SURABAYA PAGI, Surabaya - Hingga saat ini PDIP belum memutuskan nama siapa calon wali kota yang bakal diusung pada Pilwali Surabaya tahun 2020. Seperti diketahui bersama PDIP di Surabaya memiliki 15 kursi di dewan. Sehingga mutlak bisa mengusung calon sendiri, karena sudah memenuhi syarat minimal 10 persen dari jumlah keseluruhan kursi anggota di DPRD.
Meski belum ada nama yang diputuskan, beberapa sosok mencolok perhatian dari kader internal sudah muncul. Seperti cucu Soekarno, Puti Guntur, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, mantan ketua DPRD Surabaya Armuji, hingga istri mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH, Dyah Katarina.
Selain itu ada sosok kontraversi Kepala Bappeko Kota Surabaya Eri Cahyadi yang sering disebut didorong oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masuk pada bursa. Namun, adanya nama non kader PDIP yang masuk bursa ini mendapat penentangan keras dari kader senior PDIP Surabaya Mat Mochtar. Menurut dia sudah cukup saat ini PDIP tak mengusung kader sebagai calon.
"Seperti dulu bu Risma, saya yang mengantar mendapat rekom PDIP ke pak Pramono Anung. Tapi setelah jadi partai ditinggal dan dibilang mendapat dukungan dari masyarakat," ujarnya.
Sebab, itu Mat Mochtar tidak ingin kejadian serupa terulang. Dia ingin agar DPP PDIP segera memutuskan untuk mengusung kader sendiri di Pilwali Surabaya.
Mengapa harus kader? Sebab jelas Mat Mochtar PDIP ini adalah partai tempat pejuang. "Dahulu kami pada zaman orde baru pak Soeharto dikuyo-kuyo. Sekarang sudah begini kok mau ditumpangi oleh orang luar?," lanjutnya.
Sebab itu tokoh asal Madura ini mewanti agar DPP PDIP tidak main-main dan memutuskan mendorong kader sendiri untuk maju. Sebab, jika sampai orang luar yang diusung dia khawatir bakal ada perpecahan di internal partai. "Pasti bakal ada itu (perpecahan)," tegasnya.
Mat Mochtar pun secara serius mewanti agar DPP memilih kader sendiri. "Kalau sampai mengusung orang luar pasti saya lawan," imbuhnya. Alq
Editor : Mariana Setiawati
