.jpg)
Berani Hentikan Deklarasi KAMI tanpa Dibayar, karena Dengar Organisasi ini Ditunggangi Ormas Terlarang HTI dan Keluarga Cendana
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Arek-arek Suroboyo, menolak deklarasi KAMI, karena ada sinyalemen ditunggangi HTI dan Keluarga Cendana. Makanya acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), di Surabaya ditentang dan ditolak oleh Massa dari berbagai elemen. Penolakan ini berujung pada pembatalan acara oleh Polda Jatim terkait kerumunan pandemi Covid-19. Akhirnya acara yang sempat dipindahkan ke Jabal Nur Surabaya juga berujung pada pembubaran oleh pihak Kepolisian di Gedung Juang 45.
Beberapa tokoh arek-arek Suroboyo juga menanggapi ucapan yang dilontarkan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, bahwa aksi demo yang berlangsung untuk menolak acara KAMI di Surabaya, dianggapnya para pendemo mendapat bayaran atas aksi mereka.
Tokoh arek Surabaya ikut mereaksi ucapan mantan Panglima TNI ini, Selasa (29/9/2020). Salah satunya, perwakilan dari Forum Surabaya Bersatu. Dia menjelaskan bahwa aksi kemarin sama sekali tidak ada bayaran sama sekali.
"Kita lakukan semua dari hati, panggilan jiwa. Dan kehadiran KAMI di Surabaya jelas ingin menjadi gerakan politik yang menunggangi demokrasi," ujar salah satu perwakilan Forum Surabaya Bersatu, yang meminta namanya tidak dikorankan, kepada Surabaya Pagi, Selasa (29/9/2020).
Forum Surabaya Bersatu pun juga menyatakan pernyataan Gatot Nurmantyo yang menuding aksi arek-arek Suroboyo sebagai pihak bayaran, sangat tendensius.
“Perlu dan penting diketahui seluruh Masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa timur dan terkhusus lagi di Surabaya bahwa, penolakan hadirnya KAMI di Surabaya tidak terlepas dari panggilan jiwa dan nasionalisme yang tinggi dari arek-arek Suroboyo yang sadar bahwa gerakan yang terhimpun dalam KAMI dengan deklarasi di Gedung Juang 45 adalah menodai marwah perjuangan para pahlawan. Dan kehadirannya, digunakan untuk kendaraan politik yang ingin menikmati kekuasaan. Terutama meraih jabatan Presiden melalui cara-cara inkonstitusional,” jelas Forum Surabaya Bersatu, dalam keterangan tertulis yang diterima Surabaya Pagi, Selasa (29/9/2020).
Karena tendensi politik yang kental disertai upaya mendistorsi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945, Forum Surabaya Bersatu menolak deklarasi.
Forum meyakini KAMI berlindung dibalik kekuatan organisasi masyarakat terlarang (HTI), gelandangan politik, barisan sakit hati, serta kekuatan orde baru yakni Keluarga Cendara.
“Atas dasar itulah, membuat arek-arek Suroboyo dengan gagah berani menolak deklarasi KAMI di Gedung Juang 45, kemarin,” tegasnya.
“Sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur bahwa apapun yang disampaikan oleh Gatot Nurmantyo adalah bentuk halusinasi semata seperti saat beliau melihat Indonesia harus diselamatkan seolah-olah berada di bibir jurang. Padahal itu semua hanyalah tipuan politik demi syahwat kekuasaan,” lanjut Forum Surabaya Bersatu dalam keterangan tertulisnya.
Sedang Melawan Covid-19
Hal itu juga dibenarkan oleh Koordinator Lapangan Aksi dari KITA, Andri Adi Kusumo. Andri mengatakan, aksi Senin kemarin digelar karena pihaknya tidak ingin ada kelompok tertentu yang merongrong kewibawaan pemerintah.
"KAMI adalah bentuk trik politik yang ingin menyerang pemerintahan yang sah. Lagi pula, Surabaya sekarang sedang memerangi COVID-19 dan mereka (KAMI) justru menggalang kerusuhan. Maka, kami menolak semua kegiatan KAMI," ujarnya.
Andri menambahkan, Sejumlah peserta dari KAMI yang hendak masuk ke Gedung Juang 45, oleh massa Surabaya Adalah Kita memang dihalangi dan minta meninggalkan lokasi acara.
Selain Forsatu dan Kita, Komunitas Pemuda Independent yang diwakili Saputro mengatakan, bahwa kegiatan yang dilakukan KAMI Senin (28/9/2020) tidak memiliki ijin dan bertujuan politik.
"Rekan-rekan yang menghadang sebagian orang dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di gedung juang 45 kemaren itu tindakan yang benar, karena acara tersebut tidak bertujuan untuk kepentingan masyarakat," ujar Saputro, saat dihubungi Surabaya Pagi, Selasa (29/9/2020).
Terbiasa Membayar Aksi
Ia pun menambahkan, hadangan tersebut tidak mungkin terjadi jika tujuannya untuk kepentingan bersama seperti mencari solusi bagi korban PHK, bagi masyarakat yang belum menerima BLT dan sebaginya.
"Apalagi ucapan mantan Panglima TNI kemarin sangat menyinggung perasaan kami sebagai arek-arek Suroboyo, mungkin pak Gatot sering membayar orang untuk melakukan demonstrasi, makanya bisa berkata seperti itu," katanya.
Namun, hal ini juga menjadi pertanyaan oleh Ruzdi, perwakilan dari Bengkel Muda Surabaya. Tudingan yang dilontarkan oleh pak Gatot Nurmantyo perlu dipertanyakan. Kenapa tudingan itu ditujukan kepada arek-arek Suroboyo.
"Saya rasa tudingan itu tidak benar, tapi hal ini juga patut di pertanyakan kenapa pak Gatot bisa melontarkan hal tersebut," jelas Ruzdi.
Ruzdi pun meminta, Gatot Nurmantyo jangan asal bicara bila tidak ada bukti. “Jangan asal tuding. Karena ini murni karena kami arek-arek Suroboyo tak ingin dipecah belah,” tambahnya.
Enam Pernyataan Sikap
Sebelumnya, sekitar 150 Organ dan Arek Surabaya mengeluarkan enam pernyataan sikap terkait adanya deklarasi KAMI yang rencananya akan digelar di Gedung Juang 45 Surabaya. Enam pernyataan sikap itu yakni, pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila adalah komitmen final dari Pendiri Bangsa dan tidak akan pernah tergantikan oleh paham-paham lain, baik komunisme maupun Khilafah.
Pernyataan sikap yang kedua, yakni menyebutkan bahwa Pemerintahan Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin adalah kekuatan konstitusional hasil dari Pilihan Rakyat melalui Pemilihan Presiden 2019-2024 dan tidak akan pernah tergoyahkan oleh gerakan Pengkhianatan yang berlindung dibalik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang nota bene adalah gerakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan konstitusional.
Ketiga, bahwa KAMI adalah gerakan dari pelacur-pelacur politik, gelandangan politik, pecatan dan barisan sakit hati yang berkolaborasi dengan mafia hitam, koruptor, dan organisasi terlarang yang berhimpun di HTI dengan mengedepankan politik adu domba guna memecah belah persatuan bangsa yg tujuannya jelas ingin merebut kekuasaan dengan cara-cara inkonstitusional.
Selanjutnya, yang keempat, bahwa “Surabaya Adalah Kita” mendesak TNI dan POLRI melarang kegiatan deklarasi KAMI di Gedung Juang 45 termasuk infiltrasi kaum intolerans terutama HTI di di Jawa Timur.
Sedangkan, yang kelima, bahwa “Surabaya Adalah Kita” Mendesak Kepolisian dan TNI menggagalkan dan melarang Deklarasi KAMI karena dikhawatirkan bilamana mendapatkan ijin akan mendapatkan perlawanan dari “Surabaya adalah Kita”, mengingat penggunaan Gedung Juang 45 menodai perjuangan para pahlawan di kota Surabaya. Dan pernyataan sikap yang terakhir, “Surabaya adalah Kita” siap mengawal dan menjaga surabaya agar tetap aman, damai dan kondusif dalam bingkai NKRI dan Pancasila. tyn/ham/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
