situasi seperti sekarang, dari data yang banyak tersebar bahwa Pemerintah juga turut membatu masyarakat dengan program-program yang akan memastikan kesejahteraan masyarakat, maka kecil kemungkinan bila orang-orang akan melakukan kekerasan kecuali ada faktor eksternal yang menggerakkan" ujarnya.
Tidak Berjalan Natural
Menurut Achmad Chusairi kecil kemungkinan bila akan ada penjarahan atau kerusuhan seperti tahun 1998, pasalnya kerusuhan yang terjadi di Indonesia tidak berjalan natural dan selalu ada unsur politis. "Menurut saya kecil kemungkinannya, bila dilihat di Indonesia kasus kerusuhan itu tidak pernah terjadi secara natural dan selalu ada unsur politisnya. Jadi masyarakat kita itu punya kultur lebih tunduk pada Pemerintah , tokoh masyarakat, dan seterusnya," jelasnya.
Ia menambahkan bila secara psikologis, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang kolektifis yang lebih mengutamakan keharmonisan. "Bila ada kasus kekerasan di Indonesia, maka dapat dipastikan ada faktor eksternal yang menggerakkan" lanjutnya.
Menurutnya selain faktor kesiapan Pemerintah dan faktor ekonomi, kemudian keamanan maka kecil kemungkinan kecil terjadinya kerusuhan.
Perlu Negosiasi Pengusaha dan Karyawan
Terpisah Abraham Ibnu, SH.,MBA selaku Staff Ahli DPP Aprindo menjelaskan bila aksi kerusuhan tersebut harus dilihat dari hal-hal yang disuport oleh pemerintah maupun tidak, seperti PHK, ekonomi lemah, atau marjinal.
"Ada 7 fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan termasuk driver online dan kendaraan umum. Pemerintah berusaha untuk menjaga. Di sektor swasta dan retail juga terjadi PHK, semuanya ikut prihatin termasuk pengusaha karena tidak ada penjualan sedangkan biaya operasional terus dibayar" ujarnya.
Menurut Abraham Ibnu, kondisi saat ini memang sangat sulit dan perlu pengertian serta negosiasi antara pengusaha dan karyawan. Maka masyarakat jangan terlalu takut untuk menyikapi pikiran buruk tentang kerusuhan dan lain-lain.
"Saya pikir pemerintah, kepolisian, dan TNI cukup responsif dan mampu mengambil tindakan tegas dalam menangani kerusuhan yang mungkin sedang digemborkan akan terjadi. Sehingga orang-orang yang berniat jahat ini bisa berfikir ulang" imbuhnya. nadt/byt/erk/c01/rmc
